| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata: Majalah iImiah Humaniora |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 1-4 |
| Abstraksi Narasi | : | Kondisi kemasyarakatan yang tengah berlangsung di negeri "Merah Putih" belakangan ini, menyerupai suatu komunitas yang terancam oleh sosok predator. Selain membantai mangsanya secara langsung, sang predator juga dapat bertindak lebih tidak kasat mata. Tanpa memperhatikan diri, ia mampu mencerai-beraikan ikatan populasi. Untuk tetap survive, kita mungkin dapat belajar dari strategi ekologis yang diperagakan oleh populasi-populasi binatang yang terancam oleh aksi predator. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata: Majalah iImiah Humaniora |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 20-26 |
| Abstraksi Narasi | : | Hak asasi manusia (HAM) mendapat pengakuan dunia sejak tanggal 10 Desember 1948 dengan dikeluarkannya Universal Declaration of Human Rights oleh PBB. Hak asasi manusia ini mendapat perlindungan hukum baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Salah satu bentuk HAM adalah hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. HAM atas lingkungan yang bersih dan sehat ini mendapat pengakuan dengan dikeluarkannya Deklarasi Stookholm yang tercantum dalam Asas 1-nya. HAM ini merupakan HAM yang spesifik. Tiap orang berhak dan berkewajiban atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Negara Indonesia telah mengaturnya dalam UU No. 4 Tahun 1984 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang biasa disingkat dengan UULH. Salah satu bentuk pelaksanaan hak tersebut adalah peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Lembaga-lembaga swadaya masyarakat ini kemudian membentuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Salah satu tonggak sejarah penting dalam penegakan hukum lingkungan adalah pengakuan "legal standing" WALHI sebagai LSM yang merupakan "group actie" di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1989 dalam kasus PT Inti Indorayon Utama. Dengan pengakuan ini WALHI atas dasar kepentingan publik dapat menjadi pihak dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di Indonesia. Dengan pengakuan ini diharapkan peran serta WALHI dalam pelaksanaan HAM atas lingkungan yang bersih dan sehat dapat direalisasi secara nyata. Untuk itu maka diperlukan Undang-undang yang mengatur Legal Standing tersebut seperti di negara Belanda. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata: Majalah iImiah Humaniora |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 58-62 |
| Abstraksi Narasi | : | Manusia pada hakikatnya memiliki nurani kasih sayang terhadap sesama maupun alam sekitarnya. Pada perkembangan hidupnya, timbul hambatan struktur tidak sehat disekelilingnya, sehingga memunculkan tindak kekerasan. Kekejaman, ketidakadilan, kesewenangan, dan masih banyak lagi tindakan lain yang bersifat represif, menunjukkan ketidakpedulian terhadap sesama. Bahkan nafsu menghancurkan manusia dan lingkungannya, masih mewarnai fenomena kehidupan di muka planet bumi ini, sebagai suatu realitas kekerasan sebagian masyarakat. Tindakan aktif tanpa kekerasan telah diwariskan oleh leluhur bangsa Indonesia dalam menempatkan manusia sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini kiranya perlu dibina dan dikembangkan lagi sebagai alternatif yang pertama dan utama. Dalam rangka pembangunan sikap dan moral bangsa untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan, kiranya memerlukan pelatihan secara individu maupun kelompok, agar mampu melakukan tindakan aktif tanpa kekerasan dan mengutamakan dialog. Walaupun tindakan aktif tanpa kekerasan diutamakan, tetapi tindak kekerasan antara lain; harus bersifat situasional, merupakan tindakan bela diri, dilandasi tanggung jawab moral dan perasaan cinta kasih pada sesama. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata: Majalah iImiah Humaniora |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 44-48 |
| Abstraksi Narasi | : | - |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata: Majalah iImiah Humaniora |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 9-14 |
| Abstraksi Narasi | : | Tulisan ini berbicara tentang keberadaan Lembaga Komnas HAM dengan memperbandingkan dengan Lembaga OMBUDSMAN dari Swedia. Perbandingan didasarkan terutama dari aspek Hukum Administrasi Negara (HAN). Akhir-akhir ini banyak kritikan diarahkan kepada Lembaga ini menyangkut masih ditemukannya fakta yang bebeda antara keinginan perlindungan masyarakat dengan kredibilitas, serta kewenangan lembaga ini untuk menangani "Detournement de pouvoir". Dalam arti kata, bahwa comisi ini belum sepenuhnya independent. Masih nampak kerancuan antar kepentingan politik dengan perlindungan hukum. Sejauh mana lembaga ini dapat mengatasi hal tersebut? |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata: Majalah iImiah Humaniora |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 33-39 |
| Abstraksi Narasi | : | Setiap individu mempunyai hak azasi, yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Oleh karena itu, keberadaan atau peran sebagai makhluk individu harus dihargai. Selain itu, setiap individu berperan penting sebagai makhluk sosial. Manusia hidup di dalam masyarakat. Dia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa keberadaan manusia lain. Jalan raya dan segala fasilitasnya merupakan prasarana transportasi milik umum. Setiap orang mempunyai hak untuk mengunakannya. Karena prasarana milik umum, maka dalam menggunakan haknya setiap orang harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Peraturan-peraturan atau hukum dan undang-undang dibuat untuk sebesar-besarnya kepentingan umum. Makin tinggi peradaban atau atau budaya seseorang, makin tinggi pula pengharagaannya terhadap hak asasi manusia lain. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata: Majalah iImiah Humaniora |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 49-57 |
| Abstraksi Narasi | : | Dalam konsep stakeholder, perusahaan terikat hubungan dengan banyak pihak, baik yang terjadi didalam "pasar" maupun "nonpasar". Dan kepada banyak pihak itulah perusahaan harus bertanggungjawab dalam menjalankan usahanya. Artinya kinerja etis perusahaan terlihat pada bagaimana perusahaan menjalin hubungan baik secara moral dengan seluruh anggota stakeholder. Salah satu pihak didalam stakeholder adalah pekerja. Dewasa ini pekerja tidak hanya dilihat sebagai salah satu pihak dalam stakeholder, melainkan bagian integral dari perusahaan dan bahkan antara keduanya terdapat hubungan independensi. Kinerja etis perusahaan antara lain terwujud dalam tanggung jawabnya terhadap kerja. Tanggung jawab tersebut sekurang-kurangnya terlihat pada pemenuhan hak-hak para pekerja. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip etika bisnis dari "Minnesota Center for Corporate Responsibility" dan kondisi aktual Indonesia, artikel ini berusaha memaparkan bahwa dua perusahaan jamu yang menjadi obyek penelitian ini telah memperlihatkan kinerja etisnya dilihat dari sisi tanggungjawabnya terhadap pekerja bagian pembungkusan dan pengepakan. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan jawaban para pekerja atas beberapa indikator hak-hak yang diperoleh dari manajemen. |
| Nama Pengarang | : | Hariyono, P., Theo Sudimin, Mulyanto Y., Yuli, Endang Wahyati, L. Trisni Widhianingtanti, Sudarsono, D. Bambang, Yovita, Budi Widianarko, Hadiwardoyo, Al. Purwa, Ferdinand, Trihoni Nalesti |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata: Majalah iImiah Humaniora |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 40-43 |
| Abstraksi Narasi | : | Pembangunan rumah susun merupakan alternatif yang sangat mendesak bagi penyediaan tempat tinggal masyarakat golongan bawah di kota besar. Golongan masyarakat bawah ini sebelumnya sering menempati pemukiman kumuh akibat arus urbanisasi yang deras dan keterbatasan akses yang dimiliki untuk mendapatkan tempat tinggal. Namun demikian bantuan pemerintah untuk membangun rumah susun tidak berjalan dengan baik begitu saja, karena ada faktor yang perlu diperhatikan, yaitu masalah kultural, pola interaksi sosial dan pola rumah susun tampaknya perlu diperhatikan. Tampaknya mereka tidak mampu melakukan sendiri, sehingga dibutuhkan model pendampingan. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata: Majalah iImiah Humaniora |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 55-62 |
| Abstraksi Narasi | : | Contract has long been considered standard in society, particularly in the field of business. The requirements of standard contracts are the written concepts used as a reference in the next contracts with no regard to their contents. Seen from the juridicial point of view, the parties who sign the standard contract will automatically be bound to the content of the contract. Contract is generally used in the field of business due to the fact that there is a tendency in the society that the implementation of a contract is ussually based on practical consideration. The problem is, however, the fact that people in society o not really understand what the standard contract is and how it works. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata: Majalah iImiah Humaniora |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 79-86 |
| Abstraksi Narasi | : | Rapid social changes result from the impacts of industrialization and globalization, each of which influences the changes in behavior of individual members of society. Youth can easily be influenced by these changes because they are not stable and are still in the process of seeking to form their personalities and to establish their social roles. Youth are confronted with the modern living environment in addition to adaptating to the developmental process. Development stressing merely economic sectors will cause the negative impacts on individual behavior such as deviant behavior and psychopathology. Modern society is also closely connected with the process of anomie or fading norms of behavior. This anomie condition results in youth`s confusion in seeking to find the models to behave. This will possibly lead to deviant behavior such as violence and sadism. In the global sociation, there is a trend of a global life style by which the youth can easily be influenced and be involve in the mass culture which is contrary to cultural values of the Indonesian society. There are several key factors which are expected to be able to equip them in the process of adaption to social changes in modern life, namely family and religion. The families whose values and functions are considered to have degraded need to seriously teach their youth about good conducts of life. There has been a tendency for people to go back to religion because they are disappointed and hope to live peacefully in the modern life. In addition there is proof that religious approach can cure deviant behavior in modern life. |
Unduh Dokumen Berkas PDF Utama