
| Pengarang | : | Sihotang, Kasdin |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Respons : Jurnal Etika Sosial |
| Volume / Edisi | : | 18 (No. 1) |
| Halaman | : | 61-90 |
| Abstrak | : | Negara yang terdiri dari aneka ragam budaya, ras, suku dan agama menjadi cikal bakal datangnya kehancuran. Negara yang dicirikan oleh pluralitas yang besar memerlukan perekat berupa nilai-nilai utama dalam masyarakat Indonesia. Tanpa perekat tersebut Negara akan mudah mengalami disintegrasi. Tampaknya apa yang dikatakan oleh Clifford Geerts itu sekarang menjadi kenyaan sebagaimana terlihat pada berbagai konflik baik yang bersifat vertikal maupun vertikal. Integrasi sosial tidak terjadi sendiri melainkan mensyarakat Negara yang kuat dan rakyat yang melek namun menjadi persoalan besar karena akhir-akhir ini berkembang fenomena yang semakin tidak menghargai institusi negara sementara itu jaringan masyarakat warga Negara belum terbentuk secara baik menjadi mitra pemerintah. Hal ini terlihat pada kenyaan bahwa masih banyak tindakan kejahatan yang menyebabkan kematian akhir-akhir ini. Aksi dehumanitas ini menimpa baik warga negara biasa maupun aparat keamanan sendiri |
| Pengarang | : | Soenaryo |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Respons : Jurnal Etika Sosial |
| Volume / Edisi | : | 18 (No. 1) |
| Halaman | : | 27-59 |
| Abstrak | : | Dalam pidato di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Ke- merdekaan (BPUPK), Bung Karno menguraikan prinsip-prinsip hidup bernegara (philosofische gronslag) yang menjadi dasar berdirinya negara Indonesia Merdeka. Menurutnya, dasar-dasar hidup itu bukanlah sesuatu yang datang dari ruang antah berantah, melainkan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, prinsip-prinsip itu sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagi bangsa Indo- nesia. Nilai-nilai tersebut dapat dirumuskan dalam lima prinsip untuk membangun Indonesia merdeka, yang pertama adalah kebangsaan, yang kedua peri-kemanusiaan, ketiga mufakat, keempat kesejahteraan sosial dan yang kelima ketuhanan. |
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Respons : Jurnal Etika Sosial |
| Volume / Edisi | : | 18 (No. 1) |
| Halaman | : | 9-24 |
| Abstrak | : | Karya John Rawls yang berjudul Political Liberalism dapat saja kita maknai sebagai Political Egalitarianism apabila karya ini dapat dilihat sebagai sebuah pengembangan untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat di dalam karyanya A Theory of Justice, yang amat monumental itu. Betapa pun kuat bangunan pemikiran Rawls dalam karya itu, ia kemudian sadar bahwa masyarakat yang diandaikan dalam teori itu adalah masyarakat yang homogen, sedangkan masyarakat riil - sebagaimana di USA - terdiri dari berbagai komunitas yang secara rasional mengikuti sumber mor- al yang beraneka. Oleh sebab itu, supaya lebih menukik lagi, betapa pun bangunan pikiran dalam A Theory of Justice itu pantas dikagumi, diperlukan sebuah pengemban- gan yang dalam pandangan Amartya Sen adalah kesetaraan dengan mempertimbang- kan adanya pluralitas sumber moral dalam masyarakat. |
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Respons : Jurnal Etika Sosial |
| Volume / Edisi | : | 20 (No. 1) |
| Halaman | : | 95-109 |
| Abstrak | : | Tujuan Komisi Etika adalag mengevaluasi proposal, penelitian, dan publikasi agar memenuhi standar etis. Komisi Etika menerbitkan pernyataan laik etik untuk proposal, penelitian, dan publikasi yang bebas dari penyimpangan jika kegiatan-kegiatan tersebut tidak merusak harkat martabat manusia dan makluk hidup pada umumnya. Etika seringkali dikaitkan dengan ranah penelitian sebagai sebuah disiplin yang secara sistematik menguji apakah baik atau buruk jika sebuah penelitian dilakukan. Sebaliknya moralitas seringkali dihubungkan dengan cara sebuah kelompok biasanya bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan itu, apa yang diklaim oleh sebuah kelompok "sesuai moralitas" bermoral harus diuji kehandalannya menurut standar rasionalitas dan keadilan yang umumnya diterima oleh semua pihak. |
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Respons : Jurnal Etika Sosial |
| Volume / Edisi | : | 20 (No. 1) |
| Halaman | : | 73-93 |
| Abstrak | : | Apakah nalar dapat menggerakkan tindakan, termasuk tindakan moral? Tradisi etika klasik sejak Aristoteles mengafirmasi hal ini, bahwa nalar memang dapat menggerakkan tindakan moral. Pengetahuan akan yang baik dan buruk mendorong manusia untuk membiasakan diri melaksanakan apa yang baik dan menghindari hal- hal yang buruk. Hal ini dilakukan karena manusia mau mencapai kebahagiaan, dan salah satu cara adalah dengan menjadi orang yang bermoral. Posisi moral semacam ini ditolak oleh David Hume. Bagi dia, tindakan moral manusia ditentukan semata-mata oleh perasaan (passion), bahwa tidak ada tujuan tertinggi yang ingin dicapai selain seseorang bertindak mengikuti dorongan perasaannya dalam ruang dan waktu tertentu. Kajian komparatif dengan pemikiran-pemikiran etika semisal etika pengembangan diri atau etika kewajiban akan semakin mengingatkan kita bahwa tindakan moral tidak pernah bisa dilepaskan dari baik perasaan moral maupun pertimbangan nalar. Paper ini akan menegaskan sekali lagi posisi tradisi etika yang disebutkan terakhir tersebut. |
| Pengarang | : | Sihotang, Kasdin |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Respons : Jurnal Etika Sosial |
| Volume / Edisi | : | 20 (No. 1) |
| Halaman | : | 41-54 |
| Abstrak | : | Moral responsibility is one of the ethical principles of profession. It means one's ability to do the job best and to respons the question on problems that appear in his job according to the ethical principles. There are two aspects of the moral responsibility of profession. First, it includes of doing job freely, being aware of job procedures and having good knowledge. Second, he dare to takes risk on job. Accountance needs this aspects as well. It means, accountant does best the job by doing it freely and being aware of what he will do, and having good knowledges. In addition, accountance is responsible for the consequences of his opinion or decision. In short, moral responsibility counts on two things, that are to do the job best and dare to take the risk on job. |
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Respons : Jurnal Etika Sosial |
| Volume / Edisi | : | 20 (No. 1) |
| Halaman | : | 29-39 |
| Abstrak | : | It is a matter of fact that today there is almost no independent journa- lism all over Indonesia. As a consequence journalists dependently rely on political conditions led by those who have economic sources to pay for news and advertisements. It is not wrong at all when the Press Publishers announced in their statement that only 30% of press release remains independent from political power and money. This is the real condition challenging mass media to attain respect from the readers. The question is therefore who is responsible when news becomes a commodity of exchange? That is why the general election becomes a litmus test for independent news to exist. |
| Pengarang | : | Harsono Andreas |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Bina Darma |
| Volume / Edisi | : | 10-37 (No. 37) |
| Halaman | : | 87-94 |
| Abstrak | : | - |
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Bina Darma |
| Volume / Edisi | : | 10-37 (No. 37) |
| Halaman | : | 81-86 |
| Abstrak | : | - |
| Pengarang | : | Dua, Mikhael |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Respons : Jurnal Etika Sosial |
| Volume / Edisi | : | 20 (No. 1) |
| Halaman | : | 9-27 |
| Abstrak | : | Mengajar filsafat sebagai sebuah mata kuliah dasar di sebuah Universitas merupakan sebuah pengalaman yang khas yang tidak dimiliki oleh para dosen yang sudah in line dengan pengembangan keilmuannya. Tulisan ini mencoba mengungkapkan pengalaman penulis tentang keterlibatannya dalam menangani filsafat ilmu pengetahuan, etika dan filsafat yang menyentuh masalah keilmuan dan kebudayaan. Dalam rangka peneerdasan kehidupan bangsa, filsafat memiliki target- target yang jarang diperhatikan oleh pengelolah ilmu pengetahuan. Melalui mata kuliah tersebut di atas, filsafat dapat membantu pengembangan nalar keilmuan, membawa ilmuwan bergumul dengan masalah moral dan kebudayaan. Dan yang paling penting. filsafat dapat membuka mata setiap orang untuk membangun peradaban yang lebih demokratis dengan nalarnya yang kritis, |