| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Nomor Edisi | : | 47 (No. 4) |
| Nomor Halaman | : | 455-465 |
| Abstraksi Narasi | : | - |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Journal of Business and Economic Statistics |
| Volume / Nomor Edisi | : | 41 (No. 2) |
| Nomor Halaman | : | 283-297 |
| Abstraksi Narasi | : | High-dimensional data are nowadays readily available and increasingly common in various fields of empirical economics. This article considers estimation and model selection for a high-dimensional censored linear regression model. We combine ????1-penalization method with the ideas of pairwise difference and propose an ????1-penalized pairwise difference least absolute deviations (LAD) estimator. Estimation consistency and model selection consistency of the estimator are established under regularity conditions. We also propose a post-penalized estimator that applies unpenalized pairwise difference LAD estimation to the model selected by the ????1-penalized estimator, and find that the post-penalized estimator generally can perform better than the ????1-penalized estimator in terms of the rate of convergence. Novel fast algorithms for computing the proposed estimators are provided based on the alternating direction method of multipliers. A simulation study is conducted to show the great improvements of our algorithms in terms of computation time and to illustrate the satisfactory statistical performance of our estimators. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Nomor Edisi | : | 47 (No. 3) |
| Nomor Halaman | : | 430-447 |
| Abstraksi Narasi | : | Tuntutan untuk mendasarkan pembuatan kebijakan publik kepada data dan informasi valid dari lapangan semakin menguat di Indonesia dewasa ini. Penelitian lalu dilihat sebagai salah satu jalan metodis terbaik dalam rangka memberi bukti kepada para pembuat kebijakan. Sayangnya, ekosistem penelitian di negeri ini tak selalu mendukung lancarnya pencarian bukti dan advokasi pembuatan kebijakan berbasis bukti. Pada tahap pencarian bukti, salah satu tantangan utama datang dari tubuh negara itu sendiri lewat regulasi dan birokrasi izin penelitian (Permendagri No. 64 Tahun 2011 jo Permendagri No. 3 Tahun 2018). Pada sisi lain, Indonesia sudah memiliki UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Beleid ini memberikan jaminan kemudahan mengakses data publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif ini menemukan beberapa dampak negatif dari keberadaan birokrasi izin penelitian (compliance cost). Sementara bagi Pemda, manfaat birokrasi izin tersebut juga tidak begitu besar jika dibandingkan biaya untuk melaksanakannya. Untuk itu, diperlukan perbaikan bahkan peniadaan birokrasi izin penelitian, baik di tingkat Pusat sampai Daerah. |
| Nama Pengarang | : | Jannah, Aisyah Nurrul,Parestyowati, Henny |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Nomor Edisi | : | 47 (No. 3) |
| Nomor Halaman | : | |
| Abstraksi Narasi | : | Problem pelanggaran netralitas birokrasi di negeri ini merupakan resultan dari intervensi politik atas birokrasi (politisasi birokrasi) dan 'integrasi birokrasi ke dalam politik (birokrasi berpolitik). Aneka variasi modus pelanggaran terjadi dalam pilkada dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara merupakan bukti bahwa netralitas ASN bingga kini masih banyak persoalan yang beleum terselesaikan. Tulisan ini membahas lebih lanjut modus pelanggaran, tipologi masalah dan dan akar masalah dari persoalan netralitas ASN yang terjadi selama proses pilkada serentak yang berlangsung pada tahun 2018, sebagai basil studi dan pemantauan di lima provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Tujuan dari tulisan ini untuk memperkaya dan mengembangkan kajian ilmu yang terkait dengan netralitas ASN, yang menggambarkan tentang politisasi birokrasi dan birokrasi berpolitik dalam pilkada dan di organisasi pemerintah dalam skala yang lebih besar dengan cakupan yang lebih luas. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Nomor Edisi | : | 47 (No. 3) |
| Nomor Halaman | : | 396-410 |
| Abstraksi Narasi | : | Pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa kali perubahan kebijakan dan regulasi pajak dan retribusi daerah. Namun, peningkatan kapasitas fiskal (PAD) dan pertumbuhan investasi daerah, sebagai tujuan dibuatnya kebijakan dan regulasi perpajakan tersebut, masih jauh dari standar capaian yang diharapkan. Sementara, pengalaman negara-negara di dunia menunjukkan bahwa kebijakan dan regulasi pajak sangat bergantung pada kualitas administrasi pajak. Tulisan ini mengupas administrasi pajak sebagai kunci peningkatan PAD dan iklim investasi. Studi kasus diambil dari pengalaman Pemerintah Kota Cilegon dan Kota Balikpapan yang berhasil meningkatkan PAD dan investasi daerah melalui reformasi administrasi perpajakan. Implementasi good governance pada reformasi administrasi pajak pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam membayar pajak sehingga mereka tidak ragu untuk berinvestasi. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Nomor Edisi | : | 47 (No. 3) |
| Nomor Halaman | : | 379-395 |
| Abstraksi Narasi | : | Kualitas layanan perizinan usaha di daerah, termasuk di Provinsi DKI Jakarta memerlukan dukungan infrastruktur pemerintahan berupa birokrasi dengan segenap elemen/pranata di dalamnya. Pranata sektor publik, tersebut berperan sentral dalam merealisasi kinerja perizinan yang unggul sebagai prasyarat membangun daya saing perekonomian suatu daerah yang berbasis pada kegiatan jasa dan perdagangan seperti di Jakarta. Untuk itu strategi reformasi yang komprehensif diperlukan melalui deregulasi, debirokratisasi dan digitalisasi perizinan penting dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Artikel ini menguraikan gambaran perubahan pada sisi input, proses dan keluaran yang terjadi pada kurun waktu akhir-akhir ini. Di samping itu, artikel ini juga mengulas beberapa alasan mengapa masih lemah daya konversi dari perubahan tersebut untuk sebuah perbaikan dan kemudahan berusaha serta daya saing di Jakarta. |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Nomor Edisi | : | 47 (No. 3) |
| Nomor Halaman | : | 363-378 |
| Abstraksi Narasi | : | Reformasi struktural berupa penguatan institusi (kepemerintahan) dalam rangka memperkokob daya saing daerah dalam birokrasi perizinan terus dipacu oleh pemerintah. Meski demikian, intervensi perbaikan layanan perizinan dan capaian basil dari pelaksanaan deregulasi-debirokatisasi masih belum menyasar kepada persoalan dasar dalam menyumbang perbaikan perekonomian. Tulisan ini merangkai analisis aksi implementasi reformasi birokrasi dalam perspektif "Government 3.0". Perspektif Gov 3.0 merupakan kontestasi masa depan layanan perizinan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pemerintah. Namun hingga saat ini agenda reformasi yang dilakukan pusat dan daerah baru sebatas pada E-Gov, belum mencapai tahap selanjutnya yakni T-Gov, berupa pemanfaatan teknologi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Untuk itu dibutuhkan beberapa langkah perubahan yang lebih substansial dengan memberikan kepastian melalui satu payung hukum birokrasi layanan perizinan dan reformasi birokrasi melalui perencanaan, integrasi pelayanan dan data serta penyediaan sistem elektronik. |
| Nama Pengarang | : | Kiswoyo, Samidja Broto |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Nomor Edisi | : | 47 (No. 3) |
| Nomor Halaman | : | 353-362 |
| Abstraksi Narasi | : | - |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Nomor Edisi | : | 47 (No. 3) |
| Nomor Halaman | : | 340-352 |
| Abstraksi Narasi | : | - |
| Nama Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | The Indonesian Quarterly |
| Volume / Nomor Edisi | : | 52 (No. 1) |
| Nomor Halaman | : | 63-87 |
| Abstraksi Narasi | : | In February 2024, Indonesia held a general election. In deciding theor choices, the Indonesian people used the news media to find out the candidates' track records. In practice, however, the Indonesian public would have benefitted from knowing more about how many of these mainstream media outlets were affiliated with politicians. This research attempts to highlight how to knowing the contexts of mainstream media affiliations to political factions remains more relevant than ever. This study uses content analysis of three online news media affiliated with politicians: Metro TV News Online, TvOne News, and Okezone in the periode leading up to the February 2024 Presidential Election. Based on the findings of the Reuters Institute for the Study of Journalism, the three media are all owned by politicians and they are among the top 16 online media outlets with the most weekly users in Indonesia. This analysis uses 998 news article from September 1 ro 30, 2023. The results show that the three media outlets have indeed shown a tendency to favorcertain candidates in their coverage, via the intensity of the coverage as well as the tone of headlines and contents. Candidates favored by or affiliated with the news media are covered in a softer tone withfewer critiques, whereas the candidates of the opposing sides are covered with more critical tones. This study aims to reinvigorate attention to how media conglomeration remains an important discussion for Indonesian politics, as it plays its part as a medium to influence public perception. |