| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | - |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 52-61 |
| Abstraksi Narasi | : | Untuk dapat menjawab tantangan jaman global bangsa-bangsa harus bekerja keras, tetapi bangsa Indonesia harus bekerja lebih keras karena rendahnya kualitas SDM yang ada. Sistem pendidikan yang ada tampaknya belum memberikan andil yang signifikan dalam membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian kuat dan cerdas (intelektual, emosional, spiritual fisik) sehingga mampu menjawab tantangan jaman tidak hanya untuk kejayaan bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat dan bangsa. Oleh sebab itu, pembaharuan pendidikan tampaknya telah merupakan kebutuhan mendesak. Penulis mengajukan duabelas usulan pembaharuan, yang ada intinya berkenaan dengan penentuan politik pendidikan dan kebudayaan dan pembaharuan sistem manajemen pendidikan dengan segala aspeknya untuk memberdayakan seluruh insan pendidikan dan memfungsikan lembaga pendidikan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya membangun pendidikan. Usulan ini diikuti uraian tentang kondisi prasyaratnya. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | - |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 62-68 |
| Abstraksi Narasi | : | Dalam rangka mencapai kondisi masyarakat "Indonesia Baru", diperlukan upaya atau gerakan yang dilandasi oleh identitas bangsa, yakni nilai luhur budaya bangsa. Idealisme demikian selaras dengan tuntutan bangsa yang berkehendak maju dengan ciri khasnya sendiri di tengah maraknya pengaruh ideologi modial. Upaya demikian dapat direalisasikan secara efektif hanya lewat pendidikan formal yang terstruktur dan tertata dengan baik. Di antara butir-butir nilai luhur budaya yang harus disosialisasikan adalah asas keselarasan di dalam jaringan kehidupan dan asas empan papan (mengingat tempat dan forum). kedua asas tersebut diharapakan dapat menjadi arah gerak bangsa dalam mencapai masyarakat "Indonesia baru". Upaya besar ini harus didukung dan ditopang oleh segenap lapisan dan terorganisasikan dengan rapi. Disamping itu, diperlukan juga kegiatan terbuka, seperti seminar, konferensi, atau temu ilmiah untuk memperlancar jalan kerja besar ini. Dengan kata lain, semua fasilitas dalam forum pendidikan dapat dimanfaatkan untuk mendukung idealisme bangsa tersebut. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | - |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 96-102 |
| Abstraksi Narasi | : | Permasalahan pokok dalam tulisan ini adalah ingin mengkaji potret pendidikan Kewiraan yang selama ini diberikan sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi serta relevansinya pada era reformasi. Hasil pengkajian menunjukkan: (1) pendidikan Kewiraan yang merupakan produk Orde Baru mulai diberikan di Perguruan Tinggi sejak tahun ajaran 1973/1974, perlu ditata kembali terutama berkaitan dengan materi dan metode mengajarnya, (2) keluarnya UU No. 20 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Hankam menegaskan bahwa Pendidikan Kewiraan merupakan PPBN tahap lanjutan, bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan sistem pendidikan nasional wajib diikuti seluruh mahasiswa, (3) keluarnya UU No. 2 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990, menegaskan bahwa pendidikan kewiraan merupakan bagian dari pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dan harus masuk ke dalam kurikulum semua jenis, jalur dan jenjang perguruan tinggi, (4) materi Pendidikan Kewiraan telah mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu, dan penyempurnaan itu dilakukan oleh Kelomok Keja (Pokja) Pendidikan Kewiraan dibawah koordinasi lembaga Ketahanan Nasional (lemhanas) tetapi materi Pendidikan Kewiraan masih dianggap kurang sesuai dengan semangat reformasi, (5) secara umum menurut penulis sebaiknya Pendidikan Kewiraan tetap ada dengan catatan materinya di revisi dengan memasukkan materi tentang demokratisasi, hak asasi manusi, dan pasar bebas. |
| Nama Pengarang | : | Yahya Muhaimin, Sunarso, Supardo, Susilo, Madya, Suwarsih, A. Daliman, Hastuti, Suparwoto, Rosana, Dadan, Sri Atun |
| Nama Majalah/Jurnal | : | - |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 43-51 |
| Abstraksi Narasi | : | This paper will study human resource development in Indonesia focusing on the role of higher education particulary private higher education, taking Muhammadiyah Higher Education as a case study. We will see what problems are encountered, what direction has been taken or which road has been followed, what means have used and what methods have been employed in the field of higher education. The principles of the Indonesian educational concept in connection to human resources development will be discussed at the outset of the paper and the Suharto paper will conclude with some recommendations. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | - |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 13-18 |
| Abstraksi Narasi | : | Adanya berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat dewasa ini, terutama memasuki abad 21 menuntut pihak sekolah untuk mampu menyesuaikan berbagai kecenderungan dan kebutuhan yang terjadi pada saat ini dan pada masa-masa mendatang. Jika pada saat ini institusi masyarakat menghendaki warganya memiliki keterampilan berpikir kompleks, mandiri, berwawasan luas, kreatif dan mampu bekerja kooperatif guna memecahkan problem-problem kehidupan yang akan terjadi pada abad 21, sekolah harus mengubah orientasi dan strategi pencapaiannya sesuai tuntutan era yang semakin cepat perkembangannya. Salah satunya adalah perlunya menerapkan pendekatan pengelolaan kelas terpadu, yang diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan yang ada dalam model-model pembelajaran yang terjdi saat ini. Pendekatan kelas terpadu adalah sebuah pendekatan pengelolaan kelas yang memungkinkan anak mampu mengembangkan rasa kemasyarakatan, berpikir kritis dan mandiri, memiliki pengalaman bekerja kooperatif, berkembang kepribadiannya, dan berwawasan pengetahuan luas di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, guna mendukung implementasi pendekatan ini diperlukan beberapa persyaratan. Pertama, menyiapkan kemampuan penguasaan bidang studi bagi guru yang hendak menerapkan pendekatan ini. Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk pembinaan dalam jabatan (inservice training) dan pra jabatan (preservice training). Kedua, berbagai peralatan yang dibutuhkan dalam menerapkan pendekatan ini perlu disiapkan. Apabila hal itu tak dilakukan, kecil kemungkinannya pendekatan ini berhasil. Ketiga, pendekatan ini dapat diterapkan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Dengan begitu, pendekatan ini perlu dimasukkan sebagai salah satu strategi implementasi kurikulum yang berlaku pada setiap jenis dan jenjang pendidikan tersebut. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | - |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 1-6 |
| Abstraksi Narasi | : | Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji pertalian antara kemauan politik pemerintah, kondisi nasyarakat, dan perkembangan ilmu manajemen dengan produk kurikulum, di samping mengidentifikasi adanya pergeseran konsep/filosofi memicu para pemerhati kurikulum untuk menelusuri lebih mendalam. Fokus pengkajian diarahkan pada kurikulum sekolah dasar 1968, 1975, 1986, dan kurikulum pendidikan dasar 1993. Data yang diperoleh digolongkan agar lebih mudah untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Wawancara diselenggarakan dengan dua orang guru SD yang mengalami pemberlakuan keempat kurikulum tersebut. Simpulan menunjukkan bahwa kurikulum dipengaruhi oleh kemauan politik pemerintah, kondisi masyarakat, dan perkembangan ilmu manajemen. Di samping itu walaupun terkesan prematur ada indikasi kecenderungan pergeseran konsep kurikulum menjadi lebih esensialis. Implikasi dari kesimpulan di atas dialamatkan kepada pengembang kurikulum agar mempertimbangkan isu-isu yang sedang berkembang saat ini (seperti demokrasi, kebebasan mengemukakan pendapat, pembudayaan toleransi, taat pada hukum, dan semangat reformasi menuju masyarakat madani) untuk dijadikan dasar penyusunan kurikulum mendatang. Di samping itu, pengkajian dampak perubahan kurikulum menjadi penting, seandainya tanda-tanda pergeseran ke arah esensialis menjadi menguat. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | - |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 7-12 |
| Abstraksi Narasi | : | Nilai Pendidikan Keluarga (NPK) merupakan konsep mengenai tingkat keterdidikan suatu keluarga. Semakin tinggi NPK di suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat keterdidikan keluarga yang bersangkutan; demikian pula sebaliknya. Penelitian mengenai NPK ini dilakukan terhadap masyarakat pedesaan di Gunug Kidul DI. Yogyakarta dengan mengambil 281 keluarga sebagai sampelnya; adapun metode pengambilan sampel adalah "purposive proportional random sampling". Tiga jenis data yaitu, data NPK, tipe keluarga, serta jenis kelamin kepala keluarga (KK) dikumpulkan secara langsung dari anggota keluarga. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan komparatif. Kesimpulan akhir penelitian ini menyatakn bahwa NPK masyarakat pedesaan Gunung Kidul D.I. Yogyakarta sangat rendah. Di sisi lain ditemukan bahwa NPK keluarga ini lebih tinggi daripada keluarga luas, meski NPK seperti ini ternyata tidak berlaku antara keluarga yang ber-KK pria dengan keluarga yang ber-KK wanita. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | - |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 25-29 |
| Abstraksi Narasi | : | Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan perlunya mengintegrasikan materi Penjaskes di SD-SMU. Pengintegrasian diperlukan untuk menyesuaikan materi dengan alokasi waktu yang tersedia dan kualitas Penjaskes tidak menurun. Dengan menggunakan pendekatan deskriftif, penulis berupaya mengusulkan: (1) Pengintegrasian Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesehatan, (2) pemakaian istilah baru untuk menghapuskan keraguan orang dilapangan, dan (3) Penggunaan materi Wellness Education yang ringkas, aktual dan komprehensif. Dengan materi yang aktual, ringkas, dan komprehensif diharapakan guru tidak kesulitan untuk mengatur dan mengelola proses pembelajarannya, sehingga tujuan kurikuler Penjaskes tercapai. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | - |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 36-41 |
| Abstraksi Narasi | : | Konsep identifikasi diri raja sebagai inkarnasi Wisnu dengan tugas kosmisnya pada hakikatnya menjadi simbol komitmen kepemimpinan raja. Keberpihakan raja terhadap kepentingan rakyat, negara, dan bangsa mengembangkan komitmen itu menjadi sikap heroisme, patriotisme dan nasionalisme. Pada masa Islam konsep identifikasi raja sebagai inkarnasi Wisnu tetap berlangsung. Dengan konteks teologi yang berbeda konsep ini memperoleh tempat dan pengembangannya disosialisasikan secara kultural, dan di Kesultanan Yogyakarta disosialisasiakn melalui tradisi, budaya, sastra, dan tari (tari bedhaya). Heroisme, patriotisme, dan nasionalisme Sultan-sultan Yogyakarta teraktualisasi dalam perjuangannya melawan penjajah menuju kemerdekaan. Peranan puncak perjuangan Sri Sultan adalah menyelamatkan Republik ini baik dalam Perang Kemerdekaan (1945-1949) maupun dalam perjuangan reformasi damai (1998). Sultan adalah Sang Aji, Sang Personifikasi Nilai. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | - |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 19-24 |
| Abstraksi Narasi | : | Penulisan gaya hidup penduduk Kali Code dan upaya pembinaannya bertujuan untuk mengetahui pola hidup yang meliputi perilaku ekonomi, perilaku sosial, dan perilaku budaya. Pengetahuan ini berguna untuk menyusun perencanaan yang tepat, agar pelaksanaan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat sesuai dengan aspirasi mereka. Perilaku ekonomi penduduk tercermin dari bervariasinya jenis pekerjaan mereka. Pendapatan penduduk cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar: pangan sandang. Tidak adanya perencanaan pengeluaran/pembelanjaan, pola hutang diwarung dan terjerat rentenir menyebabkan berkurangnya kemampuan mereka memenuhi kebutuhan papan/rumah dan pendidikan anak. Upaya pembinaannya melalui koperasi serba usaha yang didirikan penduduk sendiri. Perilaku sosial penduduk tampak dari kegotongroyongannya menghadapi peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian warga. Kebiasaan itu dapat meringankan beban bagi keluarga yang mengalami peristiwa tersebut. Namun, kegiatan negatif berupa judi, mabuk-mabukan dan pert, dan pertemuan tanpa makna yang dilakukan sebagian penduduk (terutama generasi muda) dapat mudah ditemukan. Upaya pembinaannya melalui kegiatan masyarakat berupa arisan, pos pelayanan terpadu, keluarga berencanan dan kesehatan yang digerakkan oleh ibu-ibu yang tergabung dalam pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Bapak-bapak mendirikan paguyuban pecinta lingkungan untuk membina kaum muda. Perilaku budaya penduduk ditandai hilangnya kebiasaan menghormat orang tua, bahasa Jawa halus, pertunjukkan wayang kulit setiap bulan Suro dan 17 Agustus, kerja bakti bangun rumah dan grup ketoprak. Tinggal satu grup keroncong yang aktif latihan dan menghibur peristiwa supitan atau temanten. Grup keroncong ini ikut membina penduduk di bidang budaya. |
Unduh Dokumen Berkas PDF Utama