OPAC - Pencarian Artikel Jurnal & Majalah Library USD
Menampilkan semua artikel (Halaman 449 dari 34170, Total: 341698 data)
Peran ASEAN dan Indonesia Menghadapi Perubahan China di Kawasan
klik untuk membaca file PDF
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 46 (No. 3) |
| Halaman | : | 356-369 |
| Abstrak | : | Perubaban perilaku China di kawasan Asia Timur, terutama dalam melakukan pendekatan dengan ASEAN terkait persoalan politik dan diplomasi di Laut China Selatan (LCS) akhir-akhir ini makin menjadi isu global. Langkah China yang makin agresif mengundang kekhawatiran negara-negara di kawasan. Sebelumnya, Amerika Serikat menuntut China agar tidak terlibat konflik di LCS dan China seharusnya ikut menjaga kebebasan navigasi di LCS. Disinilah ASEAN dan negara menengah seperti Indonesia mempunyai peran penting untuk meredakan konfrontasi dan mengarahkan kepada negara-negara untuk hidup berdampingan secara damai. Untuk itu peran aktif ASEAN diperlukan, harus proaktif dan tidak berpihak pada salah satu pihak. Disamping itu, China dan AS harus mempunyai kepercayaan yang minimal pada ASEAN, terutama Indonesia, agar dapat menjalankan peran tersebut. Peran dalam suatu kerja sama regional seperti East Asia Summit (EAS) lebih mudah dijalankan, karena EAS dihadiri oleh anggota-anggota yang ikut mendukung usaba-usaba tersebut. Hanya saja, usaba-usaba ASEAN barus jauh melebihi daripada apa yang sudah dilakukan ASEAN sekarang, Sikap unilateralis dari Presiden AS Donald Trump dengan keputusan-keputusan eksekutifnya menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah bagi ASEAN untuk menjadi "interlocutor" antara kedua negara besar, AS dan China. Artikel ini mengulas peran ASEAN dan Indonesia dalam hubungannya dengan China, serta bagaimana peran ASEAN dan Indonesia menghadapi persaingan antara China dengan AS di kawasan Asia Timur. |
Indonesia dan Tantangan bagi Integrasi ASEAN
| Pengarang | : | Luhulima, C.P.F. |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 46 (No. 3) |
| Halaman | : | 370-389 |
| Abstrak | : | Setelah 50 tahun mengintegrasikan diri, negara-negara anggota ASEAN berbasil menciptakan sebuab masyarakat ASEAN yang terdiri dari 3 pilar, yaitu: pilar politik-keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Memasuki usianya yang ke-50, ASEAN masih mengbadapi berbagai persoalan krusial, terutama mengenai isu-isu kemaritimam dan bubungannya dengan China. Dalam konteks ini, khususnya di Laut China Selatan dan terkait Belt and Road Initiative, China menolak untuk menjalin kerja sama dengan ASEAN sebagai organisasi kawasan. China cenderung mengedepankan diplomasi bilateral dengan anggota-anggota ASEAN, sehingga berdampak pada peran ASEAN dalam memelihara stabilitas kramanan di kawasan. Ke depan, ASEAN barus berupaya keras meyakinkan China bahwa kesuksesan tata kelola keamanan di Laut China Selatan dan pelaksanaan Jalur Sutra Maritim akan tergantung pada kedekatan hubungan antara China dan ASEAN dalam menangani persoalan-persoalan kemaritiman. |
Menaklik Modalitas Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 46 (No. 3) |
| Halaman | : | 303-337 |
| Abstrak | : | Tulisan ini menaklik (mempelajari) modalitas dalam pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Modalitas yang dimaksud merujuk pada transformasi keknatan nasional dan derajat dependenti kawasan ASEAN. Transformasi kekuatan diterjemahkan dalam empat indikator: PDB (Produk Domestik Bruto); belanja militer; total populasi; dan paten teknologi. Derajat dependensi kawasan diterjemahkan dalam lima indikator, yaitu dependensi perdagangan dengan melihat prevalensi impor; butang eksternal; hustang multilateral; investasi luar negeri; dan dependensi politik keamanan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji relasi antara variabel transforman kekuatan nasional dan derajat dependensi kawasan mampu menjadi modalitas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Komunitas Keamanan ASEAN terbentuk ketika tren transformati kekuatan secara kuantitas naik dan tren derajat dependensi kawasan turun. Artinya, komunitas keamanan yang ideal dapat terwujud ketika negara-negara kawasan mampu mara maksimal meningkatkan kakuatan nationalnya, diperkuat dengan sebuah antraktas dan persatuan kawasan yang direalisasikan dalam sebuah pola bungan seminimal mungkin-dependen terhadap kekuatan eksternal, didukung penuh dengan bubungan interdependen yang kuat antar negara kawatan. |
The indonesian defense transfer of technology (tot) agenda and indonesia's policy on defense technology property right
| Pengarang | : | In Nugroho Budisantoso |
| Nama Majalah/Jurnal | : | The Indonesian Quarterly |
| Volume / Edisi | : | 52 (No. 2) |
| Halaman | : | 65-77 |
| Abstrak | : | Securing a transfer of technology (ToT) is increasingly one of the key components of a country's agenda to strengthen its defense sector. A mastery of defense technology, after all, will bring about efficiency and deterrence via the acquirement of the latest defense capabilities. However, such mastery has also been always the most difficult to adopt, as it requires the collaboration of many domestic and international stakeholders, not to mention a willing technology leader who sees the benefit of the transfer. As such, defense technology has always been classified as an expensive commodity. A key component to allow for a healthy and competitive environment of a transfer of defense technology is a fair and sustainable regulation of defense technology property rights, as it is usually demanded by states leading in defense technology, especially to avoid the potential abuse of such technology for harmful means or to prevent it from going to the hands of their rivals. This article aims to describe and analyze Indonesia's regulation and mechanisms for the ToT, especially by identifying existing government regulations related to ToT and defense technology property rights. In particular it examines two important regulations, Law No. 16 of 2012 on Defense Industry and Law No. 13 of 2016 on Patent. This article argues that there is a need to better harmonize existing regulations through the creation of an omnibus law on technology property rights to better secure Indonesia's place as a stare that can adopt and develop the latest version of defense technology. |
Tinjauan Perkembanagn Regional dan Global: Prospek dan Tantangan ASEAN Sebagai Arsitektur Keamanan Kawasan
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 46 (No. 3) |
| Halaman | : | 296-302 |
| Abstrak | : | - |
Tinjauan Perkembanagn Ekonomi: Menjaga Kestabilan Ekonomi di Tengah Ketidakpastian
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 46 (No. 3) |
| Halaman | : | 279-295 |
| Abstrak | : | - |
Tinjauan Perkembanagan Politik: Turbulensi Politik di Tengah Upaya Menjaga Kutuhan Bangsa
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 46 (No. 3) |
| Halaman | : | 269-278 |
| Abstrak | : | - |
Manufacturing industry in indonesia: assessing its progres and future prospects
| Pengarang | : | Febiandita, Sylvia,Aswicahyono, Haryo |
| Nama Majalah/Jurnal | : | The Indonesian Quarterly |
| Volume / Edisi | : | 52 (No. 2) |
| Halaman | : | 41-63 |
| Abstrak | : | The article evaluates Indonesia's industrialization journey from the 1960s to the present, analyzing its historical progress, current challenges, and future pathways toward enhancing its manufacturing sector. Despite the significant role of manufacturing in economic development, Indonesia struggles with issues such as premature deindustrialization, stagnant economic growth, limited participation in global vue chains, and low-skilled workforce. The article explored the history of industrialization from the start of the "New Order," the effects of the Asian Financial Crisis (1997-1998), to the subsequent recovery period, highlighting the need for policy reforms to promote innovation, liberalize trade and foreign direct investment (FDI), and improve human capital quality. Key challenges identified include limited technological adoption, insufficient quality job creation, and the potential negative impact of protectionist policies, particularly in the context of climate change and environmental sustainability.Hence, comprehensive policy instruments that focus on institutional development, infrastructure enhancement, and human capital improvements, aiming to align Indonesia's industrial growth with sustainable economic development objectives, are necessary for advancing Indonesia's manufacturing industry in the future. |
Gerakan Buruh dan Eksperimentasi Politik: Studi Kasus di Kabupaten Bekasi
| Pengarang | : | Saleh, Mohammad Didit |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 46 (No. 2) |
| Halaman | : | 230-260 |
| Abstrak | : | Studi ini menelaah lebih dalam tentang relasi dan interaksi yang dibangun oleh kedua calon legislatif, yaitu Nyumarno dan Nurdin bingga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, dengan konstituennya, terutama dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bekasi pada fase pra elektoral, elektoral, hingga pasta elektoral. Studi ini juga berupaya mengabstraksikan model representasi yang terbangun antara kedua anggota DPRD tersebut dengan konstituennya. Apakah model representasi yang terbangun merupakan representasi simbolik, deskriptif, atau substantif? Studi ini didasarkan pada argumentasi bahwa situasi politik di berbagai belaban negara, terutama di negara berkembang mengalami defisit demokrasi. Defisit demokrasi ini terjadi karena keterputusan tali mandat antara calon yang dipilih dan terpilih. Keterputusan ini bukan disebabkan oleh tidak adanya kebebasan sipil dan politik, namun ditengarai karena terjadi disfungsi instrumen kontrol publik dalam mengendalikan persoalan kekuasaan, yang terkait kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Temuan studi ini menggambarkan bahwa kedua anggota DPRD, Nyumarno dan Nurdin, memiliki perbedaan dalam membangun relasi dan interaksi dengan konstituennya. Relasi dan interaksi yang terbangun antara Nyumarno dan konstituennya relatif mengarah pada model representasi substantif, sedangkan model representasi yang terbangun antara Nurdin dengan konstituennya cenderung mengarab pada model representasi deskriptif. |
Representasi Populer Diantara Klientelisme dan Klan Politik: Studi Kasus DPRD Sulawesi Selatan
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 46 (No. 2) |
| Halaman | : | 209-229 |
| Abstrak | : | Politik di Sulawesi Selatan (Sulsel) didominasi oleh klan politik berbasiskan kekeluargaaan (kinship) dan relasi klientelistik. Klan politik di Sulsel bertump? pada penguasaan jabatan politis (dan birokrasi), yang dikombinasikan dengan dominasi pada jaringan maupun organisasi sosial yang dibangun sejak Orde Baru. Dominasi klan politik dengan menggunakan pendekatan klientelistik menyebabkan timpangnya relasi antara representatif politik dan konstituen. Perubahan struktur, sistem dan konfigurasi politik nasional saat rezim otoritarian sentralistik Orde Baru tersingkir bermuara pada dua kondisi yang bertentangan. Sebagian klan politik mampu mengambilalih ruang-ruang politik, sosial dan ekonomi yang terdesentralisasi. Akan tetapi reformasi politik, di sisi lain, memberi peluang bagi kelompok nonklan, terutama pegiat prodemokrasi untuk menantang dominasi tersebut. Studi kasus ini memperlihatkan adanya aktor prodemokrasi, yang menembus dominasi klan politik melalui event elektoral. Keberhasilan ini sekaligus memperlihatkan relasi representasi yang berbeda dengan ikatan tali mandat yang lebih kuat. Penguatan representasi politik ini menunjukkan bahwa representasi politik bukanlah suatu relasi imaginer dengan derajat otonomi yang tinggi, karenanya penguatan ini dapat berdampak pada pendalaman demokrasi. Tulisan ini mengulas dinamika elektoral dalam mewujudkan representasi populer, yang diwakili oleh anggota DPRD Provinsi dengan konstituen pada daerah pemilihan. |