OPAC - Pencarian Artikel Jurnal & Majalah Library USD
Menampilkan semua artikel (Halaman 432 dari 34170, Total: 341698 data)
Bayesian Analysis on a Noncentral Fisher–Student’s Hypersphere
klik untuk membaca file PDF
| Pengarang | : | Richard Le Blanc |
| Nama Majalah/Jurnal | : | The American Statistician |
| Volume / Edisi | : | 73 (No. 2) |
| Halaman | : | 126-140 |
| Abstrak | : | Fisher succeeded early on in redefining Student’s t-distribution in geometrical terms on a central hypersphere. Intriguingly, a noncentral analytical extension for this fundamental Fisher–Student’s central hypersphere h-distribution does not exist. We therefore set to derive the noncentral h-distribution and use it to graphically illustrate the limitations of the Neyman–Pearson null hypothesis significance testing framework and the strengths of the Bayesian statistical hypothesis analysis framework on the hypersphere polar axis, a compact nontrivial one-dimensional parameter space. Using a geometrically meaningful maximal entropy prior, we requalify the apparent failure of an important psychological science reproducibility project. We proceed to show that the Bayes factor appropriately models the two-sample t-test p-value density of a gene expression profile produced by the high-throughput genomic-scale microarray technology, and provides a simple expression for a local false discovery rate addressing the multiple hypothesis testing problem brought about by such a technology. |
Revisiting Nested Group Testing Procedures: New Results, Comparisons, and Robustness
| Pengarang | : | Yaakov Malinovsky |
| Nama Majalah/Jurnal | : | The American Statistician |
| Volume / Edisi | : | 73 (No. 2) |
| Halaman | : | 117-125 |
| Abstrak | : | Group testing has its origin in the identification of syphilis in the U.S. army during World War II. Much of the theoretical framework of group testing was developed starting in the late 1950s, with continued work into the 1990s. Recently, with the advent of new laboratory and genetic technologies, there has been an increasing interest in group testing designs for cost saving purposes. In this article, we compare different nested designs, including Dorfman, Sterrett and an optimal nested procedure obtained through dynamic programming. To elucidate these comparisons, we develop closed-form expressions for the optimal Sterrett procedure and provide a concise review of the prior literature for other commonly used procedures. We consider designs where the prevalence of disease is known as well as investigate the robustness of these procedures, when it is incorrectly assumed. This article provides a technical presentation that will be of interest to researchers as well as from a pedagogical perspective. Supplementary material for this article is available online. |
Leadership in Statistics: Increasing Our Value and Visibility
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | The American Statistician |
| Volume / Edisi | : | 73 (No. 2) |
| Halaman | : | 109-116 |
| Abstrak | : | Scientists in every discipline are generating data more rapidly than ever before, resulting in an increasing need for statistical skills at a time when there is decreasing visibility for the field of statistics. Resolving this paradox requires stronger statistical leadership to guide multidisciplinary teams in the design and planning of scientific research and making decisions based on data. It requires more effective communication to nonstatisticians of the value of statistics in using data to answer questions, predict outcomes, and support decision-making in the face of uncertainty. It also requires a greater appreciation of the unique capabilities of alternative quantitative disciplines such as machine learning, data science, pharmacometrics, and bioinformatics which represent an opportunity for statisticians to achieve greater impact through collaborative partnership. Examples taken from pharmaceutical drug development are used to illustrate the concept of statistical leadership in a collaborative multidisciplinary team environment. |
Kondisi Perekonomian dengan Target yang belum Terpenuhi
| Pengarang | : | Soedjito, Audrey |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 44 (No. 4) |
| Halaman | : | 347-364 |
| Abstrak | : | - |
Satu Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla: Gesekan Internal dan Polarisasi Publik, Masalah Kabut Asap dan Masalah Bela Negara
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 44 (No. 4) |
| Halaman | : | 328-346 |
| Abstrak | : | - |
Korupsi Politik dan Masalah Pendanaan Partai di Indonesia
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 44 (No. 3) |
| Halaman | : | 307-318 |
| Abstrak | : | Usul peningkatan pemberian dana dari negara kepaula partai politik kembali mengemuka Menteri Dalam Negeri Tjabjo Kamolo mengusulkan setiap partai politik, lolos seleksi sebagai peserta pemilihan umum mendapat dana Rp 1 triliun per tabun dari pemerintah. Polemik pun segera bermunculan di ruang publik terkait usul politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut. Bagi para akademisi, pegiat antikorupsi, dan aktivis prodemokrasi usul pemberian dana Rp 1 triliun per tahun per partai politik dinilai tidak tepat mengingat kondisi partai politik saat ini cenderung mengecewakan. Tidak suja karena partai politik saat ini pagal menjalankan empat fungsi dasar komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik tetapi juga karena keterlibatan para elite mereka dalam sejumlals katus korupsi. Artikel ini menguraikan masalah korupsi politik dan pendanaan partai di Indonesia. |
Refleksi Satu Tahun UndangoUndang Desa: Mudah Mengesahkan, Rumit Mempersiapkan
| Pengarang | : | Zamroni, Sunaji,Anwar, M. Zainal |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 44 (No. 3) |
| Halaman | : | 293-306 |
| Abstrak | : | Kebadiran Undang Undang Nomor 6/2014 Tentang Desa menjadi salah satu tahapan bersejarab bagi desa-desa di Indonesia. Akan tetapi, implementasi UU Desa dalam tahun pertama mengalami berbagai persoalan, mulai dari produk. Peraturan Pemerintab yang minim input publik dan cenderung inkonsisten dengan UU Desa, ramainya sosialisasi tetapi cenderung tidak ada tindak lanjutnya hingga simpang sinr soal dana desa. Akibatnya, banyak bal yang tervecer dalam mempersiapkan pelaksanaan UU Desa pada tahun pertama, misalnya pemerintah daerah tidak segera mengeluarkan peraturan Bupati soal kewenangan desa. Agar pelaksanaan UU Desa semakin baik, penulis mengajukan empat rekomendasi kebijakan. Pertama, Pemerintah barus segera merevist Peraturan Pemerintah No 43/2014 tentang pelaksanaan UU Desa dan No 60/2014 tentang Dana Desa. Kedua, dalam rangka memudahkan pemahaman publik terhadap UU Desa, maka pemerintah pusat barus mengembangkan instrumen/alat bantu untuk memudabkan publik memahami UU Desa. Ketiga, pibak pemerintah darrab barus tetap bergerak dan tidak perlu harus menunggu soal perubahan PP. Dengan kata lain, pemerintah daerah wajib melaksanakan UU Desa yang ada dengan berpedoman pada regulasi teknis yang ada. Keempat, desa-desa barus segera meninjau kembali dokumen RPJMDes yang dimiliki. Sebelum UU Desa, durasi RPJMDes adalah lima tahun. Tetapi, dalam UU Desa diubah menjadi enam tahun. Dalam tulisan ini diuraikan beberapa refleksi UU Desa, yang kini telab memasuki 1 tahun lebih pelaksanaannya. |
Kebijakan e-Government dalam Pengembangan Publik e-Service di Indonesia
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 44 (No. 3) |
| Halaman | : | 271-292 |
| Abstrak | : | Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi bagian yang tidak terpisabkan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Salah satu fungsi yang selalu dikaitkan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini adalab bagaimana meningkatkan fungsi pelayanan publik dengan melakukan transformasi pemerintahan melalui e-Government. Artikel ini merupakan hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan e-Government di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Jika merujuk pada tahapan perkembangan pemerintahan ekktronik yang ada, maka pemerintah daerah baru berada pada tahapan awal dari proses pelaksanaan e-Government, padabal ada tahapan lain yang juga penting untuk dilaksanakan, yaitu interaksi dan transformasi penggunaan e-Government pada semua agensi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan e-Government ditandai adanya visi strategis dan komitmen kepala daerab untuk mengeluarkan kebijakan melaksanakan e-Government tersebut. Melalui visi dan komitmen ini muncul kebijakan yung relevan untuk pengembangan e-Government seperti penganggaran, peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia aparaturnya. Selain itu, penelitian int juga menemukan bahwa aspek eksternal seperti respons masyarukut, lingkungan wrial dan budaya menjadi hal penting dalam pengembangan e-Government. |
Opportunity in disruptivity for financial technology: the way forward for indonesia
| Pengarang | : | Wijaya, Adiguna ,Dwipayudhanto, Bhima,Hadianto, Catur, Saehu, Riaz Januar Putra,Verona, Rossy,Sasongko, Yudho,Batch 56 Of Sesparlu |
| Nama Majalah/Jurnal | : | The Indonesian Quarterly |
| Volume / Edisi | : | 45 (No. 1) |
| Halaman | : | 54-60 |
| Abstrak | : | The world has witnessed fintech explosive growth in many developed and developing countries.Fintech is an evolving intersection of financial services and technology.It is an amalgam of technology and big data that enables people to use information in new ways.For Indonesia in particular, fintech helps the unbankable get financial access.Lots of opportunities are created with development of fintech: SMEs financing, P2P lending for the unbankables, poverty reduction etc.The Government must strike a balance in supporting and regulating the development of fintech as to obtain the optimum benefits for the nations |
Konflik Laut China Selatan: Agenda Rumit ASEAN
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 44 (No. 3) |
| Halaman | : | 258-270 |
| Abstrak | : | - |