OPAC - Pencarian Artikel Jurnal & Majalah Library USD
Menampilkan semua artikel (Halaman 434 dari 34170, Total: 341698 data)
Etika Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Isu Rohingya
klik untuk membaca file PDF
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 44 (No. 2) |
| Halaman | : | 163-179 |
| Abstrak | : | Konflik komunal antara etnis Rakhine das Rohingya di Myanmar pada 2012 telah menyebabkan gelombang pengungsi besar besaran ke beberapa negara tetangga, salab satunya Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya konstruktij mulai dari memberikan bantuan kemanusiaan sampai menempub jalur diplomasi. Kebyakan Indonesia ini menarik karena bertentangan dengan logika untung rugi yang biasanya mendominasi tindakan negara. Tulisan ini menjelaskan bahwa kebijakan Indonesia dalam merespon konflik komunal di Myanmar mencerminkan komitmen etis pemerintah Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Pemerintah perin mempertabankan etika dalam praktik kebijakan luar negeri untuk menjaga reputari Indonesia sebagai juru damai di tingkiat internasional. |
Islands, volcanoes and democracies: national and international security challenges for indonesia and mexico
| Pengarang | : | Reynoso, Pablo |
| Nama Majalah/Jurnal | : | The Indonesian Quarterly |
| Volume / Edisi | : | 45 (No. 1) |
| Halaman | : | 7-22 |
| Abstrak | : | Indonesia and Mexico appear to be completely different nations with disparate political and security problems. However, after analyzing both nations' geographies, recent political processes, their socio-economic problems, as well as their relative position in the international system; one may reach a different conclusion. This paper presents the security challenges faced by Indonesia and Mexico from the national, regional and global levels of analysis. It argues that their difficult territories, their recent democratization, and their position as regional and middle powers are their main security challenges. Finally, this paper gives a set of conclusions and policy proposals. First, it proposes the study of Indonesia and Mexico's national security challenges from a multidisciplinary focus that could include socioeconomic factors. This could be fostered through a bilateral or multilateral forum to debate and share experiences about security problems in transitioning democracies. For the regional level, this paper concludes that Indonesia should keep its traditional ASEAN defensive approach, whercas Mexico should enhance its image in U.S. society and enhance security cooperation with North America. At the global level, the promotion of the UN. System and International Law is an important security interest for both Indonesia and Mexico. |
Tantangan Kerja Sama Asia Afrika
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 44 (No. 2) |
| Halaman | : | 149-162 |
| Abstrak | : | - |
Masalah Ukraina, Konferensi Asia Afrika dan Perang Sipil di Yaman
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 44 (No. 2) |
| Halaman | : | 138-148 |
| Abstrak | : | - |
Percepatan Ekonomi: Penantian yang tak Kunjung Datang
| Pengarang | : | Damuri, Yose Rizal |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 44 (No. 2) |
| Halaman | : | 125-137 |
| Abstrak | : | - |
Dinamika Politik Pemerintahan Jokowi
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 44 (No. 2) |
| Halaman | : | 111-124 |
| Abstrak | : | - |
Keamanan Anambas Sebagai "Center of SEA Region"
| Pengarang | : | Nainggolan, Poltak Partogi |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 44 (No. 1) |
| Halaman | : | 80-103 |
| Abstrak | : | Kepulauan Anambas sejak lama merupakan lumbung energi nasional yang memiliki kekayaan minyak dan gas bumi. Sementara, cadangan minyak dan gas bumi di lepas pantai Anambas adalah sebesar 298,81 MMBO, yang merupakan peringkat ke-6 cadangan minyak nasional. Di luar itu, terdapat cadangan gas alam sebesar 55,3 TSCE, yang merupakan peringkat pertama cadangan gat nasional yang telah produksi. Anambas mempunyai makna penting tidak banya secara geografis, namun juga geostrategis. Perikanan budi daya penduduk di wilayah ini memiliki luas wilayah 9.437 ba, sedangkan perikanan tangkap seluas 1 juta ton/ tahun, dengan taman wisata perairan seluas 1.262.686, 20 ha. Kabupaten kepulauan yang karya sumber daya alam ikan ini dikelilingi oleh negara tetangga yang butuh ikan segar, seperti RRC, Jepang, Hongkong dan Taiwan. Posisi Anambas menjadi jalur penghubung tiga pelabuban internasional (mega bub) terbesar di dunia, yaitu Singapura, Shanghai dan Hong Kong, Wilayah Anambas memiliki potensi yang besar dan tidak terbantabkan sebagai penyedia jasa pelayanan, termasuk untuk fasilitas perbaikan kapal. Letak Anambas yang berbatasan dengan alur pelayaran internasional dan juga Alur Laut Kepulauan Indonesia, yang berbatasan dengan perairan Malaysia dan Singapura, sangat potensial dikembangkan sebagai jalur penghubung dan penyedia logistik dan fasilitas perawatan untuk kapal-kapal yang lalu lalang lewat ALKI 1 dan di antara tiga mega bub di sekitarnya. Melibat potensi Anambas itu, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan sampai sejauh mana potensi ancaman dan keamanan laut di sekitarnya? |
Mendemokratisasikan Desa untuk Kesejahteraan Warga
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 44 (No. 1) |
| Halaman | : | 63-79 |
| Abstrak | : | Desa mandiri dan warga sejahtera merupakan substansi penting di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jauh sebelum UU Desa ini diberlakukan, Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dalam satu dekade ini sudah melakukan eksperimentasi mewujudkan desa mandiri dan memajukan perekonomian Desa melalui BUMDes, desa memiliki kapasitas dalam mengembangkan aset dan potensinya melalui perencanaan desa. Dalam konteks ini, Bupati Bantaeng sudah membuat kebijakan satu desa satu perencanaan. Hal ini dilakukan karena sebelumnya terlalu banyak program yang masuk desa, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk desa tanpa disertasi dengan perencanaan yang terintegrasi sehingga dampaknya perencanaan yang ada tidak fokus dan gagal menjawab problem utama desa. Dengan adanya perencanaan desa terintegrasi menjadi jelas arab, sasaran, output dan target dalam pengembangan desa. Kelembagaan desa semakin diperkuat agar berdaya dalam menjalankan peran dan fungsinya. Salah satunya adalah pengembangan BUMDes yang difasilitasi oleh Kebijakan Bupati dengan suntikan modal sebesar Rp 100 juta dan bantuan 1 buab mobil pick up per desa sebagai sarma menjalankan usaha. Warga desa mampu mengakses kebutuhan layanan dasar, seperti pendidikan, kesebatan, pekerjaan dan perumahan sebagai tempat tinggal, pembangunan jalan usaha tani, irigasi, dan akses listrik untuk warga. Dalam artikel ini diuraikan babwa kabupaten Bantaeng dapat menjadi inspirasi Kementerian Desa, Transmigrasi dan Dacrab Tertinggal jika ingin sukses mewujudkan program Nawakerja, berupa gerakan desa mandiri di 5.000 desa dan pembentukan 5.000 BUMDes di Indonesia. |
Desentralisasi di Indonesia: Sketsa Masalah pada Sejumlah Elemen Kunci
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 44 (No. 1) |
| Halaman | : | 42-62 |
| Abstrak | : | Perjalanan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia saat ini memasuki fase baru dan berada dalam momentum krusial. Jika mengikuti kerangka waktu yang lazim dalam praktik, otonomi, saat ini kita mestinya beralih ke fase konsolidasi desentralisasi, setelah bersalin dari fase transisi yang 14 tabun kita jalani. Dari sisi momentum, saat ini kita juga memiliki pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang lahir dari "rabim" daerah dan tumbuh dalam kawah candradimuka lokal: sejak memimpin Kota Surakarta hingga Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, bertepatan momentumnya, suatu perubahan mendasar dalam kerangka kebijakan otonomi terjadi, yakni dengan labirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejanbmana semua itu menjadi peluang untuk menyelesaikan aneka masalah serius pelaksanaan otonomi kita selama ini? Artikel ini bermaksud memulai pekerjaan awal, yakni meringkas sketsa masalah pada sejumlah elemen kunci desentralisasi kita, dengan harapan pada tingkat lanjut bisa menjadi titik tolak bagi penilaian, sekaligus penyusunan agenda perbaikan otonomi dalam fase baru dan momentum baru tersebut. |
Polemik Hukum Mati dan Kunjungan Presiden Jokowi ke Tiga Negara ASEAN
| Pengarang | : | Intan, Rocky,Harikhesa, I Wayan Aditya |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 44 (No. 1) |
| Halaman | : | 33-41 |
| Abstrak | : | - |