| Nama Pengarang | : | Kikiek Hardoyo, Yasmin Shahab, Alisjahbana, S. Takdir, Husien Oh, Sarbaini Lambing, Abdulgani, Roeslan, Rully Budiono, Soedjatmoko, Hira P. Jhamtani |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Ilmu dan Budaya |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 709-714 |
| Abstraksi Narasi | : | Max Weber defined that domination whether it has sanction or not, can be legitimate or illegitimate. From this standpoint, he formed three categories of authority, i.e. charismatic authority; traditionaly authority, and legal-rational authority. The third type, legitimate pwer institutionalized through consensus among members of the society. and bureaucracy is one form of this type which is claimed as the most rational one. Then, bureaucracy is the only alternative for the modern society since it has the structure through which hierarchical system of power functions in maintaining the development process or integration of each society. The political format in Indonesia is also influenced by bureaucratic climate. So , Karl Jackson calls the term `` bureaucratic polity`` for that significant phenomenon. It means that national decision making process is only on the hand of a few person in the eite circle of bureaucracy. But we must provide bureaucracy as only a tool, since it can grow inefficiently like an octopus and reducing individual sovereignty. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Ilmu dan Budaya |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 617-623 |
| Abstraksi Narasi | : | Literally translated, cha-no-yu means ``warm water for a tea``. It is wall known in the West as a tea ceremony aimed at a leisure gathering between the host and his guests. This gathering does not only include a ceremony of tea and snacks serving but also other aspects, such as esthical aspect in architecture, gardening aspect, tea drinking utensils, drawing, flower composing art other aspects that are closely related to the harmony of a ceremony. Its final objective is to achieve a deep intermost satisfaction through a tea drinking etiquette and a tranquil atmosphere. This tea ceremony is much inspired by Zen philosophy. The fist people who initiated it, were Zen priests, who since the fourteenth century have imposed great influence on Japanese cultural and customary building. They explain to their followers that ``englightenment`` can be obtained through Zzen meditation and tea ceremony, is one tool to self-discipline and thinking. Nowadays the Japanese themselves realize the cause of the mistake on ``the in-depth`` of this tea ceremony, which at present is often considered as an achievement approriate to young ladies before married. Inthe last five decades, statistic shows that 90% of the people who have studies this ceremony are women. This proves the mis-use of this art. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Ilmu dan Budaya |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 582-587 |
| Abstraksi Narasi | : | Kita sering berada di dalam perubahan yang amat besar, dan masih akan menghadapi perubahan-perubahan yang lebih besar lagi di masa yang akan datang . Persoalan-persoalan yang terjadi akibat pertambahan penduduk, oleh kemajuan di bidang ekonomi, akibat pengaruh teknologi dan perubahan-perubahan yang dalam di bidang kebudayaan dan nilai masih belum terselesaikan. Sementara itu revolusi industri ke tiga kini tengah berlangsung meliputi bidang-bidang bio-teknologi, mikroelektronika dan teknologi informasi, dan teknologi bahan-bahan, sudah menuntut penyesuaian pula dari manusia moderen. Penulis berpendapat bahwa gejala-gejala ini tidak seharusnya dijawab oleh ahli-ahli saja dari bidang tertentu, malahan bukan soal satu dua negara berindustri maju semata-mata. Negara-negara yang sedang mengembangkan perindustrian terllebih-lebih harus menjawab soal ini, bersama-sama dengan negara-negara berindustri maju, yang telah gagal atau berhasil menjawab satu dua kesulitan tersebut di atas. Namun demikian lebih dari pada yang lain-lain, kemampuan belajar mendapat perhatian utama dalam pembahasan. Peningkatan kemampuan belajar yang melintasi batas-batas pendidikan, memasukkan di dalammya pembaharuan, pengembahan dan cipta-mencipta diusulkan oleh penulis untuk di perhatikan. Kita sekarang tidak saja memerlukan tenaga-tenaga terlatih menghadapi kesulitan yang ada, tetapi terhadap kesulitan yang berkembang dan bermacam-macam bentuknya sekarang, tenaga-tenaga terlatih itu setiap saat masih harus berlatih kembali untuk memenuhi harapan. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Ilmu dan Budaya |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 604-616 |
| Abstraksi Narasi | : | Drs. Rijono concludes in this articles, that: 1. RF waves transmitted by the repeater station can enlarge the covering of video transmission program. 2. DBS system is one of the ways of enlarging the covering. 3. DBS system will give more benefit to the user if the transmission of RF waves 12 GHs and up is used. 4. The problem of atenuation of RF waves as the effect of rain fall can be overcome by addig power to the RF earth station transmitter or satelllite. 5. Based on the WARC-79 confirmation, carrying out DBS program for individual as well as community reception, does not give rize to many problems,seen frm technical view-point. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Ilmu dan Budaya |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 624-637 |
| Abstraksi Narasi | : | Karangan ini ditulis tahun 1961, ketika saya setelah menyeleaikan Values as Integrating Forces in Personality, society and Culture di Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences di Stanford, California dan menjadi Visiting Senior Scholar pada East-West center di Honolulu, Hawai. Di sana saya memusatkan perhatian saya pada pemikiran dan penyelidikan tentang mitos. Karangan ini merupakan sebagian dari rentetan esai yang saya tulis ketika itu dan yang hingga sekarang belum pernah diterbitkan. Dalam buku Values sudah dinyatakan bahwa kebudayaan yang expresif dikuasai oleh nilai agama, yaitu kekudusan dan bahwa logikanya adalah dikuasai oleh perasaan, intuisi dan imaginasi. Konfigurasi nilai kebudayaan expresif yang dikuasai nilai agama itu merupakan mitos yang melukiskan keseluruhan tata tertib alam semesta, yang kudus sebagai asal, tujuan dan melingkupi segala sesuatu. Di dalamnya nilai agama atau kekudusan menguasai dan meresapi segala nilai yang lain: nilai kuasa yang berupa organisasi politik berdasarkan dan berpegang pada mitos itu. Perhubungan solidaritas seperti kekeluargaan berpokok pada perhubungan kudus dan terjelma dalam aturan istiadat yang kudus. Dalam ekonomi kedudukan doa dan upacara agama amat penting oleh karena rezki itu bukan pertama hasil usaha manusia tetapi adalah rahmat Tuhan atau kekudusan yang gaib. Jelaslah bahwa arti seni adalah sebagai lukisan dan pengucapan kekudusan yang abadi. Cara berpikir kebudayaan expresif yang intuitif ini disebut mistik atau juga prelogis. Tentang penyelidikan dan perumusan cara berpikir keagamaan ini, amat berjasa ahli-ahli seperti rudolf Otto, Edward Spranger, C. van der Leeuw dan Mircea Eliade. Sebaliknya kebudayaan progresif dikuasai oleh nilai teori yang berdasarkan pemikiran diskursif dengan logika yang rasional. Kenyataan yang dihadapnya dalah kenyataan alam empiri yang dapt ditangkap panca indera. Segalanya berlaku dalam ruang dan waktu dan menurut hukum sebab-akibat atau kausalitas. Dengan proses penilaian teori ini dapatlah segala macam benda dan kejadian dalam alam dididentifikasi dengan objectif. Demikianlah proses penilaian teori menghadapkan manusia dengan kenyataan yang lain sekali dengan proses penilaian agama. Kebudayaan yang dikuasai oleh proses penilaian teori dipenuhi dengan konsep-konsep rasional yang bergabung dalam ide. Dalam hubungan tenaga ide membentuk kehidupan dalam sesuatu kebudayaan, bangkitlah perkataan ideologi dalam zaman Enlightenment atau pencerahan, ketika bangkit kepercayaan manuia yang amat kuat akan tenaga akal. Demikianlah perkataan ideologi untuk pertama kali diciptakan oleh Destrutt de Tracy dalam tahun 1796 yang artinya ilmu tentang asal dan sifat ide sebagai lawan ilmu benda materi. Dalam kebudayaan yang dikuasai oleh ideologi ada kecenderungan kuat untuk melihat segala sesuatu dari jurusan kerasionalan. Dalam politik perhubungan kekuasaan dirumuskan dalam konstitusi, yang menjadi pokok segala aturan dan undang-undang. Adat istiadat yang tidak tertulis lambat laun diganti oleh undang-undang tertulis. Jelaslah bahwa dalam kebudayaan demikian ekonomi mudah berkembang, sebab hukum ekonomi itu rasional dan dibantu pula oleh perkembangan teknologi yang rasional. Karena agama dan seni lebih berdasarkan perasaan, intuisi dan imaginasi, taklah ia dapat berkembang dalam kebudayaan rasional. Demikianlah mitos dan ideologi mewakili dua tipos kebudayaan yang sangat bertentangan. Dalam kebudayaan yang dikuasai oleh mitos, ilmu, ekonomi dan teknologi tak dapat berkembang. Demikian pula dalam kebudayaan yang dikuasai oleh ideologi, agama dan seni sukar berkembang. Sementara itu dalam keyataan kehidupan kebudayaan unsur-unsur yang bertentangan itu desak mendesak, dan lemah melemahkan. Penafsiran lambang-lambang mitos berarti memasukkan unsur rasio dalam kebudayaan mitos. Selain dari pada itu jika arti keagamaan mitos itu lenyap, maka mitos itu menjadi sastera yang tidak kudus lagi. Selain dari pada itu dengan mengucapkan mistos dengan bahasa, mitos telah dirumuskan dengan konsep yang berpokok pada rasio. Tetapi ideologi pun mungkin artinya berubah dan melemah. Yang dinamakan ilmu dan pengetahuan itu sangat terbatas di tengah-tengah alam yang penuh rahasia dan gelap bagi manusia, sehingga ahli ilmu yang sesungguhnya selalu mengakui ketidaktahuannya; hal ini teristimewa tentang kelakuan manusia. Napoleon sebagai seorang militer yang berkuasa dan biasa bertindak, pernah mengejek kaum ideologi dan intelek yang mengaku lebih tahu tetapi tidak dapat berbuat sesuatu apa. Selain dari pada itu ideologi sering dianggap hanya sebagai alt untuk menarik perhaian dan untuk menguasai pikiran rakyat. Ada pula golongan yang mengritik ideologi dengan mengeritik pikiran manusia sendiri yang menjadi dasar ideologi. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Ilmu dan Budaya |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 588-603 |
| Abstraksi Narasi | : | By patent or octrooi or charter nowadays it is meant a right to the products of a new invention in the technological and industrial field, which is obtained for a certain period of time of for the time being and a right to forbid other people to do, use, sell, and apply the way of the products. The requiments of a new invention are as follows: 1. the invention must be new; 2. the invention must be a process or method of solving a certain problem in the technological field; 3. the invention is planned to be poliferated for the society through processing in the factory and the industrial business. Patents are issued by the Government with the following objectives: 1. as a stimulus to the inventior in doing research continuously for the progress of science and technology in the industrial and technological field; 2. as a reward against the high of monopoly against his perseverance in research; 4. in order to be able to take part in the governmental and state programmes, in the field of science and industrial technology, that are on the move towards a just and prosperous society. The right of patient in Indonesia, which was colonized by the Dutch, was regulated by de Octrooiwet (= the Act of Patent), Statute-Book of the year 1910 No. 313, which was originally enacted in the Netherlands, but was eventually declared to be enacted in the Netherlands Indies as well, by being legislated in the Statue-Book of the year 1911 No. 136 and Statute-Book of the year 1922 No.54. Today it is not appropriate and not possible, in the independent state of Indonesia, to carry out patent investigation and research in another country 9the Netherlands), so that in spite of the Article II of the Transitory Provisions of the 1945 Constitution, the Act of Patent (=Octrooiwet) of the year 1910 No.313 is not valid in Indonesia. However, for the time being in Indonesia we have the declararation of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No.J.S. 5/41/4 dated August 12th, 1953, announced in the Berita Negara RI No.69 dated August 23rd, 1953 and No.J.G.1/2/17 dated October 29th, 1953, contained in the Berita Negara RI No.91 dated Novemer 13th, 1953. The Paris convention regulates in general everything on patents and marks, It was initiated for the first time on March 20th, 1884, and has undergone several time of changes, and was finally accomplished in Stockholm in 1967. Indonesia ratified this Paris Convention in 1948, and it also put into effect here based on the agreements of the Round Table Conference. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Ilmu dan Budaya |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 573-581 |
| Abstraksi Narasi | : | The clearance of marsh forest in the ebb areas of the Delta of Upang has caused seven habitats. Out of 33 genii of mosquitoes, which can be gathered from various habitats, there are 10 genii of mosquitoes which form the potential vectors for malaria and filariasis. The composition and the dense of population of the mosquitoes vary among the existing habitats in the area of the Delta of Upang. All kinds of water-plants growing in various habitats can influence the population dense of Mansonia mosquitoes. The change of pH and sanitation ain several laces of breeding within each habitat do not influence the population dense of Culex, Mansonia, an Anopheles mosquitoes. Due to the existance of malaria and filaria vectors in the ebb areas of the Delta of Upang, it is necessary to make a survey of blood periodically among the inhabitants so as to know the sources of malaria and filariasis and to be able to protect the transmigrants and the aboriginal inhabitants from the infection of malaria and filariasis. When the cases of malaria and filariasis have been found, medicine can be given in addition to the effort of controlling the vectors. In order to prevent the increasing dense of vektor polpulation, the active role of the inhabitants is badly needed in cleaning the water-plants and in channelling the stagnant water. Increasing the period of paddy growth into twice a year can lower the dense of vector population by making use of the ebb water. Further researches in the bioecology of the mosquito genii, which are considered to be the vectors, are necessary to be carried out as the basis for developing control methods. |
| Nama Pengarang | : | Sanit, Arbi, Salim Usman, Hay, Marhainis Abdul, Alisjahbana, S. Takdir, Yon Rijono, Soedjatmoko, Trita Amahorseya |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Ilmu dan Budaya |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 561-572 |
| Abstraksi Narasi | : | From the whole analysis we can take some lessons. Historically, the Indonesian bureaucracy seems to be accustomed to ``Dual function``, i.e. as the policy executor, while power is the apparatus for the policy maker. It seems that the external cause comes more to be form as the motive of the dual function role when we compare it with the internal causes of the biroucrats themselves. To meet the needs use of the regimes in power in Indonesia, owing to their power success. Meanwhile the bureaucrats take advantage of it in the form of protection ans extension of their interests through political power. We realize that there are some advantages and disadvantages of the dual function of bureaucracy in Indonesia. The regime, the government, and the society undergo the two forms of consequences of the role of bureaucratic policy, although eith the different emphasies. when the advantages of the bureaucratic system above are more enjoyed by the regime and the political system, then the society enjoys them symbolically, which can be comprehended by macro thinking. On the other hand, the dis-advantages of the bureaucratic system strike the society more than the regime, the political and the Indonesian bureaucratic system, which has generally held so far. A firm concept of changing the condition starts from the idea of the bureaucratic responsibility to politics. For that objective it is necessary to release the political role from the govermental bureaucracy. A moderate concept is by releasing the political role from the lower strata of bureucracy but letting the upper strata involve in politics. Indonesia`s choice is the second concept because of the historical factors and owning to the weak or the strong condition of the regime in facing the society at large as well as the factor of politics that is not institutionalized yet firmly. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Ilmu dan Budaya |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 524-528 |
| Abstraksi Narasi | : | Penulis percaya bahwa bahasa Inggeris untuk bericara, adalah penting. Mempelajari bahasa asing tidaklah akan sempurna kalau orang belum dapat mengerti, berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa tersebut. Namun demikian keadaan sering memaksa kita untuk memilih salah satu dari 4 language skills, untuk diutamakan. Bagi siswa/ mahasiswa Indonesia kemampuan membaca (reading ability) adalah jauh lebih penting daripada kemampuan berbicara, karena itu mereka harus pertama-tama belajar membaca. Kemudian manakala mereka telah mempunyai landasan yang kokoh untuk membaca, barulah sang guru dengan berangsur-angsur mengajar mereka untuk berbicara. Jadi pengajaran bahasa Inggris intuk berbicara sebenarnya mengikuti bukanlah mendahului pengajaran membaca. Karena tidaklah mungkin untuk menambah jam pelajaran maupun untuk mengurangi jumlah murid dalam sebuah klas, maka sang guru mestilah merevisi bahan-bahannya dan merobah metodanya. Last but not least bahasa Inggris mestilah dianggap sebagai salah satu subjek yang mempengaruhi promosi seseorang. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Ilmu dan Budaya |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 538-546 |
| Abstraksi Narasi | : | Analysis on the role of Social Insurance System in the Economic Planning in Indonesia is concluded by the writer as follows: 1. It is necessary to have a system or mechanism to carry out economic development in Indonesia. For that purpose it is necessary to intensify the social Insurrance system in Indonesia. 2. The Social Insurance system has a positive impact on national development, such as its influence on savings, consumption, investation, the increase of production, and the distribution of income as well. 3. The Social Insurance System in Indonesia has made enough significant contribution to the economic planning in Indonesia; apart its two-fold object, i.e. the social and economic object, it applies in its service the Tripartite system consisting of three elements that can automatically function as a supervisory body to the financial resources and uses of the social insurance. 4. It has been agreed by the people representatives and the government to maintain the development momentum in the framework of facing the fourth Five-Year Development Plan. therefore the Government efforts t osave our economy from the continuous economic recession of the world, i.e. by devaluating the rupiah currency in terms of the US dollar, followed afterwards by the banking liberalization policy of June 1 st, 1983, are in the framework of limiting credit liquidity for non-priority economic sector. 5. The role of the social insurance in the economic planning is as an investor since it can make its derived from the sub-sector of Social Insurance. |