| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | KEBI Kajian Ekonomi dan Bisnis |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 49-60 |
| Abstraksi Narasi | : | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dampak jangka panjang akuisisi bagi pemegang saham. Waktu penelitian antara tahun 1990-1994. Dampak tersebut juga dibedakan antara dampak yang dihasilkan dari akuisisi eksternal dengan akuisisi internal. Metode yang digunakan untuk menguji dampak akuisisi terhadap pemegang saham adalah event studies. Sampel yang diperoleh sebanyak 17, yang terdiri dari 8 akuisisi eksternal dan 9 akuisisi internal. Pengukuran abnormal return menggunakan rumus dari Lakonishok dan Vermaelen yang diistilahkan dengan size and beta adjusted abnormal return. Sedangkan alat uji signifikansi yang digunakan berupa crude dependence adjustment dan uji beda dua rata-rata. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pemegang saham tidak memperoleh kemakmuran yang berarti dari peristiwa akuisisi. Sedangkan jika dibandingkan antara kemakmuran yang diterima pemegang saham akuisisi eksternal dengan akuisisi internal hasilnya menunjukkan perbedaan yang significant. Kemakmuran yang diperoleh pemegang saham perusahaan yang melakukan akuisisi eksternal lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak selalu memperoleh sinergi dengan melakukan akuisisi. Hasil itu juga manunjukkan bahwa akuisisi eksternal dilakukan dengan pertimbangan yang lebih baik. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | KEBI Kajian Ekonomi dan Bisnis |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 16-24 |
| Abstraksi Narasi | : | Kebijakan industri yang ditempuh pada awal ORBA adalah kebijakan industri substitusi impor (ISI). Sebelum kebijakan ini menunjukkan hasil real,pemerintah telah merubahnya. Penurunan harga minyak bumi menjadi penyebabnya. Penurunan harga minyak bumi mengakibatkan timbulnya masalah neraca pembayaran dan fiskal yang serius,pemerintah terpaksa mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi sebagai sumber devisa. Pemerintah mulai menggalakkan ekspor non-migas, terutama produk industri manufaktur. Kebijakan industri yang berorientasi ekspor (export promotion) dimulai. Kebijakan berorientasi ekspor menyebabkan sektor industri manufaktur mengalami transformasi struktural,karena industri yang semula substitusi impor kemudian bertransisi ke arah orientasi ekspor. Transformasi struktural pada sektor industri manufaktur ternyata tidak mengubah ``ciri`` industri tersebut, yaitu : tetap mengandalkan utang luar negeri, kandungan impor inputnya tinggi dan tidak bersahabat dengan perekonomian lokal. Sehingga pada waktu Indonesia mengalami krisis moneter sektor industri langsung terpengaruh. Strategi kebijakan lain yang sekarang ini sedang disorot adalah strategi kebijakan industri yang berbasis pada pertanian. Strategi ini diharapkan dapat membawa Indonesia keluar dari krisis lebih cepat, karena ciri-ciri industrinya berbeda. Tetapi strategi ini juga mempunyai kelemahan. Dilihat dari sisi kesejahteraan rakyat, bukan strateginya yang penting tetapi keberpihakannya. Karena kedua strategi tersebut jika dilaksanakan tanpa ada keberpihakan pada rakyat, maka dampaknya akan sama. Yaitu tingkat pengangguran yang tinggi, upah tenaga kerja yang rendah, dan akhirnya kemiskinan rakyat. |
| Nama Pengarang | : | Listyawati, Anung Karyadi, Fifi Swandari, Wiwin Yuliastuti, Marsahit, Sumarni, Murti, Hery Setyo Adji, Noor Arifin, Edi Santosa, Sri Mulyati |
| Nama Majalah/Jurnal | : | KEBI Kajian Ekonomi dan Bisnis |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 10-15 |
| Abstraksi Narasi | : | Adanya otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk merencanakan pengembangan daerah sesuai dengan kondisi daerah yang ada, pembangunan daerah tidak harus seragam seperti yang sudah dilakukan selama ini. Pengembangan industri kecil terutama industri kerajinan akan mendukung pengembangan sektor pariwisata di DIY. Pengembangan industri kecil ini memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Dilain pihak keterbatasan dana setelah otonomi daerah berlaku akan menjadi masalah bagi pemerintah daerah. Pengembangan industri kecil tampaknya belum menjadi prioritas yang utama dalam waktu dekat. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | KEBI Kajian Ekonomi dan Bisnis |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 39-46 |
| Abstraksi Narasi | : | Pemberlakuan UU No. 10/1998 membuktikan akan keseriusan upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan perbankan syariah, yang mana selama ini masih dirasakan oleh sebagian masyarakat akan kurangnya perhatian pemerintah terhadap perbankan yang beroperasi dengan sistem tersebut. Kenyataan telah membuktikan bahwa dari sekian banyak perbankan konvensional yang beroperasi di Indonesia telah meninggalkan luka mendalam dalam perekonomian nasional dengan bertumbangannya bank-bank konvensional yang mengandalkan bunga sebagai tulang punggung pendapatannya. Banyaknya bank-bank yang terpaksa dilikuidasi karena tidak dapat memenuhi rasio kecukupan modalnya. Walau pada saat itu Indonesia baru memiliki satu bank syariah, namun ternyata bank tersebut mampu menjawab dan mengatasi permasalahan perbankan pada umumnya. Tulisan ini akan mengupas tentang sistem operasional perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam serta apa saja yang menjadi peluang dan hambatan dalam menjalankan operasinya. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | KEBI Kajian Ekonomi dan Bisnis |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 16-21 |
| Abstraksi Narasi | : | Tujuan setiap negara adalah mencapai masyarakat adil dan makmur, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu perencanaan yang matang. Khusus masalah keuangan, wujud perencanaannya tertuang dalam RAPBN yang disusun. Dalam menyusun RAPBN selalu ditetapkan target atau asumsi yang ingin dicapai. Apabila target atau asumsi tersebut dilampaui maka perekonomian dikatakan berhasil. Adapun penentuan target atau asumsi harus mempertimbangkan faktor dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern). Jika terjadi ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasinya, maka perlu dicari penyebabnya untuk kemudian dijadikan sebagai pedoman pada penyusunan rencana berikutnya. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk mencapai tujuan atau target yang ditetapkan sebelumnya. Berhasil atau tidaknya target atau asumsi tersebut dicapai tergantung pada kemauan politik (political will) dari para pelaku ekonomi. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | KEBI Kajian Ekonomi dan Bisnis |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 54-60 |
| Abstraksi Narasi | : | Peran manajemen sumberdaya manusia (SDM) sedang mengalami perubahan di perusahaan-perusahaan terkemuka untuk merespon tantangan bisnis baru. Peran baru SDM dicerminkan melalui perubahan spasialis fungsional ke partner strategik, dari penjaga kebijakan perusahaan ke agen perubahan, dari fungsi yang tidak efisien dan tidak kompeten menjadi fungsi yang efisien dan berkualitas. SDM baru berfokus pada bisnis, berorientasi konsumen, dan mempunyai kontribusi penting bagi keunggulan perusahaan. Namun, reposisi SDM mengandung tantangan baru dan mensyaratkan kompetensi baru pada profesional SDM agar dapat melaksanakan peran baru yang dimandatkannya. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | KEBI Kajian Ekonomi dan Bisnis |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 8-15 |
| Abstraksi Narasi | : | The Indonesia exchange rate depreciated between 1985 - 1996, and during the same period, Indonesia experienced rather fast growth in its tourism industry. Econometric models are developed to estimate responsiveness of the five biggest origin country visitors and their expenditures to a depreciaton of the Indonesian rupiah relative to each currency of the countries. The main determinants of the demand for tourism (the statistical exchange rate of Indonesian rupiah to currency of the origin countries, the gross national income of the origin countries, the statistical population of origin countries, the statistical infrastructure of Indonesian tourism, and dummy variable, security proxied by the Indonesian election days. The models are estimated using OLS regression techniques and quarterly data for 1985 - 1986. The empirical analysis indicate that the exchange rate had a strong influence in attracting Malaysia, Singapore and Japan visitors. The Indonesian tourism infrastructure had strong impact in attracting all of the country visitors except Malaysia. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | KEBI Kajian Ekonomi dan Bisnis |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 1-7 |
| Abstraksi Narasi | : | Sejak sebelum kelahiran sebagai suatu negara. Indonesia bukan merupakan konsep kewilayahan,tetapi konsep kebangsaan, yang harus tetap satu, bersatu dan menyatu dalam Bhineka Tunggal Ika-an. Munculnya keinginan membentuk Negara Federal dari sebagian wilayah sebenarnya hanyalah reaksi terhadap implementasi UU no. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, yang kenyataannya belum dapat merealisasikan suatu konsep otonomi yang nyata, bertanggung jawab dan dinamis. Ditetapkannya UU no. 22 tentang Pemerintah Daerah dan UU no. 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Tahun 1999 dimaksudkan untuk memberikan otonomi yang luas kepada daerah. Dalam hal perimbangan keuangan dana bukan semata-mata yang membuat suatu daerah menjadi daerah otonomi. Namun yang penting adalah berkurangnya campur tangan Pemerintah Pusat, disertai dengan sistem yang lebih demokratis, sehingga dapat terbentuk daerah otonomi yang riil. Agar supaya dapat menyelenggarakan fungsi yang optimal dalam pelaksanan otonomidaerah, diperlukan dukungan dana guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerbitan obligasi daerah yang dijamin secara sah oleh Pemerintah Daerah, dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan proyek-proyek investasi di daerah, baik proyek Pemerintah maupun swasta. Untuk merangsang investasi, maka DIY mengusulkan pembentukan kerjasama regional untuk mengembangkan sektor-sektor pariwisata, pertanian dan teknologi. Dan guna menunjang langkah strategis tersebut, Pemerintah Daerah Propinsi DIY telah mengukuhkan Badan-Badan Pengembangan Ekonomi Daerah. Pengembangan kerjasama antar propinsi di sektor pariwisata, dilakukan melalui strategi kembar Pariwisata Lintas Batas, atas dasar kerjasama win-win position. Pemecahan permasalahan ketidak merataan pengembangan desa - kota, diupayakan dengan menjadikan kota Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan melalui suatu Program Pengembangan Kawasan Desa-Kota. Sehubungan dengan permasalahan otonomi, makakesiapan kualitas Sumber Daya Manusia daerah harus sesuai dengan kebutuhan. Itu seyogyanya sistem rekrutmen juga dilimpahkan sepenuhnya kepada daerah, agar supaya diperoleh Sumber Daya Manusia yang profesional, dikelola secara efisien dan terbebas dari politik KKN. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | KEBI Kajian Ekonomi dan Bisnis |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 22-29 |
| Abstraksi Narasi | : | Dalam dunia penelitian, terdapat begitu banyak alat analisis yang digunakan untuk menjelaskan makna dan tujuan penelitian seseorang.Pilihan seorang peneliti terhadap suatu alat analisis tergantung dari tujuan yang hendak dicapai . Salah satu alat analisis yang telah banyak dipakai didunia penelitian internasional, namun masih relatif langka dipakai di Indonesia adalah model keseimbangan umum terapan (KUT). Model ini menggambarkan perubahan dari kondisi suatu keseimbangan menuju keseimbangan baru jika terdapat adanya external shock dari suatu variabel ekonomi. Dengan model ini perubahan suatu variabel mikro dapat dilihat dampaknya secara komprehensif baik secara mikro maupun makro.Dengan demikian tepatlah kiranya jika disebut sebagai alat analisis kebijakan.Melalui model ini pemerintah dapat melakukan simulasi kebijakan yang bersifat mikro dan melihat dampaknya terhadap semua pasar, sebelum kebijakan ditetapkan. Dengan demikian diharapkan dapat dipilih alternatif kebijakan yang sekecil mungkin berpengaruh negatif terhadap perekonomian. Tulisan ini hanyalah ulasan singkat tentang model tersebut, yang diharapkan dapat menjadi stimulus untuk mempelajarinya lebih lanjut. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | KEBI Kajian Ekonomi dan Bisnis |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 61-65 |
| Abstraksi Narasi | : | Perkembangan internet yang begitu cepat telah mengubah cara orang berbisnis, dari bisnis yang dibatasi negara menjadi bisnis global. Terbukanya kesempatan melakukan bisnis dengan konsumen dari negara lain terutama dengan negara-nagara maju, salah satunya masalah pemberian garansi bila produk tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau konsumen tidak puas dengan barang yang dibeli. Artikel ini membahas perlunya pengusaha yang bergerak dibidaNG E-commerce memberikan garansi pengembalian uang atau money back guaranty. |
Unduh Dokumen Berkas PDF Utama