OPAC - Pencarian Artikel Jurnal & Majalah Library USD
Menampilkan semua artikel (Halaman 464 dari 34170, Total: 341698 data)
Dynamic score-driven independent component analysis
klik untuk membaca file PDF
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Journal of Business and Economic Statistics |
| Volume / Edisi | : | 41 (No. 2) |
| Halaman | : | 298-308 |
| Abstrak | : | A model for dynamic independent component analysis is introduced where the dynamics are driven by the score of the pseudo likelihood with respect to the rotation angle of model innovations. While conditional second moments are invariant with respect to rotations, higher conditional moments are not, which may have important implications for applications. The pseudo maximum likelihood estimator of the model is shown to be consistent and asymptotically normally distributed. A simulation study reports good finite sample properties of the estimator, including the case of a misspecification of the innovation density. In an application to a bivariate exchange rate series of the Euro and the British Pound against the U.S. Dollar, it is shown that the model-implied conditional portfolio kurtosis largely aligns with narratives on financial stress as a result of the global financial crisis in 2008, the European sovereign debt crisis (2010–2013) and early rumors signalling the United Kingdom to leave the European Union (2017). These insights are consistent with a recently proposed model that associates portfolio kurtosis with a geopolitical risk factor. |
Tinjauan Perkembangan Politik: Analisis tentang RUU Pesantren dan Perda Keagamaan
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 47 (No. 4) |
| Halaman | : | 455-465 |
| Abstrak | : | - |
Penalized pairwise difference estimation for a high-demensional cencored regression model
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Journal of Business and Economic Statistics |
| Volume / Edisi | : | 41 (No. 2) |
| Halaman | : | 283-297 |
| Abstrak | : | High-dimensional data are nowadays readily available and increasingly common in various fields of empirical economics. This article considers estimation and model selection for a high-dimensional censored linear regression model. We combine ????1-penalization method with the ideas of pairwise difference and propose an ????1-penalized pairwise difference least absolute deviations (LAD) estimator. Estimation consistency and model selection consistency of the estimator are established under regularity conditions. We also propose a post-penalized estimator that applies unpenalized pairwise difference LAD estimation to the model selected by the ????1-penalized estimator, and find that the post-penalized estimator generally can perform better than the ????1-penalized estimator in terms of the rate of convergence. Novel fast algorithms for computing the proposed estimators are provided based on the alternating direction method of multipliers. A simulation study is conducted to show the great improvements of our algorithms in terms of computation time and to illustrate the satisfactory statistical performance of our estimators. |
Birokrasi Izin Penelitian: Tantangan Sistematik dalam Ekosistem Kerja Pengetahuan
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 47 (No. 3) |
| Halaman | : | 430-447 |
| Abstrak | : | Tuntutan untuk mendasarkan pembuatan kebijakan publik kepada data dan informasi valid dari lapangan semakin menguat di Indonesia dewasa ini. Penelitian lalu dilihat sebagai salah satu jalan metodis terbaik dalam rangka memberi bukti kepada para pembuat kebijakan. Sayangnya, ekosistem penelitian di negeri ini tak selalu mendukung lancarnya pencarian bukti dan advokasi pembuatan kebijakan berbasis bukti. Pada tahap pencarian bukti, salah satu tantangan utama datang dari tubuh negara itu sendiri lewat regulasi dan birokrasi izin penelitian (Permendagri No. 64 Tahun 2011 jo Permendagri No. 3 Tahun 2018). Pada sisi lain, Indonesia sudah memiliki UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Beleid ini memberikan jaminan kemudahan mengakses data publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif ini menemukan beberapa dampak negatif dari keberadaan birokrasi izin penelitian (compliance cost). Sementara bagi Pemda, manfaat birokrasi izin tersebut juga tidak begitu besar jika dibandingkan biaya untuk melaksanakannya. Untuk itu, diperlukan perbaikan bahkan peniadaan birokrasi izin penelitian, baik di tingkat Pusat sampai Daerah. |
Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada 2018
| Pengarang | : | Jannah, Aisyah Nurrul,Parestyowati, Henny |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 47 (No. 3) |
| Halaman | : | |
| Abstrak | : | Problem pelanggaran netralitas birokrasi di negeri ini merupakan resultan dari intervensi politik atas birokrasi (politisasi birokrasi) dan 'integrasi birokrasi ke dalam politik (birokrasi berpolitik). Aneka variasi modus pelanggaran terjadi dalam pilkada dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara merupakan bukti bahwa netralitas ASN bingga kini masih banyak persoalan yang beleum terselesaikan. Tulisan ini membahas lebih lanjut modus pelanggaran, tipologi masalah dan dan akar masalah dari persoalan netralitas ASN yang terjadi selama proses pilkada serentak yang berlangsung pada tahun 2018, sebagai basil studi dan pemantauan di lima provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Tujuan dari tulisan ini untuk memperkaya dan mengembangkan kajian ilmu yang terkait dengan netralitas ASN, yang menggambarkan tentang politisasi birokrasi dan birokrasi berpolitik dalam pilkada dan di organisasi pemerintah dalam skala yang lebih besar dengan cakupan yang lebih luas. |
Good Governance dalam Administrasi Pajak Derah: Studi Kasus Kota Cilegon dan Balikpapan
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 47 (No. 3) |
| Halaman | : | 396-410 |
| Abstrak | : | Pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa kali perubahan kebijakan dan regulasi pajak dan retribusi daerah. Namun, peningkatan kapasitas fiskal (PAD) dan pertumbuhan investasi daerah, sebagai tujuan dibuatnya kebijakan dan regulasi perpajakan tersebut, masih jauh dari standar capaian yang diharapkan. Sementara, pengalaman negara-negara di dunia menunjukkan bahwa kebijakan dan regulasi pajak sangat bergantung pada kualitas administrasi pajak. Tulisan ini mengupas administrasi pajak sebagai kunci peningkatan PAD dan iklim investasi. Studi kasus diambil dari pengalaman Pemerintah Kota Cilegon dan Kota Balikpapan yang berhasil meningkatkan PAD dan investasi daerah melalui reformasi administrasi perpajakan. Implementasi good governance pada reformasi administrasi pajak pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam membayar pajak sehingga mereka tidak ragu untuk berinvestasi. |
Deregulasi Perizinan Usaha: Studi Kasus DKI Jakarta
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 47 (No. 3) |
| Halaman | : | 379-395 |
| Abstrak | : | Kualitas layanan perizinan usaha di daerah, termasuk di Provinsi DKI Jakarta memerlukan dukungan infrastruktur pemerintahan berupa birokrasi dengan segenap elemen/pranata di dalamnya. Pranata sektor publik, tersebut berperan sentral dalam merealisasi kinerja perizinan yang unggul sebagai prasyarat membangun daya saing perekonomian suatu daerah yang berbasis pada kegiatan jasa dan perdagangan seperti di Jakarta. Untuk itu strategi reformasi yang komprehensif diperlukan melalui deregulasi, debirokratisasi dan digitalisasi perizinan penting dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Artikel ini menguraikan gambaran perubahan pada sisi input, proses dan keluaran yang terjadi pada kurun waktu akhir-akhir ini. Di samping itu, artikel ini juga mengulas beberapa alasan mengapa masih lemah daya konversi dari perubahan tersebut untuk sebuah perbaikan dan kemudahan berusaha serta daya saing di Jakarta. |
Mendorong Daya Saing Ekonomi Daerah dalam Kerangka "Government 3.0"
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 47 (No. 3) |
| Halaman | : | 363-378 |
| Abstrak | : | Reformasi struktural berupa penguatan institusi (kepemerintahan) dalam rangka memperkokob daya saing daerah dalam birokrasi perizinan terus dipacu oleh pemerintah. Meski demikian, intervensi perbaikan layanan perizinan dan capaian basil dari pelaksanaan deregulasi-debirokatisasi masih belum menyasar kepada persoalan dasar dalam menyumbang perbaikan perekonomian. Tulisan ini merangkai analisis aksi implementasi reformasi birokrasi dalam perspektif "Government 3.0". Perspektif Gov 3.0 merupakan kontestasi masa depan layanan perizinan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pemerintah. Namun hingga saat ini agenda reformasi yang dilakukan pusat dan daerah baru sebatas pada E-Gov, belum mencapai tahap selanjutnya yakni T-Gov, berupa pemanfaatan teknologi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Untuk itu dibutuhkan beberapa langkah perubahan yang lebih substansial dengan memberikan kepastian melalui satu payung hukum birokrasi layanan perizinan dan reformasi birokrasi melalui perencanaan, integrasi pelayanan dan data serta penyediaan sistem elektronik. |
Tinjauan Perkembangan Regional dan Global: Kunjungan PM Li Keqiang dan PM Narendra Modi ke Indonesia, serta Masalah Semenanjung Korea
| Pengarang | : | Kiswoyo, Samidja Broto |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 47 (No. 3) |
| Halaman | : | 353-362 |
| Abstrak | : | - |
Tinjauan Perkembangan Ekonomi: Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Antisipasi Terhadap Gejolak Krisis
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 47 (No. 3) |
| Halaman | : | 340-352 |
| Abstrak | : | - |