| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | - |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 21-28 |
| Abstraksi Narasi | : | Kenyataan tentang penataan kembali Program Studi PLS (Pendidikan Luar Sekolah) masih menjadi issue yang menarik. Hal ini disebabkan oleh perbedaan persepsi dan pendapat antara pemerintah (dalam hal ini mendikbud) sebagai pengambil kebijakan dan anggota civitas akademika sebagai pelaksana kebijakan. Mendikbud memberikan kemungkinan tentang kemandirian PLS jika Konsursium Ilmu Pendidikan (KIP) mampu meyakinkan bahwa PLS masih dibutuhkan di masyarakat mendatang. Walaupun tulisan ini belum bersifat futurustik (menjamin signifikan di masa mendatang), tetapi tulisan ini menyajikan kenyataan tentang eksistensi PLS yang mendukung kebijakan strategi pendidikan nasional. Ada empat strategi pendidikan nasional, yaitu pemerataan pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan dan pembangunan, peningkatan kualitas, dan efisiensi pendidikan. Keempat strategi itu merupakan langkah dalam memenuhi kebijakan pendidikan untuk semua (education for all) bagi bangsa Indonesia. Dalam mendukung kebijakan strategi pendidikan nasional, PLS berperan (1) membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam bidang pendidikan atau mempertinggi kesempatan pendidikan, (2) mengurangi jumlah pengangguran, (3) membantu membuka kesempatan kerja, dan (4) meningkatkan produktivitas kerja. Dengan demikian, PLS juga turut membantu keberhasilan pendidikan untuk semua. PLS dapat menjangkau (baca: membantu) bagi masyarakat yang kurang beruntung ( baca: miskin) Melihat peran PLS tersebut, eksistensi PLS masih diperlukan. Tentang pencetakan tenaga-tenaga `ahli` PLS dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | - |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 165-174 |
| Abstraksi Narasi | : | Di penghujung abad ke-20 dan abad ke- 21, ada beberapa perkembangan yang perlu dicermati. Nilai dan prinsip kesopanan di dalam masyarakat sudah begitu longgar, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, seolah-olah sangat tergantung pada diri masyarakat masing-masing. Hal ini nampak, manusia juga hidup begitu materialistik dan tidak jarang yang serakah, dan menganut prinsip budaya nerabas. Hal ini nampaknya memang tidak dapat dilepaskan dari sebagian dampak perkembangan IPTEK yang mendominasi kehidupan modern di zaman ini. Perkembangan IPTEK tersebut tidak dapat dilepaskan adanya Renaisance di Eropa. Pada tahapan ini berkembang kebebasan berfikir dan individualitas. Kemudia pada zaman Aufklarung,mulai meninggalkan kaidah moral dan ketauhidan, sehingga IPTEK menjadi bebas nilai. Akibatnya hasil teknologi di samping memang sangat bermanfaat, tetapi juga menimbulkan keprihatinan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam upaya pemberdayaan manusia, diarahkan untuk melahirkan manusia-manusia potensial yang mampu mengendalikan dan menerapkan teknologi secara tepat dengan mengingat pada kaidah-kaidah moral dan agama. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | - |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 11-20 |
| Abstraksi Narasi | : | Pendidikan untuk semua sudah menjadi kebutuhan dan tantangan nyata, dan di Indonesia telah pula dicanangkan program wajib belajar pendidikan dasar sembila tahun. Implementasi kedua hal tersebut merupakan sumbangan yang sangat berarti strategis terhadap pembangunan sosial yang akan saling memperkuat dengan pembangunan sektor lainnya terutama pembangunan ekonomi dan politik. Sementara itu tidak kalah pentingnya adalah dibutuhkannya sumberdaya pendidikan yang bukan saja berskala besar tetapi juga kompleks yang meliputi aspek-aspek manusia, dana, fasilitas, dan manajemen. Untuk itu salah satu alternatif pemecahannya adalah optimalisasi peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Peranserta masyarakat sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi perlu perekayasaan sosial untuk mengoptimalisasikan kinerja dan hasil-hasilnya. Forum masyarakat diyakini sebagai salah satu alternatif wahana terbaik untuk mengoptimalisasikan peranserta masyarakat dengan penekanan pada sifatnya yang nonstruktural, terdiri atas representasi komponen masyarakat yang potensial. Metodologi kerja forum masyarakat pada desarnya memakai penilitian tindakan yang memungkinkan terjadi secara simultan beberapa hal termasuk: peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemecahan problem pendidikan, penyadaran pentingnya pendidikan, penggalian dan pendayagunaan sumberdaya pendidikan untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan pendidikan, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | - |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 1-10 |
| Abstraksi Narasi | : | Secara normatif pendidikan untuk semua tidak hanya berlaku bagi negara-negara yang belum maju, tetapi juga berlaku bagi negara maju. Deklarasi pendidikan untuk semua yang dilakukan oleh negara-negara berkembang berangkat dari kebutuhan mendesak bagi pengembangan sistem pendidikan yang dapat mendorong terbentuknya masyarakat belajar yang pada gilirannya akan dapat memacu proses pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Di negara berkembang dimana masalah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan masih banyak dihadapi maka disadari pentingnya membangun strategi pendidikan yang dapat memecahkan masalah tersebut. Pendidikan untuk semua telah disepakati sebagai sarana dasar bagi pemecahan masalah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Pendidikan untuk semua yang dideklarasikan oleh negara berkembang mencakup; 1. Program pemberantasan buta aksara, 2. Universitas pendidikan dasar, 3. Pendidikan kelanjutan (continuing education). Dengan adanya deklarasi pendidikan untuk semua dan pelaksanaannya maka diharapkan akan dapat dibentuk masyarakat belajar. Dalam situasi masyarakat dunia yang semakin bersaing, perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan maka lebih mendorong kesadaran pentingnya membentuk masyarakat belajar. Pembentukan masyarakat belajar ini memerlukan perubahan sistem pendidikan dan perangkat nilai-nilai belajar yang mendukung setiap orang untuk terlibat aktivitas belajar. Pendekatan budaya dalam pembentukan masyarakat belajar mengingatkan pentingnya kebermaknaan semua program pendidikan yang dirancang bagi perorangan, kelompok masyarakat, maupun masyarakat luas. Di samping kebermaknaan belajar juga harus melaksanakan prinsip partisipasi. Pendidikan untuk semua harus tidak lepas dari prinsip pendidikan oleh semua. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | - |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 57-62 |
| Abstraksi Narasi | : | Adanya perbedaan kesempatan pada anak yang memiliki orang tua kurang beruntung masih banyak. Keberadaan mereka merupakan potensi sumber daya manusia pembangunan yang masih dalam program pendidikan, tampaknya, perlu adanya pemikiran alternatif yang menguntungkan bagi keberadaan mereka. Pendidikan profesi adalah pendidikan alternatif yang tepat. Dalam sekolah tersebut, di samping memberikan pengetahuan yang kuat, juga memperhatikan terbentuknya: kedisiplinan dalam belajar dan bekerja, kemampuan dalam memanfaatkan potensi yang ada dan kemampuan menjual hasil karya guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu pendidikan profesi juga, hendaknya direncanakan berjenjang sejak tingkat teknisi sampai pada tingkat spesialis. Hal ini untuk mengakomodasikan anak-anak Indonesia yang ingin mencapai cita-citanya melalui pendidikan profesi. Daerah kecamatan adalah daerah yang tepat untuk keberadaan pendidikan profrsi yang andal. Dengan adannya pendidikan profesi pada setiap kecamatan, diharapkan sumberdaya manusia yang ada dapat lebih dimanfaatkan dalam pembangunan bangsa. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | - |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 111-126 |
| Abstraksi Narasi | : | Beberapa tahun silam atau bahkan gaungnya hingga sekarang masih terasa adalah adanya berbagai kritik terhadap sistem pendidikan di negara kita. Secara substansial kritikan tersebut antara lain adanya banyak pengangguran terdidik, pemborosan pendidikan, dan lain-lain yang kesemuanya bertumpu pada penyorotan terhadap `sistem` yang ada yang dipandang menurut mereka sesui diterapkan di negara kita. Tanggap akan perkembangan situasi dan tahapan negara kita menuju industrialisasi, maka pemerintah mengambil beberapa kebijakan sebagai upaya memenuhi tuntutan dunia kerja, masyarakat umum, serta mengarah pada masa-masa yang akan datang, khususnya dalam pengembangannya sumber daya manusia melalui pendidikan. Namun demikian informasi tentang kemana arah dan jiwa yang sebenarnya ada dalam sistem pendidikan kita belum banyak menjangkau kepada masyarakat, atau sebaliknya masyarakat kurang mampu menjangkau atau menterjemahkan arah dan jiwa sistem pendidikan kita. Oleh karenanya dipandang perlu adanya kupasan balik terhadap jiwa dan semangat sistem pendidikan kita yang dapat dikaitkan dengan kebutuhan manusia Indonesia, tujuan bangsa dan negara, serta adanya tuntutan perubahan jaman di masa datang. Secara konsep sistem pendidikan terdapat tiga jenis, yaitu sistem satu jalur, dua jalur, dan Komprehensif. Indonesia berdasarkan UUSPN No. 2 tahun 1989 secara tegas menerapkan sistem pendidikan dua jalur. Dalam sistem ini pendidikan kejuruan mutlak memegang peranan yang besar dalam menentukan kelangsungan bangsa ditinjau dari sumber manusianya. Dengan pendidikan kejuruan juga dipandang sangat cocok bagi negara kita dengan segala kondisi dan potensi yang ada (terutama karakteristik masyarakatnya). Berdasarkan kenyataan tersebut nampak bahwa filosofi pendidikan kejuruan yang dicetuskan oleh Charless Prosser sangat tepat sebagai landasan berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam pendidikan kejuruan. Makna yang terkandung dalam falsafah pendidikan kejuruan inilah yang sebagian besar masyarakat kita belum banyak mengetahui, sehingga dapat dimungkinkan timbulnya berbagai ketimpangan penyelenggaraan pendidikan, baik dilakukan oleh penyelenggara maupun pemakai hasil pendidikan. Di sinilah pentingnya pembahasan ini, sebagai salah satu sisi memberikan gambara secara konseptual dan filosofis terhadap sistem pendidikan kita yang ada sekarang ini. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | - |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 127-133 |
| Abstraksi Narasi | : | Telah terjadi salah pengertian dan pelaksanaan dalam usaha pendidikan dengan wahana pendidikan jasmani. Salah pengertian itu terdapat usaha pendidikan jasmani di sekolah diperkirakan hanya untuk meningkatkan ketrampilan berolahraga, dan pendidikan jasmani hanya merupakan usaha pendidikan terbatas dalam lingkungan sekolah. Berdasarkan kepada latar belakang masalah maka diajukan rumusan masalah, apakah pendidikan itu, dan apakah pendidikan jasmani mempunyai peranan dalam pendidikan itu semua? Kesimpulan makalah ini menyatakan bahwa pendidikan jasmani itu pendidikan, yang mampu memberi kesempatan berkembangnya semua aspek pribadi anak, dan pendidikan jasmani itu mempunyai peranan dalam pendidikan untuk semua, sebab pendidikan jasmani dapat dilaksanakan untuk semua tingkat umur. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | - |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 37-48 |
| Abstraksi Narasi | : | Bertepatan dengan pernyataan Pendidikan bagi semua, sudah saatnya Indonesia membangun kebudayaan. Nilai-nilai yang kurang relevan dari kebudayaan yang telah berakar begitu kuatnya harus diusahakan dimodifikasi, khususnya yang berkonotasi negatif. Modifikasi ini dapat diimplementasikan pada bidang pendidikan karena pendidikan merupakan proses seumur hidup. Dengan penetrasi nilai-nilai budaya yang dimodifikasi dalam bidang pendidikan dengan sasaran manusia muda Indonesia, diharapkan akan terjadi perubahan sikap mental ke arah yang lebih baik. Pada gilirannya, masyarakat Indonesia diharapkan akan tampil serasi pada awal abad 21 dan saat-saat setelah itu. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | - |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 49-55 |
| Abstraksi Narasi | : | Jauh sebelum isu `pendidikan untuk semua` dilontarkan pada skala internasional, pada dasarnya bangsa Indonesia telah memiliki sesuatu tekad bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pengajaran sebagaimana tercantum dalam pasal 31 UUD 1945. Persoalannya sekarang adalah `bagaimana mewujudkan tekad tersebut seiring dengan upaya optimalisasi pengembangan sumber daya manusia. Program wajib belajar bagi setiap warga negara dapat dikatakan sebagai bukti bahwa pemerintah sangat peduli dan bertanggung jawab terhadap pendidikan bagi setiap warga negaranya. Namun demikian, bukan berarti bahwa adanya program tersebut secara mutlak mampu menjangkau secara merata bagi setiap warga untuk memperoleh pendidikan. Banyak kendala yang menghadang untuk mewujudkan program tersebut dan kendala-kendala dominan (menurut sebagian pengamat) yang menyebabkan belum terealisir program tersebut adalah; kemiskinan, letak geografi antar daerah yang sulit dijangkau, adanya masyarakat yang masih sulit diajak berpikiran modern. Teknologi pendidikan melalui produks-produks telah diyakini oleh banyak pihak sebagai salah satu alternatif untuk meminimalkan kendala-kendala diatas. Oleh karena itu, agar kontribusinya terhadap optimalisasi pelaksanaan program wajib belajar tercapai, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah; (1) memantapkan konsepsi teknologi pendidikan sebagai suatu pendekatan yang sistemik dalam memecahkan masalah pendidikan yang tidak sekedar berurusan dengan peralatan pembelajaran, (2) walaupun produk-produk teknologi pendidikan mampu mengatasi batas jarak dan waktu akan tetapi kehadirannya tetap membutuhkan keberadaan unsur manusiawi, karena tanpa ada unsur manusiawinya diperkirakan pendidikan akan banyak kehilangan nilai-nilai yang semestinya dikembangkan tetapi tak mampu dijangkau produk teknologi pendidikan, (3) kalangan teknologi pendidikan perlu selalu menciptakan model dan metode pembelajaran yang efektif dan bersifat massal, dan (4) teknologi pendidikan hendaknya dapat menjadi perancang dan pengembang pengajaran serta sebagai idealizer artinya mampu menciptakan ide-ide pembelajaran yang bervariasi menurut kondisi dan kesempatan peserta didik |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | - |
| Volume / Nomor Edisi | : | - |
| Nomor Halaman | : | 83-89 |
| Abstraksi Narasi | : | Pendidikan kimia mulai diajarkan secara eksplisit di SMU. Sejak berlakunya Kurikulum 1994 SMU, maka pelajaran kimia di SMU diajarkan di kelas I dan II secara umum dan di kelas III Program IPA secara khusus. Dengan diajarkannya kimia selama dua tahun diharapkan pengetahuan siswa terhadap kimia secara umum menjadi bertambah. Hal ini seiring dengan lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta industri yang makin pesat. Pengetahuan mengenai kimia perlu diberikan secara umum untuk lebih mendekatkan masyarakat kepada kimia, karena kehidupan hampir tak bisa lepas dari bahan-bahan kimia dan proses-proses kimia. Hal ini sesuai dengan anggapan bahwa kimia penting untuk semua. Guna mendukung pemasyarakatan kimia untuk semua, di dalam GBPP menurut Kurikulum 1994 SMU telah banyak memuat pokok bahasan yang berisi pengetahuan kimia yang bersifat umum dan banyak dijumpai di sekitar kita. Dengan demikian siswa akan lebih mudah dan cepat memahami peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari, dalam rangka mewujudkan pentingnya kimia untuk semua. |
Unduh Dokumen Berkas PDF Utama