Pencarian Artikel Jurnal & Majalah

Menampilkan keseluruhan arsip dokumen (Halaman 436 dari 34194, Total: 341939 data)

Desain Baru Politik LuarNegeri Indonesia

Nama Pengarang : -
Nama Majalah/Jurnal : Analisis CSIS
Volume / Nomor Edisi : 34 (No. 3)
Nomor Halaman : 342-347
Abstraksi Narasi : Politik luar negeri yang dijalankan dalnm konteks lingkungan nnsional yang sedang mengalami perubahan besar saat ini menghadirkan realita baru dalam hu bungan pemerintah dengan lembnga non-pemerintah maupun aktor-aktor politik lainnya. Peranan DPR, media massa, civil society dan partai potitik menjadi le bih kuat dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri, sehingga berkurangnya mo nopoli pemerintah dalam kebijakan luar negeri dapat mempengaruhi efektifitas diplomasi apabila tidak tercapai sinergi yang baik. Dengan demikian, ketika mema suki arena politik luar negeri, semua komponen di dalam negeri adalah satu ke satuan dalam menghadapi pihak luar.

Aliansi Strategis Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Nama Pengarang : Silalahi, M. U
Nama Majalah/Jurnal : Analisis CSIS
Volume / Nomor Edisi : 34 (No. 3)
Nomor Halaman : 324-341
Abstraksi Narasi : Tulisan ini menguraikan tentang peran aliansi strategis di antara pelaku usa ha, yang akhir-akhir ini semakin meninglut. Peningkatan ini disebabkan karena aliansi strategis dapat memenuhi kebutuhan paru pelaku usaha, dalam fiengem banglun usahanya baik dalam bentuk kerja sama ili biilang produksi, pemasaran atau riset dan pengembangan (.ReD4. Aliansi strategis menjadi salah satu bentuk kerja sama moilern yang ilapat ilibentuk oleh para pelaku usaha yang beraliansi untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pasar. Adapun bentuk atau karakter alhnsi strategis sama dengan lcsrakter larangan hukum persaingan usaha, yang melarang a.ilanya hambatan-hambatan persaingan, baik secara oertikal, horizontal nuupun iliagorul.

Politik Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Suatu Kaiian Kritis

Nama Pengarang : -
Nama Majalah/Jurnal : Analisis CSIS
Volume / Nomor Edisi : 34 (No. 3)
Nomor Halaman : 311-323
Abstraksi Narasi : Terciptanya hukum baru sebagai pengganti hukum lama peninggalan pe merintah jajahan sebagaimana diamanatkan oleh proklamasi kemerilekaan ma sih belum ilapat iliwujudkan sepenuhnya. Hingga saat ini masih ada ratusan peraturan perunilang-undangan peninggalan pemerintah kolonial yang menja ili acuan dalam tatanan kehiilupan kita bersama. Langkah ilan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk menggantikan peraturan lama sudah silih berganti. Namun upaya mengganti peraturan lama tersebut masih bersifat tam bal sulam dan dilakukan secara tergesa-gesa. Salah.satu hal yang menjadiknn pembentukan unilang-unilang ililakukan secara tergesa-gesa adalah.oleh karc' na tidak adanya Undang-Unilang yang kltusus mengatur tentang Penbentutan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan kehadiran Undang-Unilang No. 70/ 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diharapkan era tertib hukum ilapat dimulai. Ketiilaktertiban dalam pembentulun peraturan per undang-undangan yang tefiadi masa lalu tidak perlu lagi terulang atau paling tidak dapat ditekan sarnpai xminirul mungkin pada rux-ttux mmilatang

Sistem dan Proses Pilkada Secara Langsung

Nama Pengarang : -
Nama Majalah/Jurnal : Analisis CSIS
Volume / Nomor Edisi : 34 (No. 3)
Nomor Halaman : 291-310
Abstraksi Narasi : Pemilihan kepala eksekutif secara langsung merupakan pengalaman baru da lam sejarah pemilihan umum di lndonesia. Sebelumnya pengalaman masyarakat dalam pemilihan pejabat publik langsung sangat terbatas. Perubahan penting da ri reformasi konstitusi ili lndonesia adalah pemilihan umum yang demokratis, yakni pemilihan urnuffi yang luas, umum, bebas, jujur dan adil. Pemilu 2004 ti dak hanya dilaksanakan oleh suatu pemilihan umum yang independen, tetapi juga dilaksanakan secara langsung untuk menentukan anggota legislatif dan pre siden. Baru kemudian pemilu berikutnya dilaksanakan untuk memilih kepada daerah (Pilkada) secara langsung pula. Meski keinginan ke arah pemilihan kepala daerah langsung sudah muncul jauh-jauh hari sebelumnya, namun keinginan tersebut baru bisa terlaksana setelah dilakukannya reaisi UU No. 22/1999 menjadi UU No. 32/2004. Terlaksananya Pilkada secara langsung menunjuk lun adanya peningkatan kualitas demokrasi di lndonesia. Kadar demokrasi suatu negara ditentukan antara lain oleh seberapa besar peranan masyarakat dalam menentukan pejabat negarunya. Semakin banyak pejabat negara, baik di ting kat nasional maupun di tingkat daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, sema kin tinggi pula ludar demokrasi dari negara terxbuL

Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal

Nama Pengarang : -
Nama Majalah/Jurnal : Analisis CSIS
Volume / Nomor Edisi : 34 (No. 3)
Nomor Halaman : 279-290
Abstraksi Narasi : Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan antitesa terhadap ile mokrasi perwakilan. lni terjadi karena demokrasi perwakilan telah menisbikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan digantikan oleh wakil-wakil rakyat, yang ilalam pelaksanaannya bersifat oligarkis dan tiilak mencerminkan kepentingan rakyat. Elite partai dan anggota DPRD memiliki kepentingan sendiri yang ber beda dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Padahal awalnya demo krasi perwakilan iliadopsi sebagai ciri sebuah negara modern. Karena pertim bangan jumlah penduduk dan perlunya partai-partai politik serta lembaga per wakilan sebagai penyalur aspirasi rakyat. Namun ilemikian, setelah mereka di beri kekuasaan, mereka kurang responsif terhadap aspirasi rakyat dan cenderung memperhatikan kepentingan sendiri dan kelompoknya. Dalam konteks seperti itu, diperlukan demokrasi langsung atau demokrasi partisipatoris, di mana rakyat se cara langsung ikut berpartisipasi dan menmtukan pemimpinnya.

Trend Melemahnya Kineria Indonesia

Nama Pengarang : Tim Departemen Ekonomi CSIS
Nama Majalah/Jurnal : Analisis CSIS
Volume / Nomor Edisi : 34 (No. 3)
Nomor Halaman : 265-278
Abstraksi Narasi : -

Perlunya Meraiut Kembali Persatuan

Nama Pengarang : -
Nama Majalah/Jurnal : Analisis CSIS
Volume / Nomor Edisi : 34 (No. 3)
Nomor Halaman : 238-264
Abstraksi Narasi : -

Kenaikan Harga BBM 2fi)5: Derita Rakyat dan Komplikasi Politik

Nama Pengarang : Djadijono, M
Nama Majalah/Jurnal : Analisis CSIS
Volume / Nomor Edisi : 34 (No. 2)
Nomor Halaman : 216-232
Abstraksi Narasi : -

Quo Vadis Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika

Nama Pengarang : Perwita, Anak Agung Banyu
Nama Majalah/Jurnal : Analisis CSIS
Volume / Nomor Edisi : 34 (No. 2)
Nomor Halaman : 206-215
Abstraksi Narasi : Tulisan ini membahas beberapa isu penting ekonomi ilan politik yang di hadapi negara-negara Asia-Afrilcn. Pembahasan ini penting untuk iliperhatikan ilalam upaya negara-negara Asia-Afrika merumuslcan dan menghiduplun leembali nilai-nilai yang terkandung dalam Dasa Sila Bandung, berkaitan dengan dina mika hubungan internasional yang semakin kompleks ilan berkenaan dengan isu-isu trailisional yang dihailapi negara-negaru Asia-Afrih,a. Karena luterbatasan yang ilimiliki aktor negara ilalam menyusun agenda ilan kebiiakan yang lebih komprehensif dalam menghadapi isu-isu bersanta, mals kcmitraan strategis baru Asia-Afrilu diharapkan tiilak hanya alun meniadi forum yang bersifat seremo nial belalca. Alun tetapi berbagai pilihan strategi baru diperlukan guna mengoP tittullan komitmen polit* negaru-negara Asia-Afrika, misalnya dengan melibat?an masyarakil luas untuk menciptalun solidafitas antar-luwasan dalam mencapai citadta politik, ekononi ilan ssial ili ttus dqan.

ParlemenASEAN: SebuahReflekeike Depan

Nama Pengarang : Bandoro, Bantarto
Nama Majalah/Jurnal : Analisis CSIS
Volume / Nomor Edisi : 34 (No. 2)
Nomor Halaman : 198-205
Abstraksi Narasi : Gagasan parlemen regional ASEAN pertama kali diusulkan oleh Filipina pada awal dasawarsa 7980-an, ketika kawasan Asia Tenggara dianggap be lum mencapai tahap menentukan ilalam integrasi regional. Ketika ASEAN kini memasuki era baru dalam kerja sama regional, gagasafl itu tetap hiilup. Dalam perspektif Filipina, ?roses integrasi Eropa dan eoolusi parlemen Ero pa merupakan sebuah pelajaran positif yang bisa diambil oleh Asia Tenggara, meskipun kondisi sosial ilan politik di Asialenggara sangat berbeda ilari apa yang terjaili tli Eropa. Meski parlemen aSEAN masih merupakan se buah gagasan, Latnufl ketika saatnya nanti luwasan Asia Tenggara menerima parlemen ASEAN sebagai sebuah kenyataan, ASEAN tidak akan kehilangan identitasnya, tetapi justru akan menjadi sebuah organisasi regional yang memi liki kekuatan ekstra dalam mengelola isu-isu baru kawasan sehingga mam pu ttuttuittktn Wan xcara regbtul
← Kembali ke Halaman Utama