| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Karya Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 91-98 |
| Abstraksi Narasi | : | Pemampatan Data menjadi sangat berarti pada era informasi saat ini karena data harus dikomunikasikan dari satu tempat ke tempat lain dalam bentuk yang ringkas sehingga kecepatan akses menjadi optimal. Dalam tulisan ini diketengahkan penggunaan Jaringan Syaraf Tiruan sebagai pemampat data citra. Arsitektur Perceptron Multi Layer digunakan sebagai pemampat citranya. Pada tulisan ini juga ditunjukkan beberapa contoh hasil pemampatan citra dengan perbandingan rasio pemampatan dan cacah iterasi. Ada beberapa parameter yang harus diperhatikan agar didapatkan hasil pemampatan yang cukup baik seperti Betha, Alpha dan jumlah lapisan tersembunyi |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Karya Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 137-147 |
| Abstraksi Narasi | : | Daya tarik suatu investasi ditentukan oleh aspek ekonomis dan aspek nonekonomis. Meskipun aspek nonekonomis perlu diperhatikan, tetapi yang umumnya dijadikan tolok ukur dalam menilai kelayakan suatu usulan investasi adalah aspek ekonomis. Mengingat besarnya peluang yang disediakan bagi swasta untuk berperan besar dalam pembangunan daerah di Propinsi DIY, maka pihak swasta harus jeli untuk memanfaatkannya. Dari penelitian ini, investasi swasta yang diharapkan dapat berperan besar di Propinsi DIY ternyata lebih terpusat pada sektor tersier. Pada sektor primer dan sekunder, peran investasi swasta tidak atau belum dapat terlalu banyak diharapkan. Bidang-bidang usaha pada sektor primer yang belum (tidak) banyak disentuh investor swasta adalah tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Sedangkan bidang-bidang usaha pada sektor sekunder adalah industri makanan, kayu, kertas, farmasi, mineral nonlogam, logam dasar, dan barang logam. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Karya Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 175-194 |
| Abstraksi Narasi | : | Keberhasilan Pemerintah salama 32 tahun setelah merdeka dalam membangun bangsa dan negara telah ditunjukkan dalam berbagai bentuk atau model pembangunan. Adapun model pembangunan yang dipergunakan adalah pembangunan dari atas atau top-down. Model ini menyebabkan masyarakat sasaran hanya bertindak sebagai obyek dan mengakibatkan ketergantungan yang berakibat pada matinya partisipasi masyarakat terutama partisipasi dalam pembangunan. Keinginan masyarakat dalam membangun dirinya sendiri menjadi terhambat, meskipun merekalah yang mengetahui secara pasti sumber-sumber maupun potensi yang ada yang bisa membawa kepada bentuk perubahan yang lebih baik. Model pembangunan development from whithin nampaknya menjadi semakin tidak mungkin dilakukan. Partisipasi masyarakat lebih diartikan sebagai kemauan dan kesediaan masyarakat dalam menerima suatu bentuk pembangunan. Meskipun demikian, masyarakat daerah pedesaan melalui kelompok-kelompok sosial tradisional telah mampu menunjukkan peran serta dalam pembangunan masyarakatnya. Kelompok-kelompok sosial itu telah mampu menunjukkan jati dirinya dalam kepeduliannya terhadap pembangunan masyarakat dan lingkungannya. Namun demikian untuk bisa memiliki peran tersebut, suatu kelompok dituntut untuk bisa self management dan self organization. Untuk itu diperlukan beberapa pengertian (senses) apabila suatu kelompok menghendaki kedua self tersebut terwujud. Dengan demikian kelompok-kelompok sosial tradisional akan mampu berperan dalam beberapa pembangunan baik pembangunan yang sifatnya fisik maupun non fisik. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Karya Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 117-128 |
| Abstraksi Narasi | : | Peristiwa rantau-merantau sering terjadi dalam masyarakat. Seseorang pergi merantau biasanya didorong oleh berbagai macara motivasi, misalnya: menuntut ilmu atau mencari nafkah. Peristiwa seperti itu juga dialami oleh anggota masyarakat suku Batak dan suku Minangkabau. Anggota masyarakat suku Batak dan suku Minangkabau banyak yang merantau ke berbagai daerah, baik ke Jawa maupun di luar jawa bahkan ada yang ke luar negeri.Hal tersebut mereka lakukan dengan tujuan menuntut ilmu atau mencari nafkah. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu tempat yang mereka tuju. DIY menjadi sasaran tempat pemantauan mereka karena dikenal sebagai kota pelajar yang memungkinkan mereka menuntut ilmu sekaligus mencari pekerjaan. Di samping itu predikat "kota pelajar" itu menarik perhatian mereka yang ingin mencari nafkah dengan cara wiraswasta, misalnya: membuka warung makan, toko buku dan alat-alat tulis. Para perantau itu akhirnya banyak yang menetap di DIY bahkan banyak pula yang mendapatkan jodoh di DIY, baik dengan sesama suku maupun antar suku. Banyak di antara mereka yang menikah dengan warga masyarakat Jawa di DIY. Setiap daerah di Indonesia mempunyai hukum adat yang berbeda-beda. Menurut van Vollenhoven wilayah Indonesia terbagi menjadi 19 lingkungan hukum adat. Dengan demikian suku Batak, suku Minangkabau dan suku Jawa berbeda hukum adatnya. Suku batak, suku Minangkabau, dan suku Jawa menganut sistem kekerabatan yang berbeda. Suku Batak menganut sistem patrilineal, suku Minangkabau menganut sistem matrilineal, sedangkan suku Jawa (penduduk asli DIY) menganut sistem parental. Sistem kekerabatan patrilineal, melacak anggota kerabatnya melalui garis keturunan laki-laki. Sistem kekerabatan matrilineal melacak anggota kerabatnya melalui garis keturunan perempuan. Sistem kekerabatan parental melacak anggota kerabatnya melalui garis keturunan laki-laki dan perempuan. Sistem kekerabatan sangat besar pengaruhnya terhadap hukum perkawinan, hukum kekerabatan, dan hukum waris adat. Oleh karena itu hukum perkawinan, hukum kekerabatan, dan hukum waris adat masyarakat Batak, masyarakat Minangkabau, dan penduduk asli DIY juga berbeda. Bila suatu ketika terjadi perkawinan antar suku dan hal itu terjadi di DIY diperkirakan akan menimbulkan berbagai macam perubahan dalam sistem kekerabatan yang berakibat pada hukum perkawinan, hukum kekerabatan, dan hukum waris adat mereka. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Karya Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 195-218 |
| Abstraksi Narasi | : | Studi ini bertujuan untuk mengkaji derajat distribusi peran laki-laki dan perempuan di dalam keluarga pada daerah pedesaan yang sedang mengalami perkembangan yang terdiri dari tiga tipologi bidang pekerjaan, serta faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya distribusi peran laki-laki dan perempuan tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud adalah terdiri dari status sosial ekonomi keluarga, otoritas perempuan, ketergantungan perempuan, dan keterasingan (alinasi) perempuan di dalam keluarga serta ideologi dan budaya yang masih berlaku di dalam masyarakat setempat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan penelitian di daerah pedesaan yang mempunyai ciri-ciri desa yang berkembang dan terdiri dari tiga bidang pekerjaan yang berlokasi di Dusun Mejing Lor, Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini mengambil sebanyak 142 responden yang terdiri dari ketiga bidang pekerjaan yang diteliti dan berasal dari semua lapisan pada struktur sosial masyarakat di Dusun Mejing Lor. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara mendalam dan observasi terhadap suami atau istri yang bekerja pada bidang pekerjaan pertanian, perdagangan dan industri di pedesaan. Selain itu digunakan pula pengkajian data sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan "distribusi frekuensi" dan "tabulasi silang". Hasil penelitian ini menemukan bahwa mereka yang berada pada lapisan atas terlihat otoritas yang dimiliki oleh perempuan dipergunakan untuk meningkatkan status keluarga, sedang untuk lapisan bawah dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Sementara itu tingkat ketergantungan perempuan yang tinggi pada lapisan atas menunjukkan sifat physically dan ekonomis, namun untuk lapisan bawah hanya bersifat ekonomis saja. Mengenai keterasingan perempuan di dalam keluarga pada lapisan atas disebabkan adanya pengaruh teknologi, dan pada lapisan bawah keterasingan yang dirasakan sebagai akibat banyaknya pekerjaan kerumahtanggaan yang dilakukan perempuan. Selanjutnya mengenai distribusi peran yang terjadi terlihat bahwa pada lapisan bawah lebih bersifat fungsional dalam upaya pencapaian stabilitas keluarga, dan pada lapisan atas terjadi "konflik status" yaitu perempuan berusaha untuk memperoleh persamaan hak dan kewajiban dari pasangannya. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Karya Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 13-27 |
| Abstraksi Narasi | : | Analyses of capacity and behavior of bore pile due to axial loads based on empirical methods of field data from value of blow count in the Standard Penetration. Test have been developed and widely used in the field of geotechnical engineering. This research tries to learn the results of those methods with particular soil conditions and various diameters of the piles. Results of the analyses are compared to the results of the field experiment performing ultimate loads, load transfer from the Pile Driving Analyzer, as well as the load-settlement behavior of the piles. The results analysis reveal that analysis method is in a good agreement, in spite of giving skin friction value which is lower than that value obtained from the field study. This is due to the cementation which is not taken into consideration in the Reese method. The important thing is that the field analysis results of bore pile show that the skin friction is very significant to contribute capacity of bore pile. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Karya Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 1-11 |
| Abstraksi Narasi | : | Salah satu karakteristik proyek konstruksi adalah unik, hal ini disebabkan kerana tidak ada satupun proyek konstruksi yang sama persis dalam proses pelaksanaannya. Keunikan inilah yang menyebabkan tingginya tingkat resiko yang harus ditanggung oleh pelaksana pembangunan. Salah satu cara untuk mereduksi tingginya tingkat resiko adalah menghindari terjadinya keterlambatan selama proses konstruksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang faktor-faktor yang sering kali menjadi penyebab terjadinya keterlambatan pelaksanaan pembangunan. Responden dalam penelitian ini dilakukan terhadap Kontraktor dan konsultan yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang. Sebagai dasar pengambilan kesimpulan digunakan analitik deskriptif, metoda ini dipilih karena sesuai dengan data yang akan diolah. Hasil dari analisis data menyatakan bahwa faktor yang paling sering menyebabkan terjadinya keterlambatan adalah terjadinya perubahan disain/ rencana, kemudian dilanjutkan lokasi proyek belum siap dikerjakan dan terjadinya keterlambatan pembayaran oleh owner kepada kontraktor. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Karya Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 45-67 |
| Abstraksi Narasi | : | Dengan Menggunakan kuisioner yang ditujukan kepada kontraktor di Indonesia penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasikan risiko yang terjadi guna mengatur strategi pengalokasian risiko proyek konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko finansial memiliki tingkat premi yang tinggi sekali. Menurut persepsi seluruh responden bahwa pemilik proyek merupakan pelaku industri konstruksi yang pertama kali harus menanggung risiko, kemudian diikuti oleh konstraktor, konsultan PM/CM, designer/engineer, bank, subkontrator, dan suplier/manufaktur. Strategi pengalokasian risiko yang cenderung akan dijalankan adalah strategi menghindari risiko. Prioritas pengalokasian risiko yang sering dan pertama kali akan dilakukan oleh responden adalah 1) direncanakan untuk menanggung risiko, 2) tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko, 3) pengalihan risiko pada syarat-syarat kontrak, dan 4) menghindari risiko dengan memilih alternatif lain. Teknik analisis dan manajemen risiko masih kurang diaplikasikan di Indonesia. Kontraktor cenderung menggunakan pengalaman praktek untuk mengantisipasi risiko proyek konstruksi yang akan dihadapi. |
| Nama Pengarang | : | Sinaga, Benyamin L., Wisnubhadra, Irya, Djoko MR, Peter F. Kaming, FX. Nurwadji Wibowo, Irwan R. Djaafar, Wulfram I. Ervianto, Benidiktus Susanto, FX. Pranoto D.P, John Tri Hatmoko, E. Yuningtyas Setyawati, Daliyo, J.B., A. Danardono, C. Handoyo Wibisono, Ign. K.H. Liem, Joko Santoso, Alb. , Wisnubhadra, Irya, Simanjuntak, Henri S.V., RJB. Wahju Agung W, Eddy Julianto, Aloysius Gunadi Brata, Y. Sumardanus, Eugenius Sumaryono, Endang Sumiarni, Any Retnowati, Riyanto B., Bambang, Soge, Paulinus, V. Yenni E. Sulistyawati dkk |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Karya Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 69-79 |
| Abstraksi Narasi | : | Bimbingan adalah sarana pengkomunikasian aspek-aspek yang terdapat dalam kurikulum. Didalam dunia pendidikan hal tersebut mutlak diperlukan bagi mahasiswa agar penyelenggaraan proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Hasil bimbingan dosen pembimbing ditentukan dari kualitas dan kuantitas bimbingan. Permasalahan yang umum ditemui adalah kecilnya rasio antara dosen pembimbing dan mahasiswa. Hal diatas dapat mengakibatkan turunnya kualitas dan kuantitas bimbingan yang diperlukan. Disisi lain disamping universitas mempunyai komputer sebagai sarana penunjang pendidikan dalam jumlah yang cukup banyak, konsep-konsep pembimbingan sebagai pengetahuan, dapat di implementasikan di dalam komputer dengan mempergunakan teknik sistem pakar. Dengan kondisi tersebut, sistem komputerisasi pembimbingan mata kuliah berbasis sistem pakar diharapkan menjadi alternatif solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan di atas. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa metode bimbingan pengambilan mata kuliah dapat di rancang dengan baik untuk di implementasikan ke dalam komputer. Perancangan kelas perkuliahan sebagai bentuk pelayanan pendidikan juga dapat dikerjakan sebagai tambahan hasil pengkomputerisasian bimbingan pengambilan mata kuliah. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Karya Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 29-34 |
| Abstraksi Narasi | : | Munculnya Undang-Undang Kesehatan RI No. 23 Tahun 1992 khususnya pasal 15 membuat dunia hukum menjadi pusat sorotan masyarakat maupun kalangan akademisi. Abortus provocatus yang dahulunya merupakan perbuatan ilegal menurut pasal 283 KUHP, 299 KUHP, 346 KUHP, 347 KUHP, 348 KUHP, 349 KUHP, dan 535 KUHP sekarang dapat dilakukan untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janin dengan beradasarkan indikasi medis tertentu. Peraturan Pemerintah mengenai tindakan medis tertentu dan indikasi medis apa saja yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengadakan Abortus Provocatus Medicinalis sampai penelitian dilakukan belum ada. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui tentang indikasi medis apa saja yang dapat dijadikan pertimbangan ginekolog Rumah sakit Panti Rapih apabila akan mengadakan Abortus Provocatus Hedicinalis dan prinsip-prinsip dasar etis apa saja yang melatarbelakangi dalam proses pengambilan keputusan. Melalui teknik "Purposive Random Sampling" dari 7 orang ginekolog (yang terdiri dari 4 orang ginekolog tetap dan 3 orang ginekolog luar yang sering menggunakan fasilitas Rumah Sakit Panti Rapih) diambil 3 orang Ginekolog untuk dijadikan responden. Data yang terkumpul diadakan analisis filosofis dengan mempergunakan unsur Aunsur Metode berupa: Interpretasi, Koherensi Intern, Holistik dan Heuristik. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa ginekolog Rumah Sakit Panti Rapih apabila akan mengadakan Abortus Provocatus Medicinalis harus berdasarkan kesepakatan oleh tim ahli medis yang terkait dengan indikasi medis dari penyakit si pasien. Prinsip etis yang melandasi para ginekolog adalah bersikap adil, hormat terhadap martabat manusia, menghargai otonomi pasien dan mengusahakan kemungkinan nilai positif secara maksimal yang dapat dicapai. |