Pencarian Artikel Jurnal & Majalah

Menampilkan keseluruhan arsip dokumen (Halaman 31170 dari 34197, Total: 341964 data)

Menyidik Hambatan Peneliti Muda Ilmu Komunikasi

Nama Pengarang : -
Nama Majalah/Jurnal : Alternatif
Volume / Nomor Edisi : -
Nomor Halaman : 1-10
Abstraksi Narasi : -

Isu-Isu Dalam Komunikasi Nonverbal

Nama Pengarang : Dicky Hastjarjo, Y.A. Nunung Prajarto, G. Arum Yudarwati, C. Elly Kumari Tjahya Putri, B. Rahardjo Sidharta, Yudi Perbawaningsih
Nama Majalah/Jurnal : Alternatif
Volume / Nomor Edisi : -
Nomor Halaman : 41-44
Abstraksi Narasi : -

Transformasi Ideologi Melalui Televisi : Kepentingan Di Balik Realitas Mediatik

Nama Pengarang : -
Nama Majalah/Jurnal : Alternatif
Volume / Nomor Edisi : -
Nomor Halaman : 72-75
Abstraksi Narasi : -

Perguruan Tinggi Indonesia Dalam Transisi Dari Era Pendidikan Industrial Ke Era Pendidikan Informasi

Nama Pengarang : -
Nama Majalah/Jurnal : Alternatif
Volume / Nomor Edisi : -
Nomor Halaman : 58-61
Abstraksi Narasi : -

Perang Tanding Realitas : Konstruksi Sosial Seksualitas Dalam Media Televisi

Nama Pengarang : -
Nama Majalah/Jurnal : Alternatif
Volume / Nomor Edisi : -
Nomor Halaman : 67-71
Abstraksi Narasi : -

Peranan Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam Pendidikan Kajian Komunikasi Organisasi

Nama Pengarang : -
Nama Majalah/Jurnal : Alternatif
Volume / Nomor Edisi : -
Nomor Halaman : 1-7
Abstraksi Narasi : -

Pemerintah Desa Dan Posisi Adat : Kasus Desa Mancong, Kalimantan Timur

Nama Pengarang : -
Nama Majalah/Jurnal : Alternatif
Volume / Nomor Edisi : -
Nomor Halaman : 47-57
Abstraksi Narasi : Pada jaman Kerajaan Kutai Kertanegara kedudukan adat suku-suku di pedalaman Kalimantan Timur yang berada di bawah kekuasaan kerajaan diatur dalam Undang-Undang Panji Selaten. Di bawah Undang-Undang tersebut adat tidak mengalami perubahan, kecuali bahwa pemimpin adat diberi gelar oleh kerajaan. Dalam masa kolonial kedudukan desa-desa di luar jawa dan Madura (termasuk adat) diatur dalam IGOB (Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten), dimana posisi adat tidak berubah. Setelah masa kemerdekaan, posisi adat diatur secara formal dan adat mengalami proses perubahan yang sistematis. Posisi adat tersebut diatur dalam UUD 1945 dan beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa (UUPD). Tulisan ini secara khusus membahas posisi politis adat sejak implementasi UUPD. Kasus yang dibahas diambil dari desa Mancong di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur.

Memanfaatkan Teknologi Informasi Untuk Strategi Keunggulan Bersaing Di Industri Perguruan Tinggi Swasta

Nama Pengarang : -
Nama Majalah/Jurnal : Alternatif
Volume / Nomor Edisi : -
Nomor Halaman : 62-66
Abstraksi Narasi : Kurang lebih 90% dana operasional dan pengembangan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia berasal dari penerimaan dari mahasiswa. Di sisi lain, tekanan lingkungan eksternal yang berupa persaingan untuk memperoleh mahasiswa dengan kualitas tertentu dan jumlah lulusan yang mampu menggunakan Computer Based Information System oleh industri yang akan menggunakannya juga semakin meningkat. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi Swasta harus mampu untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saingnya agar permintaan terhadap pelayanan Perguruan Tinggi itu dapat ditingkatkan demikian pula dengan kinerja organisasi. Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah pilihan strategi yang dapat dipertimbangkan.

Memahami Komunikasi Politik Dan Politik Komunikasi

Nama Pengarang : -
Nama Majalah/Jurnal : Alternatif
Volume / Nomor Edisi : -
Nomor Halaman : 40-46
Abstraksi Narasi : -

Demokrasi Dalam Komunikasi Terprivatisasi

Nama Pengarang : -
Nama Majalah/Jurnal : Alternatif
Volume / Nomor Edisi : -
Nomor Halaman : 8-16
Abstraksi Narasi : -
← Kembali ke Halaman Utama