OPAC - Pencarian Artikel Jurnal & Majalah Library USD
Menampilkan semua artikel (Halaman 450 dari 34170, Total: 341698 data)
Attack of drones: eksploring the role of military uavs for indonesia
klik untuk membaca file PDF
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | The Indonesian Quarterly |
| Volume / Edisi | : | 52 (No. 2) |
| Halaman | : | 23-40 |
| Abstrak | : | The evolution of unmaned aerial systems (UAS) and erones has signififacantly transformed modern warfare, with their rolesenvolving from reconnaissance and psychological operations in the20th century to integral comoponents of counterterrorism and procision strikes in the 21st century. This article examines the potential lessons Indonesia can draw from the military use of drones by various contemporary actors, particularly in the Middle East and Ukraine. It argues that Indonesia should integrate drones into its broader defense strategy to address both traditional and non-traditional security threats. Through a detailed exploration of Indonesia's security landscape, the strategic, legal, and ethical considerations of drone use, and the lessons from global military operations, the article advocates for the development of a drone program as a vital component of Indonesia's national defense strategy. |
Membangun Konstituen dari Dasar Studi Kasus Kalimantan Timur
| Pengarang | : | Saputro, Putut Aryo |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 46 (No. 2) |
| Halaman | : | 194-208 |
| Abstrak | : | Kontestasi Pemilu Legislatif telah memberikan kesempatan bagi kelompok warga untuk memperjuangkan agenda perubahan melalui jalur politik. Dibukanya ruang-ruang demokrasi memungkinkan aktor-aktor dari kelompok warga untuk berkompetisi secara langsung dalam Pemilihan Umum. Intensitas relasi dan interaksi yang terbentuk antara pemilih dan wakilnya melalui program-program yang disepakati dan diperjuangkan bersama dapat mempersempit jurang representasi yang oleh beberapa ahli (Tornquist dan Stoke 2009), ditengarai telah mengalami defisit.' Artikel ini memaparkan hubungan antara kandidat dari latar belakang aktivis lingkungan dan konstituten yang sama-sama memiliki latar belakang pedesaan, korban pengrusakan lingkungan, dan komunitas pendatang di Kalimantan Timur dalam bingkai representasi yang dikontestasikan dalam ruang-ruang politik elektoral (political space). Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pada pemilih tradisional, kesamaan nasib, identitas dan kemampuan aktor untuk mendistribusi sumber daya negara, berperan penting dalam membentuk relasi antara wakil politik dengan konstituen. |
Representasi Politik: Relasi Imajiner Konstituen dan Politikus?
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 46 (No. 2) |
| Halaman | : | 172-193 |
| Abstrak | : | Demokratisasi di Indonesia tengah mengalami defisit karena telah menjadi instrumen para oligarki untuk mengukuhkan kekuasaan dan mengakumulasi kapital (Hadiz dan Robison 2004; Winters 2014). Hal ini terjadi karena kontestasi elektoral hanya sebatas instrumen untuk mengukubkan persenyawaan antara kepentingan penguasa politik dan penguasa ekonomi. Terputusnya tali mandat dan mandegnya penyaluran aspirasi dan kepentingan kelompok warga terorganisir dipandang berkontribusi pada defisit demokrasi (Törnquist dan Stokke 2009). Akan tetapi, studi kasus dari tiga daerah memberi ilustrasi bahwa pola hubungan representasi politik yang genuine dapat terbentuk dan berbeda dari pola hubungan klientelistik maupun relasi yang dianggap imajiner. Perubahan struktur politik membuka ruang partisipasi dan interaksi warga yang memungkinkan terjadinya dialog gagasan secara programatik sehingga dapat menjadi embrio perubahan transformatif. Artikel ini menganalisis bubungan timbal balik antara kelompok warga terorganisir dan duta politik pada tiga studi kasus, dan menemukan pola hubungan representasi politik yang berbeda dari pola hubungan klientelistik maupun relasi yang dianggap imajiner. Ilustrasi dari ketiga studi kasus menegaskan bahwa representasi politik, merupakan relasi timbal-bal?k yang setara berdasarkan aspirasi dan kepentingan kelompok pada konstituen. |
The indonesia-european union comprehensive economic partnership agreement (i-eu cepa): opportunity to acclerate green and digital transformation in indonesia
| Pengarang | : | Rafitrandi, Dandy |
| Nama Majalah/Jurnal | : | The Indonesian Quarterly |
| Volume / Edisi | : | 52 (No. 2) |
| Halaman | : | 1-21 |
| Abstrak | : | The Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) is a pivotal opprotunity to enhance Indonesia's economic competitiveness and address key challenges in green and digital transformation. Despite both parties being significant economic players in the G20, bilateral trade has not yet reached its full potential. The I-EU CEPA aims to expand market access, eliminate tariffs, and improve Indonesia's participation in global value chains by enhancing trade relations with the EU. It will also encourage regulatory reforms in environmetal and digital governance, aligning Indonesia with international standards and promoting sustainable development. However, the complex negotiation process in challenged by divergent domestic policies, geopolitical tensions, and the need to align with EU sustainability standars. This article argues that Indonesia can mitigate negative externalities while fostering innovation and competitieness by integrating more comprehensive and enforceable environmental and digital provisions based on international guidelines and benchmarks. This effort also aligns with Indonesia's ambition to be an OECD member and join CP-TTP. Finally, the I-EU CEPA's conclusion and succesful implementation could transform Indonesia's economic landscape, providing a robust framework for sustainable growth, invesment, and cooperation between Indonesia and the EU. |
Tinjauan Perkembanagn Regional dan Global: Era Presiden Trump di AS, KTT IORA, dan Ketegangan di Semenanjung Korea
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 46 (No. 2) |
| Halaman | : | 160-171 |
| Abstrak | : | - |
Tinjauan Perkembangan Ekonomi: Mengelola Optimisme Perekonomian dengan Bijak
| Pengarang | : | Sebnem Kandil Ingec |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 46 (No. 2) |
| Halaman | : | 144-159 |
| Abstrak | : | - |
Tinjauan Perkembangan Politik: Kemenangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI dan Tantangan Survei Politik ke Depan
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 46 (No. 2) |
| Halaman | : | 134-143 |
| Abstrak | : | - |
Dislokasi Politik dan Konflik Kebijakan: Kontestasi Politik dan Hukum dalam Penanganan Kasus Korupsi di Daerah
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 46 (No. 1) |
| Halaman | : | 107-122 |
| Abstrak | : | Sebuah paradoks politik dan bukum sepertinya sedang berlangsung di Indonesia. Demokrasi sedang berkembang, tetapi kasus korupsi menimpa politisi dan pejabat publik yang terpilih dalam pemilukada di daerah begitu banyak. Tinjauan kritis diperlukan atas permasalahan ini; bagaimana praktik penggunaan kekuasaan komisitif KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebaiknya dijalankan ditengah bekerjanya kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam praktik demokrasi. Tinjauan kritis ini sampai pada kesimpulan bahwa sesungguhnya terdapat berbagai pandangan dalam penanganan korupsi di Indonesia. Pandangan dominan melihat korupsi secara normatif, dalam register moral, kurang dilihat sebagai masalah terkait kehidupan publik nyata. Sebagian lain melibatnya sebagai masalah politik dan karena itu diperlukan peningkatan standar etika politik dalam menanganinya. Sebagian lain melibatnya sebagai masalah bukum, khususnya ketika bakim memutus perkara, pada umumnya hakim secara normatif melihatnya sebagai masalab pidana, padahal secara verdiktif sebagian besar lebih sebagai masalah perdata. Memperbatikan kontestasi ini, tinjauan ulang atas gerakan reformasi dan anti korupsi diperlukan. Korupsi yang dimaksud dalam gerakan reformasi sesungguhnya bukan korupsi nang, tetapi korupsi kekuasaan, dalam arti kekuasaan perlu dibatasi, atau bahwa kekuasaan bukanlah tak terbatas. Menuju pemerintahan yang baik di masa depan, maka diperlukan pandangan yang luas dan mendalam dalam hal melihat praktik bukum dan kekuasaan, dan bagaimana pemisaban dan pembagian kekuasaan; legislatif dan eksekutif, yudikatif dan komisitif sebaiknya dilakukan demi terwujudnya pemerintahan yang baik berdasarkan Konstitusi atau UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. |
Analisis Wacana Elite tentang Penistaan Agama dan Dampaknya: Kasus Ahok
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 46 (No. 1) |
| Halaman | : | 89-106 |
| Abstrak | : | Paper ini mendekati kasus penistaan agama sebagai sebuah konstruksi wacana dengan fokus pembabasan mengenai wacana elite terbadap penistaan agama. Konstruksi wacana sosial dan politik dari penistaan agama oleh para elite secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan aksi massa ratusan ribu orang pada 14 Oktober, 4 November, dan 2 Desember 2016 yang menuntut proses bukum terbadap calon gubernur yang juga petahana gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama atau Abok. Hal itu juga semakin berkembang karena adanya faktor pilkada DKI Jakarta pada Februari 2017. Paper ini berupaya menjelaskan kemungkinan konsekuensi dari perdebatan mengenai penistaan agama kepada masalah yang lebih besar, yakni perpecaban. Perhatian khusus diberikan kepada baik wacana terkait penistaan agama yang dikembangkan oleh elite pemerintah maupun elite politik non-pemerintah. Paper ini meyakini bahwa pemahaman yang utub tentang kontestasi wacana penistaan agama sangat penting dalam mencegah kerusakan yang lebih jauh terhadap pluralisme dan persatuan Indonesia. |
Politik Kontensius dan Keresahan Sosial di Indonesia Menjelang Pilkada Jakarta 2017
| Pengarang | : | Mantong, Andrew Wiguna |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 46 (No. 1) |
| Halaman | : | 71-88 |
| Abstrak | : | Serangkaian demonstrasi dan mobilisasi massa di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia menunjukkan gejala politik kontensius yang disertai dengan dampak konektivitas yang ditimbulkan oleb maraknya penggunaan teknologi informasi. Dalam kerangka pemahaman tersebut, narasi yang berkembang dalam serangkaian contention dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi politik identitas di Indonesia. Dengan demikian, dinamika politik kontensius yang tengah berkembang harus diletakkan dalam konteks yang lebih besar dari dinamika hubungan antraretnis dan agama di Indonesia. Semakin berpengaruhnya suara- suara kelompok yang berpandangan keras dapat semakin tidak terelakkan dalam kebidupan politik di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah barus mengambil langkah-langkah antisipasi untuk menjaga keberagaman dan toleransi yang selama ini menjadi bagian dari jati diri bangsa. |