| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Jurnal Filsafat |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 1-5 |
| Abstraksi Narasi | : | - |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Jurnal Filsafat |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 25-32 |
| Abstraksi Narasi | : | - |
| Nama Pengarang | : | Sutrisno, Slamet, Munir, Misnal, Damardjati Supadjar, Joko Wicoyo, Armawi, Armaidy, Wagiyo, Rizal Mustansyir |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Jurnal Filsafat |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 40-45 |
| Abstraksi Narasi | : | - |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Karya Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 149-158 |
| Abstraksi Narasi | : | - |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Karya Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 99-109 |
| Abstraksi Narasi | : | Upaya penanggulangan abortus provocatus kriminalis sudah cukup memadai dan bahkan sangat serius dan bersungguh-sungguh, karena KUHP tidak membedakan abortus provocatus kriminalis dan abortus provocatus medicinalis. Oleh karena itu kalangan yang paling merasakan ancaman perundang-undangan pidana yang keras terhadap tindak pidana abortus adalah dokter, bidan, atau juru obat yang berdasarkan Pasal 349 KUHP diberikan pemberatan pidana dan pidana tambahan. Keluarnya UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, menunjukkan bahwa larangan hukum terhadap tindakan abortus tidak lagi bersifat mutlak. Tindakan medis tertentu dalam bentuk abortus dapat dilakukan dalam keadaan darurat sebagai upaya penyelamatan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) undang-undang tersebut. Larangan tersebut mengundang reaksi pro dan kontra. Kalangan yang kontra berpendapat bahwa dengan adanya ketentuan yang demikian itu praktisi medis dapat melakukan abortus provocatus kriminalis dengan berlindung pada Pasal 15 ayat (1) tersebut merupakan rekriminalisasi abortus. Namun demikian UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, menunjukkan adanya kepentingan janin yang dapat terlindungi karena ketentuan " darurat" dan demi penyelamatan jiwa ibu merupakan benteng yang kokoh dan sekaligus merupakan syarat yang tidak dapat ditawar. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Karya Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 129-135 |
| Abstraksi Narasi | : | Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana bentuk pelecehan seksual, sikap dan keinginan korban, serta perlindungan hukum pidana terhadap korban pelecehan seksual. Korban pelecehan seksual ini seringkali mengalami kegoncangan emosionil yang luar biasa, karena itu perlu diambil langkah-langkah untuk memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Dati II Sleman, dengan mengambil sampel sebanyak 40 orang yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Responden berasal dari berbagai PTS seperti Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universetas Sanata Dharma, Universitas Islam Indonesia, AKTK Yogyakarta, Sekolah Tinggi Akuntansi YKPN, UPN, dan Stiper. Sedangkan narasumber yang digunakan adalah Hakim PN Sleman, Penyidik Polres Sleman, Jaksa Kejari Sleman, dan Pimpinan Rifka Annisa Women Crisis Center. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui study pustaka, sedangkan data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan para responden dan nara sumber. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan membuat abstraksi dari data yang diperoleh, yang selanjutnya disusun dan dikategorikan, lalu ditafsirkan untuk memperoleh kesimpulan. Studi ini menemukan bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dialami korban berupa lirikan nakal, cubitan nakal, gesekan terhadap tubuh, komentar cabul, ajakan kencan dan permintaan hubungan seks. Terhadap tindakan pelecehan seksual tersebut korban memberikan berbagai reaksi mulai dari terkejut, marah dan mengalihkan perhatian, bahkan dapat menempuh penyelesaian lewat jalur hukum dengan menerapkan berbagai pasal, seperti pasal 281, 284, 289, 310, 311, 315, dan 351 KUHP. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Karya Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 111-116 |
| Abstraksi Narasi | : | Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berhubungan dengan sesamanya, melalui pola-pola interaksi sosial: yaitu, hubungan timbal balik antar pribadi, kelompok maupun antara pribadi dengan kelompok. Interaksi sosial ini terbentuk karena kebutuhan manusia sendiri. Proses interaksi sosial ini akan menghasilkan kehidupan berkelompok. Karena manusia ingin hidup teratur, ia membutuhkan pedoman untuk bertindak, yaitu norma-norma, a.l. norma hukum. Namun berdasarkan hak-hak individual dan juga personalitasnya, manusia memiliki kebebasan untuk memilih, menerima atau menolak pengaturan hukum. Dalam ilmu pengetahuan Sosiologi, hak individual disebut peran atau status sosial. Sedang dalam ilmu hukum, peran atau status sosial diindentikkan dengan subyek hukum. Jika dihubungkan dengan pemberlakuan hukum, adalah logis jika setiap orang sebagai subyek hukum mentaati hukum. Namun dalam realitas hidup sehari-hari, ternyata hanya orang-orang yang memiliki moralitas raja yang memahami hakekat hukum, serta manfaat pemberlakuannya bagi kehidupan manusia. Mengingat bahwa status sosial di dalam masyarakat itu bertingkat-tingkat, ada kemungkinan ketaatan orang pada hukum juga bertingkat-tingkat. Jika demikian, maka tingkat ketaatan seseorang pada hukum memiliki sifat korelatif terhadap status sosialnya. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Karya Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 29-43 |
| Abstraksi Narasi | : | Bunyi atau suara yang ditimbulkan dari sumbernya akan merambat melalui zat perantara yaitu udara sebagai gelombang bunyi. Di ruang terbuka suara yang diterima telinga manusia adalah suara langsung, sedangkan di ruang tertutup kecuali suara langsung juga suara pantul dari bidang-bidang penutupnya. Auditorium UAJY adalah sebagai ruang tertutup yang digunakan berbagai fungsi kegiatan dengan kapasitas yang cukup besar, perlu mengutamakan kenyamanan mendengar yaitu kualitas suara. Hampir berbagai macam kegiatan yang berlangsung selalu menggunakan penguat suara, karena suara manusia dalam jarak 9 m dalam ruang yang luas sudah tidak jelas terdengar. Sebagaimana bangunan-bangunan yang telah lama beroperasi, perlu ditinjau lagi tentang efektivitasnya, maka penelitian ini merupakan evaluasi untuk mendekati penggunaan fungsi yang didukung oleh elemen-elemen pembentuk ruang dan perilaku bunyi di dalamnya sampai bunyi tersebut diterima oleh audience. Pendekatan Fisika dan Arsitektur akan mengungkap baik secara kualitatif maupun kuantitatif agar diperoleh gambaran tentang lintasan perambatan suara dalam ruang Auditorium. Dengan mencermati gejala-gejala yang terjadi dan menganalisa secara teoritis tentang cacat akustik dari ketentuan standar pada data primer, kemudian membandingkan dengan spesifikasi ruang-ruang sejenis yang telah direkomendasi dari data sekunder akan diketahui gambaran permasalahannya. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Karya Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 159-173 |
| Abstraksi Narasi | : | Tulisan ini dimaksudkan untuk melihat hubungan antara kinerja ekonomi dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia secara regional dalam tiga dekade terakhir ini. Alasannya adalah karena kemajuan secara ekonomis belum tentu disertai dengan kemajuan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan regional ditemukan masih tetap ada dan sulit untuk dikatakan kecil. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diluncurkan sejak tahun 1980-an tampaknya tidak banyak manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan regional. Karena persoalan ketimpangan regional ini tidak cukup dilihat dari aspek ekonomi semata, maka kebijakan-kebiajakan di luar aspek ekonomi menjadi penting untuk dikedepankan. Karakteristik dan kebutuhan yang ada pada masing-masing daerah perlu pula dipertimbangkan. Sehingga kebijakan pembangunan regional seharusnya lebih spesifik agar sesuai dengan daerah yang bersangkutan. Proses perumusan maupun pelaksanaan pembangunan regional perlu lebih didesentralisasikan. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Karya Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 81-89 |
| Abstraksi Narasi | : | Untuk beberapa alasan tertentu (alasan Keamanan, kecenderungan manusia yang sangat dinamis, dan lain-lain) kendali jarak jauh semakin lama semakin dibutuhkan. Tulisan ini memaparkan pemanfaatan protokol TPC/IP, suatu protokol jaringan, untuk mengendalikan mati hidup lampu AC melalui jaringan yang menggunakan TCP/IP. Program ditulis dalam bahasa Visual Basic 4.0 serta penggunaan Socket Wrench/VB Custom Control sebagai alat bantunya (tools). |