| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Respons : Jurnal Etika Sosial |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 87-94 |
| Abstraksi Narasi | : | - |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Respons : Jurnal Etika Sosial |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 63-76 |
| Abstraksi Narasi | : | Ketika orang berbicara tentang peran agama dalam membentuk sikap inklusif sesungguhnya ada pengakuan sungguh-sungguh bahwa di dalam semua agama terdapat berbagai ajaran tentang kebaikan: cinta kasih, persaudaraan, perdamaian, saling menghormati sesama manusia, dan berbuat adil. Tetapi pada sisi yang lain kita juga melihat bahwa agama bisa menjadi salah satu sumber yang melahirkan konflik dan sikap saling mengeklusifkan. Dari dua sisi yang bertolak belakang ini, yang kita harapkan dari agama adalah perannya dalam menumbuhkan sikap yang inklusif, bukan eksklusif. Tetapi untuk bisa menghidupkan peran yang disebut pertama, menumbuhkan sikap inklusif, kiranya perlu juga kita mengetahui sifat atau kecenderungan apa yang melekat pada agama yang melahirkan sikap ekslusif dan saling berkonflik di antara para pemeluknya. Sikap eksklusif dan konflik itu lahir karena berbagai faktor antara lain penampilan agama yang lebih sebagai institusi yang kaku dengan segala simbol-simbolnya, keterlibatan agama dan politik, atau karena isi ajaran agama sendiri sebagaimana terungkap dalam kitab suci dan tradisinya yang diperlakukan sebagai sebuah kebenaran yang mutlak. Dalam kaitan dengan soal yang disebut terakhir, upaya yang bisa dilakukan adalah dekonstruksi terhadap isi ajaran agama sebagaimana tercatat pada teks-teks kitab suci tadi. Inilah salah satu cara untuk menghadirkan wajah agama yang lebih terbuka dan inklusif. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Respons : Jurnal Etika Sosial |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 110-117 |
| Abstraksi Narasi | : | Agama-agama, terutama melalui para pemimpin agama masing-masing,cenderung untuk selalu membuat klaim tentang kebenaran (claim of truth) dan klaim tentang keselamatan (calim of salvation) yang hanya berlaku bagi agamanya dan tidk berlaku bagi agama lain. Inilah suatu wujud nyata dari suatu sikap ekslusif dari agama-agama. Syukur bahwa dikalangan sebagian pemimpin agama mulai timbul kesadaran akan kekeliruan ini lalu mengusahakan suatu teologi agama yang lebih inklusif dan pluralis. Artinya bahwa keselamatan dan kebenaran itu tidak lagi menjadi milik satu agama tetapi juga milik agama-agama lain(plural) Ini yang menandakan suatu perubahan kearah sikap bergama yang inklusif, sikap yang terbuka dan menghargai agama lain. Di Indonesia, salah satu pemikir dan sekaligus tokoh di kalangan muslim yang mengembangkan teologi semacam ini, adalah Cak Nur, panggilan akrab untuk Prof.Dr, Nur Cholish Madjid. Teologi Inklusif Cak Nur ini didasarkan pada pesan Tuhan yang terdapat pada semua agama. Pesan itu adalah menyangkut hal kesadaran akan kehadiran Tuhan (omnipresent). Dan dasar yang lainnya adalah bahwa agama-agama itu juga mengajarkan kepada umatnya masing-masing suatu sikap yang sama yaitu sikap pasrah kepada Tuhan. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Respons : Jurnal Etika Sosial |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 118 |
| Abstraksi Narasi | : | - |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Respons : Jurnal Etika Sosial |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 99-109 |
| Abstraksi Narasi | : | Cita-cita moral dari ekonomi Bung Karno dengan Marhaenismenya adalah membangun demokrasi ekonomi, yaitu ekonomi yang bertumpu pada kekuatan rakyat, dijalankan oleh rakyat dan demi kepentingan rakyat. Ini adalah sebuah sistem ekonomi yang merupakan jalan tengah antara sosialisme di satu pihak dan kapitalisme di pihak lain, suatu jalan khas di Indonesia. Di tengah keterpurukan ekonomi bangsa sekarang ini, cita-cita moral ekonomi dari Bung Karno ini bisa memberi arah bagi pemulihan kembali krisis ekonomi kita. Karena, hanya dengan membangun kembali kekuatan ekonomi rakyat, kita tidak saja keluar dari krisis ekonomi, melainkan bisa menemukan kembali ketahanan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan rakyat untuk jangka waktu yang lebih lama kedepan. Ini berarti, ekonomi Indonesia harus dibangun dengan tanpa menggantungkannya pada kekuatan ekonomi asing baik utang luar negeri maupun produk impor. Kekuatan ekonomi Indonesia adalah pada rakyat, baik tenaga kerjanya, alat produksinya, maupun juga pasarnya yang potensial--selain memanfaatkan pasar global sebagai sebuah peluang ekonomi. Maka, seluruh kebijkan ekonomi harus tertuju pada penguatan kekuatan ekonomi rakyat baik berupa modal, manajemen, ketrampilan dan teknologi, kemitraan, dan pengembangan pasar domestik dan global untuk menampung produk ekonomi rakyat tadi. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Respons : Jurnal Etika Sosial |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 77-79 |
| Abstraksi Narasi | : | - |
| Nama Pengarang | : | Yatim, Wildan, Bertens, K., Yatim, Wildan, Hidayat, Komaruddin, Keraf, A. Sonny, Anton Wuisan, Sukidi, Embu Henriquez, Bertens, K., Hidayat, Komaruddin |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Respons : Jurnal Etika Sosial |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 79-87 |
| Abstraksi Narasi | : | - |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Respons : Jurnal Etika Sosial |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 25-32 |
| Abstraksi Narasi | : | Salah satu acuan yang digunakan oleh praktisi periklanan dalam melakukan kegiatan periklanan adalah kode etik yang tertuang dalam Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia (TKTCPI). Peraturan atau kode etik tersebut mempunyai kelemahan, diantaranya adalah terdapat beberapa rambu yang bersifat interpretatif dan sanksinya yang bersifat tidak memaksa. Dalam rangka menegakkan etika periklanan, Komisi Periklanan Indonesia merupakan lembaga yang mempunyai tugas mengawasi pentaatan komunitas periklanan terhadap kode etik periklanan. Dalam praktek, belum semua komunitas periklanan mentaati kode etik tersebut, sehingga memunculkan sengketa. Salah satu sengketa tersebut adalah kasus gugatan PT Nestle Indonesia (PT NI) yang memproduksi susu Dancow terhadap PT New Zealand Milk Indonesia (PT NZMI) yang memproduksi susu Andec. Menurut analisis yang penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa sengketa antara dua produsen susu tersebut sebetulnya masih merupakan persoalan etika, meskipun Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menetapkan bahwa pelanggaran terhadap kode etik periklanan merupakan pelanggaran hukum. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Respons : Jurnal Etika Sosial |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 62 |
| Abstraksi Narasi | : | - |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Respons : Jurnal Etika Sosial |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 3-16 |
| Abstraksi Narasi | : | Praktek penegakan hukum di negara ini oleh sebagian penegak hukum atau profesional di bidang hukum atau ternyata tidak hanya tidak bisa mewujudkan nilai keadilan tetapi juga melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral lainnya: kebenaran, kejujuran, tanggung jawab, dan kebaikan bersama. Ada berbagai alasan yang memicu terjadinya keadaan seperti ini. Alasan itu bisa terletak pada hukum sendiri yang belum sepenuhnya mampu menampung tuntutan nilai dan prinsip moral. Alasan lain, dan mungkin menjadi kendala terbesar, terletak pada pribadi para penegak hukum sendiri. Pertama, hukum dipahami oleh para penegak hukum secara sempit dan kaku seolah-olah menjadi bagian yang berdiri sendiri terpisah dari nilai-nilai yang mendasari keberlakuan hukum. Kedua, ada kecenderungan sebagian penegak hukum untuk memanipulasi pasal-pasal hukum secara sengaja karena berbagai alasan yang menguntungkan: uang, kekuasaan, atau harta kekayaan. Terjadi perubahan orientasi sikap dalam penegakan hukum. Lebih dari pada itu, penanganan pihak penegak hukum dalam menghadapi perkembangan situasi politik dan keamanan di beberapa daerah telah mengundang sejumlah pertanyaan yang perlu untuk dipikirkan secara kritis. Persoalan-persoalan demikian tidak bisa dilihat dari kaca mata hukum semata-mata. Di dalamnya tersangkut pula masalah-masalah moral. Dalam konteks seperti inilah tuntutan akan kehadiran sebuah etika profesi hukum menjadi hal yang tak bisa terelakkan. |
Unduh Dokumen Berkas PDF Utama