
| Pengarang | : | Richard Kaufman |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Journal of the American Statistical Association |
| Volume / Edisi | : | 113 (No. 521) |
| Halaman | : | 14-25 |
| Abstrak | : | Mismeasured time-to-event data used as a predictor in risk prediction models will lead to inaccurate predictions. This arises in the context of self-reported family history, a time-to-event predictor often measured with error, used in Mendelian risk prediction models. Using validation data, we propose a method to adjust for this type of error. We estimate the measurement error process using a nonparametric smoothed Kaplan–Meier estimator, and use Monte Carlo integration to implement the adjustment. We apply our method to simulated data in the context of both Mendelian and multivariate survival prediction models. Simulations are evaluated using measures of mean squared error of prediction (MSEP), area under the response operating characteristics curve (ROC-AUC), and the ratio of observed to expected number of events. These results show that our method mitigates the effects of measurement error mainly by improving calibration and total accuracy. We illustrate our method in the context of Mendelian risk prediction models focusing on misreporting of breast cancer, fitting the measurement error model on data from the University of California at Irvine, and applying our method to counselees from the Cancer Genetics Network. We show that our method improves overall calibration, especially in low risk deciles. Supplementary materials for this article are available online. |
| Pengarang | : | Asrinaldi |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 47 (No. 2) |
| Halaman | : | 252-274 |
| Abstrak | : | Artikel ini menyoroti fungsi DPRD yang belum bisa berjalan optimal sebagai lembaga legislatif yang dipilih oleh masyarakat. Faktanya, integrasi kedudukan DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah menyulitkan DPRD melaksanakan fungsinya sebagai lembaga wakil rakyat. Padahal anggota DPRD dipilih oleh masyarakat secara langsung dalam Pemilu adalah refleksi pelaksanaan fungsi perwakilan politik untuk mengawasi jalannya pemerintah daerah. Sayangnya, UU No.23/2014 dan sebelumnya UU No.32/2004 justru menempatkan DPRD sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara tidak langsung mengkooptasi fungsi pengawasan yang mestinya dilaksanakan. Akibatnya dalam praktik pemerintahan daerah, DPRD cenderung sejalan dan akur dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah tanpa ada sikap kritis yang berarti. Artikel ini menjelaskan masalah ini terkait dengan aturan yang mereduksi fungsi konstitusional DPRD sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, pembuat aturan di daerah dan penyusun anggaran bagi pemerintah daerah. Dengan memahami fenomena yang ada di beberapa daerah, lemahnya kinerja DPRD melaksanakan fungsi tersebut berkorelasi langsung dengan aturan yang ada sehingga jungsi DPRD yang mengalami penurunan. Selain itu, buruknya mekanisme seleksi calon legislatif yang dilakukan oleh partai politik semakin memperparah kualitas DPRD dalam melaksanakan fungsinya di banyak daerah di Indonesia. Begitu juga masalah pendidikan dan latihan yang diterima anggota DPRD tidak dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan mereka. Profesionalisme anggota DPRD juga sering diuji dengan menguatnya keinginan mereka untuk terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui mekanisme penujukan langsung. Hal ini sering disorot oleh berbagai pihak sebagai bagian politik transaksional antara DPRD dengan pemerintah daerah. |
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata |
| Volume / Edisi | : | IV-3, AGUSTUS-NOPEMBER (No. 0) |
| Halaman | : | 22-28 |
| Abstrak | : | - |
| Pengarang | : | Yuanjia Wang |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Journal of the American Statistical Association |
| Volume / Edisi | : | 113 (No. 521) |
| Halaman | : | 1-13 |
| Abstrak | : | Individualized medical decision making is often complex due to patient treatment response heterogeneity. Pharmacotherapy may exhibit distinct efficacy and safety profiles for different patient populations. An “optimal” treatment that maximizes clinical benefit for a patient may also lead to concern of safety due to a high risk of adverse events. Thus, to guide individualized clinical decision making and deliver optimal tailored treatments, maximizing clinical benefit should be considered in the context of controlling for potential risk. In this work, we propose two approaches to identify personalized optimal treatment strategy that maximizes clinical benefit under a constraint on the average risk. We derive the theoretical optimal treatment rule under the risk constraint and draw an analogy to the Neyman–Pearson lemma to prove the theorem. We present algorithms that can be easily implemented by any off-the-shelf quadratic programming package. We conduct extensive simulation studies to show satisfactory risk control when maximizing the clinical benefit. Finally, we apply our method to a randomized trial of type 2 diabetes patients to guide optimal utilization of the first line insulin treatments based on individual patient characteristics while controlling for the rate of hypoglycemia events. We identify baseline glycated hemoglobin level, body mass index, and fasting blood glucose as three key factors among 18 biomarkers to differentiate treatment assignments, and demonstrate a successful control of the risk of hypoglycemia in both the training and testing dataset. |
| Pengarang | : | Agus Suprapta |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata |
| Volume / Edisi | : | IV-3, AGUSTUS-NOPEMBER (No. 0) |
| Halaman | : | 14-21 |
| Abstrak | : | - |
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 47 (No. 2) |
| Halaman | : | 224-251 |
| Abstrak | : | Artikel ini mengajukan suatu pertanyaan sederhana, apa yang menandai perubahan respon pemerintah Indonesia terhadap terorisme setelah 15 tahun penerapan kebijakan anti-terorisme atau kontra-terorisme. Untuk menjawab pertanyaan ini, ia menawarkan suatu kategorisasi ragam bentuk respon pemerintah terbadap terorisme berbentuk empat pilar kebijakan respon terhadap terorisme, dan menjelaskan respon pemerintah Indonesia berdasarkan empat pilar ini. Tujuan dari kategorisasi ini adalah melihat apakah kebijakan respon Indonesia sedang mengalami eskalasi intensitas atau tidak, dan karakter apa yang menandai perubahan karakter respon ini. Melihat terjadinya- tidaknya eskalasi dimaksudkan untuk mengukur secara sederhana perubahan dalam penerapan kebijakan respon terbadap terorisme di negara demokrati. Asumsi yang dipaknipegang oleh artikel ini adalah eskalasi dalam merespon terorisme untara lain ditandai dengan ekspansi krwenangan aparat dapat membahayakan kesehatan demokrasi; sebaliknya, demokrasi yang sehat ditandai dengan pembangunan institusional demokrasi dan sektor keamanan dapat memberikan kendali yang baik atas eskalasi kontra-terorisme. |
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata |
| Volume / Edisi | : | IV-3, AGUSTUS-NOPEMBER (No. 0) |
| Halaman | : | 1-13 |
| Abstrak | : | - |
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 47 (No. 2) |
| Halaman | : | 204-223 |
| Abstrak | : | Perjalanan 20 tahun reformasi memperlihatkan bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah yang menggantung. Temuan Charles Tilly bahwa demokrasi akan langgeng jika ranah publik politik tidak terbelah secara tajam berdasarkan categorical inequalities. Berlarutnya ketimpangan ekonomi menjadikan isu ini rentan untuk dikemas dan berubah wujud menjadi categorical inequality. Situasi ini membentuk inequality boundary sebagai pembeda ketimpangan sosial. Pada bagian pertama tulisan ini menguraikan relasi antara demokrasi dan ketimpangan ekonomi. Penulis memaparkan dampak dari transformasi ketimpangan ekonomi menjadi ketimpangan sosial terhadap demokrasi dan demokratisasi. Bagian kedua memaparkan secara ringkas model (skema) kesejahteraan sosial yang muncul dari demokratisasi. Bagian ketiga menjabarkan kronologi kemunculan program kesejahteraan sosial di Indonesia, terutama pasca krisis moneter tahun 1997. Bagian terakhir tulisan ini mengulas langkah transformatif dari rezim kesejahteraan yang telah berjalan. |
| Pengarang | : | Mahar, Ajie,Jahja, Nabil Ghazi,Panduwinata, Vido Chandra |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 47 (No. 2) |
| Halaman | : | 192-203 |
| Abstrak | : | - |
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 47 (No. 2) |
| Halaman | : | 175-191 |
| Abstrak | : | - |