OPAC - Pencarian Artikel Jurnal & Majalah Library USD
Menampilkan semua artikel (Halaman 457 dari 34170, Total: 341698 data)
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DALAM KELUARGA
klik untuk membaca file PDF
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata |
| Volume / Edisi | : | V-3 (No. 0) |
| Halaman | : | 15-21 |
| Abstrak | : | Salah satu cara membedakan seseorang dengan orang lain adalah dari kepribadiannya. Kepribadian bukan sesuatu yang menempel pada diri seseorang, melainkan berkembang bersama perkembangan aspek-aspek yang lain. Karena faktor bawaan dan pengaruh dari lingkungannya, maka kepribadian seseorang akan menampakkan suatu yang "khas". Kepribadian yang sehat dan utuh merupakan tujuan setiap orang, karena dengan kepribadian tersebut akan muncul tingkah laku yang positip, baik bagi diri yang bersangkutan maupun bagi kehidupan bersama. Dengan kepribadian yang sehat dan utuh seseorang akan menjadi warga masyarakat yang berguna dan mampu menumbuhkan kehidupan bersama yang sejahtera. Keluarga, terutama orang tua, merupakan peletak dasar perkembangan kepribadian. Orang tua perlu memahami bagaimana mengusahakan perkembangan kepribadian yang sehat tersebut. |
PERANAN ORANGTUA SEBAGAI MITRA YANG EFEKTIF BAGI REMAJA
| Pengarang | : | Andrian Pramadi |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata |
| Volume / Edisi | : | V-3 (No. 0) |
| Halaman | : | 8-14 |
| Abstrak | : | Orang tua memegang peranan yang sentral dalam keluarga. Peranan orang tua mengalami perubahan dari jaman ke jaman. Pada era modern ini, peran orang tua berubah dari sebagai figur otoritas (penguasa) menjadi seorang mitra (partner) bagi anaknya. Pendampingan (kemitaraan) diperlukan remaja sebagai usaha agar mampu menjalani atau memenuhi tuntutan lingkungan yang semakin berat. Remaja akan merasa memiliki teman apabila ia menghadapi tekanan yang berasal dari derasnya arus informasi, kesenjangan moral, tuntutan pendidikan dan berbagai macam tuntutan masyarakat lainnya. Orang tua menjadi dituntut sebagai individu yang juga mau belajar menyelami kehidupan anak remajanya dalam era modernisasi ini |
KELUARGA DAN PERUBAHAN SOSIAL DI ERA INDUSTRIALISASI
| Pengarang | : | M.L. Oetomo |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata |
| Volume / Edisi | : | V-3 (No. 0) |
| Halaman | : | 1-7 |
| Abstrak | : | Era industrial sebagai sebuah kondisi yang relatif masih baru menuntut banyak penyesuaian pada orang-orang yang ada di dalamnya. Perilaku menjadi berubah di berbagai bidang. Struktur dan ciri kekeluargaan juga berubah. Peran wanita (ibu) tidak lagi hanya sebagai pendidik dalam keluarga ataupun pendamping bagi suami melainkan juga sekaligus sebagai pencari nafkah. Merebaklah feminisme yang bila tidak pandai-pandai menghadapinya bisa menjadikan friksi dalam keluarga. Kesadaran terhadap peran diri serta nilai yang harus dianut merupakan upaya pencegahannya. Sudah tentu semuanya itu tergantung pada bentukbentuk kepribadian pelakunya masing-masing. Pengingkaran terhadap peran diri serta pengingkaran terhadap nilai sering menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam era industrial seperti sekarang. Mampukah kita menyesuaikan diri ? |
Representasi Perempuan di Arena Politik
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 53 (No. 3) |
| Halaman | : | 375-395 |
| Abstrak | : | Keterwakilan atau representasi perempuan adalah suatu kondisi yang ditandai oleh partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan sebingga kebutuhan dan kepentingan kelompok perempuan tercakup dalam pembuatan kebijakan untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan dalam masyarakat. Namun, perjalanan keterwakilan perempuan dalam politik. Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dan problem struktural. Selain mendorong angka perempuan, keterwakilan perempuan juga berbicara mengenai kualitas dari kehadiran perempuan atau yang dikenal oleh konsep representasi substantif. Artikel ini menyampaikan bahwa angka keterwakilan perempuan jumlahnya masih minim, di DPR dan di ranab eksekutif pada pemilihan kepala daerah. Selain itu, data memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan di politik mempunyai hubungan erat dengan faktor afiliasi dinasti politik. Tulisan ini akan membahas tiga bagian utama: (1) situasi keterwakilan perempuan di DPR saat ini dan dalam kontestasi Pilkada 2024; (2) analisis perkembangan representasi substantif dari kehadiran perempuan di politik; dan (3) ulasan terhadap masalah struktural yang menghan?bat kesetaraan gender, mencakup evaluasi implementasi kebijakan afirmatif dan peranan partai politik. Dengan situasi demikian, tulisan ini berargumen bahwa langkah reformasi terhadap kelembagaan partai politik perlu diambil, terutama pada perbaikan pembiayaan partai yang kemudian diharapkan akan memperbaiki model sistem rekrutmen dan kaderisasi terhadap perempuan. |
Agenda Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran: Masalah Stunting dan Dampaknya Pada Produktivitas Bangsa
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 53 (No. 3) |
| Halaman | : | 339-373 |
| Abstrak | : | Pembangunan manusia menjadi isu sentral dan bernilai strategis dalam jangka panjang untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bangsa yang berkualitas. Untuk itu, investasi di bidang pembangunan manusia, terutama sektor kesebatan dan pendidikan, penting dilakukan. Pembangunan kesehatan berpengaruh langsung pada kualitas manusia, yang saat ini dihadapkan pada masalah serius, yaitu stunting dengan prevalensi tergolong tinggi sebesar 21,5 persen. Masalah stunting perlu ditangani sungguh-sungguh karena berdampak langsung pada kualitas manusia dan produktivitas bangsa. Dalam satu dekade terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2024), upaya penanganan stunting sudah dilakukan melalui strategi intervensi spesifik dan sensitif, dan akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo-Gibran (2024-2029). Penanganan stunting menjadi salah satu agenda prioritas yang tercantum dalam RPJPN dan RPJMN. Sampai sejauh mana penyusunan dan perencanaan kebijakan yang mendukung kualitas sumber daya manusia di Indonesia, akan di ulas dalam artikel ini. |
MENUJU PEMBANGUNAN PARTISIPATIF SEBAGAI PEMBANGUNAN ALTERNATIF
| Pengarang | : | Y. Sudiantara |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata |
| Volume / Edisi | : | V-2 (No. 0) |
| Halaman | : | 105-119 |
| Abstrak | : | Eksistensi manusia ditunjukkan oleh ada tidaknya kebebasan. Kebebasan, entah dalam bidang ekonomi maupun politik, harus ada; justru dengan apa yang disebut pembangunan. Pembangunan menjadi strategi manusia menemukan harkat dan martabatnya. Ia merupakan jalan untuk mendapatkan kesejahteraan material dan kebebasannya. Pembangunan yang dijalankan di Indonesia telah membawa perubahan dan kemajuan-kemajuan, namun juga membawa akibat yang tidak diinginkan. Di satu pihak pertumbuhan ekonomi mengagumkan, di lain pihak muncul masalah ketidakadilan, ketidakbebasan, kepincangan struktur masyarakat, kemiskinan. Tidak ada loyal opposition. Kemajuan ekonomis kurang diimbangi pengakuan hak asasi manusia. Karena pembangunan bersifat sentralistik, mutlak perlu ada pembangunan alternatif agar masyarakat dapat membebaskan diri dari kemiskinannya. Sifatnya kultural, yaitu sebagai upaya penyadaran diri. Strategi tersebut berorientasi pada program yang berkembang, sehingga pembangunan bersifat partisipatif. Masyarakat merencanakan, melaksanakan dan menikmati hasilnya sesuai kemampuannya. Kemandirian tersebut dapat dilihat misalnya pada LPSM atau LSM. Ia berfungsi sebagai policy advocac?. Pendekatan budaya tersebut memiliki wawasan komunitas dan berdasar pada nilai-nilai (people centered development values). Itu berarti masyarakat lebih aktif dan dapat meningkatkan taraf hidupnya. Jadi perlulah ada pembaharuan falsafah dan etika pembangunan yang menempatkan manusia pada martabatnya yang khas. |
PEMOGOKAN : ADAKAH MANFAATNYA BAGI PARA PEKERJA?
| Pengarang | : | St. Hery Haryadi |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata |
| Volume / Edisi | : | V-2 (No. 0) |
| Halaman | : | 101-104 |
| Abstrak | : | Setiap tahun pemogokan selalu terjadi di perusahaan. Indikasi penyebab pemogokan ternyata selalu menunjukan persamaan. Hal ini berarti sebenarnya belum ada pemecahan masalah pemogokan yang final baik yang dilakukan oleh Pengusaha dan Pemerintah serta SPSI.Pemesahan kasus pemogokan yang ada hanyalah untuk meredam sementara waktu, sebenarnya masih ada ganjalan dalam kasus tersebut. Untuk itu penulis mencoba mengemukakan beberapa pendapat guna pemecahan masalah pemogokan, antara lain: Pengadaan bonus saham perusahaan bagi pekerja, Mengefektifitaskan UU jaminan sosial, UU tenaga kerja, Peraturan Menaker tentang Upah Minimun Regional. Hal itu berkaitan dengan jaminan kesejahteraan para pekerja sehingga kasus-kasus pemogokan akan dapat diatasi secara final. |
PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI KECIL POKOK PERMASALAHAN DAN PILIHAN KEBIJAKSANAAN
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata |
| Volume / Edisi | : | V-2 (No. 0) |
| Halaman | : | 92-100 |
| Abstrak | : | Usaha Industri Kecil menjadi salah satu urat nadi perekonomian Indonesia. Perkembangan Usaha Industri Kecil ini mendapat dukungan pemerintah. Tidak secara langsung, dukungan tersebut menjadikan usaha Industri Kecil dapat "berkembang" terbukti dengan masih banyaknya masalah yang menghambat proses perkembangan usaha Industri Kecil. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ada beberapa pilihan kebijaksanaan. |
Agenda Setting Pemerintahan Prabowo-Gibran: Reformasi Pusat-Daerah dan Reorientasi Otda
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 53 (No. 3) |
| Halaman | : | 313-338 |
| Abstrak | : | Hubungan Pusat dan Daerah merupakan salah satu prakondisi yang menentukan kinerja otonomi daerah. Pasca reformasi, bubungan Pusat- Daerah menggunakan pendekatan simetris secara konsisten meski berganti Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebanyak tiga kali. Padabal, beragam masalah dan kapasitas daerab membutuhkan pendekatan dan intervensi stuktural yang asimetris. Artikel ini menggagas pendekatan asimetris dalam merancang dan menetapkan bubungan Pusat-Daerah. Hubungan asimetris tersebut tidak berhenti pada aspek politis-historis (seperti Otonomi Khusus Papua dan Daerah Istimewa Yogyakarta), akan tetapi meluas ke dimensi administrasi, (kewenangan), fiskal, dan pembinaan pengawasan. Pendekatan ini berdiri dan bergerak di atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik sehingga menjamin keterlibatan pemerintah, swasta, dan masyarakat secara adil dan setara, baik pada tabapan perancangan dan implementasi, maupun proses pengawasan dan monitoring-evaluasi. |
MENJALIN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DENGAN ANAK
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata |
| Volume / Edisi | : | V-2 (No. 0) |
| Halaman | : | 83-91 |
| Abstrak | : | Seiring dengan lajunya perkembangan zaman maka permasalahan pada anak juga semakin meningkat. Salah satu penyebab timbulnya permasalahan tersebut adalah adanya komunikasi yang tidak efektif antara orang tua dengan anak. Tidak efektifnya komunikasi ini bisa disebabkan faktor orang tua tetapi juga bisa disebabkan oleh anak sendiri. Dalam usaha membina komunikasi yang efektif ini ada dua hal yang bisa dilakukan orang tua pada waktu mengadakan komunikasi dengan anaknya, yaitu 'membuka pintu' dan 'mendengar aktif. |