OPAC - Pencarian Artikel Jurnal & Majalah Library USD
Menampilkan semua artikel (Halaman 347 dari 34170, Total: 341698 data)
Peluang dan Tantangan Indonesia di BRICS
klik untuk membaca file PDF
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 54 (No. 1) |
| Halaman | : | 87-108 |
| Abstrak | : | BRICS adalah sebuah aliansi ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, berperan penting dalam mengubah dinamika geopolitik global. Kelompok ini berupaya mengurangi dominasi Barat dengan mendorong tatanan ekonomi multipolar yang lebib adil. Salah satu inisiatif utamanya adalah de-dolarisasi, dengan memperkenalkan mekanisme pembayaran alternatif berbasis blockchain dan mempertimbangkan mata nang bersama. Indonesia, sebagai negara dengan potensi ekonomi besar di Asia Tenggara, menunjukkan minat bergabung untuk memperkuat posisi global dan memperluas pasar. Artikel ini menganalisis potensi peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia jika bergabung dengan BRICS, termasuk dampaknya terhadap kebijakan luar negeri bebas aktif, integrasi ASEAN, serta bubungan dengan negara-negara Barat. Keterlibatan Indonesia dalam BRICS dapat memperkuat posisi diplomatik dan ekonominya, tetapi memerlukan strategi kebijakan yang bati- bati untuk memastikan otonomi nasional tetap terjaga di tengah dinamika global yang begitu kompleks. |
BEBERAPA ASPEK EKONOMI DALAM PENYUSUNAN PLANNING PENDIDIKAN
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisa |
| Volume / Edisi | : | III-2, PEBRUARI (No. 2) |
| Halaman | : | 39-44 |
| Abstrak | : | - |
Aksesi BRICS dan Tantangan Daya Saing di Daerah
| Pengarang | : | Ramda, Esuardo Edwin |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 54 (No. 1) |
| Halaman | : | 51-85 |
| Abstrak | : | Wacana aksesi Indonesia ke BRICS menuntut penguatan daya saing daerah sebagai kunci utama untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi daerah dalam meningkatkan daya saing dalam konteks aksesi BRICS, dengan fokus pada peran desentralisasi sebagai modal utama penguatan daerah. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan data sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi yang belum sepenuhnya optimal, ketimpangan antar daerah, dan rendahnya kerja sama internasional menjadi tantangan besar. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang mendorong revisi regulasi terkait penanaman modal, perizinan, serta tata kelola pemerintahan untuk memperkuat daya saing daerah. Untuk mendukung aksesi BRICS, diperlukan upaya terintegrasi yang melibatkan pemanfaatan potensi lokal dan pembenahan struktur tata kelola yang lebih baik. Perbaikan dalam aspek pemerintahan yang transparan dan berkelanjutan, penguatan sektor ekonomi berbasis inovasi, serta pembentukan kemitraan internasional yang lebih kuat akan mempercepat penguatan daya saing daerah dan meningkatkan posisi Indonesia dalam forum global. |
PERSOALAN APPROACH DALAM MEMPOLAKAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisa |
| Volume / Edisi | : | III-2, PEBRUARI (No. 2) |
| Halaman | : | 27-38 |
| Abstrak | : | - |
Agenda Indonesia dalam BRICS: Manfaat dan Risikonya
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 54 (No. 1) |
| Halaman | : | 27-50 |
| Abstrak | : | Keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS pada 2025 menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri yang lebih proaktif terbadap inisiatif minilateral. Namun, perluasan BRICS dari segi representasi, institusi, dan agenda menciptakan tantangan geopolitik dan ekonomi yang harus dikelola dengan bati-hati. Artikel ini menganalisis manfaat dan risiko keanggotaan Indonesia, termasuk implikasi terhadap ASEAN dan kebijakan luar negeri bebas aktif. Dengan partisipasi selektif, kepemimpinan intelektual, dan komunikasi yang transparan, Indonesia dapat memanfaatkan BRICS tanpa mengorbankan kepentingan strategisnya. Sebagai anggota baru, Indonesia menghadapi ekspektasi untuk berkontribusi secara aktif dalam berbagai agenda BRICS tanpa harus kehilangan keseimbangan dalam kebijakan luar negeri. Indonesia perlu lebih konsultatif dengan mitra-mitra luar negeri yang rasional dari setiap agenda strategis Indonesia di BRICS. Memiliki informasi yang terpusat dapat meminimalisir miskomunikasi antar agensi pemerintahan terkait dengan agenda BRICS. Indonesia juga dapat menjadi interlokutor antara ASEAN-BRICS dengan menginformasikan dinamika BRICS dalam setiap pertemuan ASEAN. Dengan demikian Indonesia dapat mengintegrasikan prinsip- prinsip ASEAN dalam berbagai dokumen BRICS. |
MENCARI ALTERNATIF SISTEM PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI INDONESIA
| Pengarang | : | Hadrjosusono Sutarto .J.E |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisa |
| Volume / Edisi | : | III-2, PEBRUARI (No. 2) |
| Halaman | : | 3-26 |
| Abstrak | : | - |
Peran Ideologi Nasionalisme dan Keanggotaan Indonesia di BRICS
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 54 (No. 1) |
| Halaman | : | 1-26 |
| Abstrak | : | Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memutuskan masuk sebagai anggota BRICS. Hal ini kontras dengan kebijakan Joko Widodo yang menanggubkan keanggotaan Indonesia dalam klub negara-negara rising power itu. Kebanyakan pendapat menyebutkan babwa faktor kepentingan nasional berada di balik kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Namun, dalam tulisan ini berargumen banva kebijakan Prabowo mengejar status keanggotaan BRICS lebih dilandasi oleb nasionalisme ketimbang kepentingan nasional. Prabowo ingin menunjukkan bahwa profil kebijakan luar negeri Indonesia yang independen dengan menyeimbangkan antara Barat dan Timur. Kontras dengan kebijakan luar negeri Jokowi yang cenderung pragmatis, maka faktor ideologi masih memiliki pengaruh besar dalam kebijakan luar negeri Presiden Prabowo. Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan status keanggotaannya di BRICS dengan memainkan peran kepemimpinan intelektual sehingga tidak sekadar ikut arus. Pada bagian pertama tulisan ini menguraikan konsep nasionalisme dan pengaruhnya dalam politik luar negeri. Bagian kedua menelaah kebijakan luar negeri Indonesia terhadap BRICS sejak masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara, pada bagian ketiga menguraikan analisis tentang pengaruh nasionalisme dalam kebijakan luar negeri Prabowo. Pada bagian penutup merangkum poin-poin utama, serta memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan terkait strategi supaya Indonesia dapat memainkan peran optimal di BRICS. |
PENGANTAR KEPADA BAHAN-BAHAN PUSTAKA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MULTINASIONAL
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisa |
| Volume / Edisi | : | III-1, JANUARI (No. 1) |
| Halaman | : | 25-39 |
| Abstrak | : | - |
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MULTINASIONAL
| Pengarang | : | J. Pangklaykim |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisa |
| Volume / Edisi | : | III-1, JANUARI (No. 1) |
| Halaman | : | 3-24 |
| Abstrak | : | - |
The Usefulness of a Science Degree: The “lost voices” of science trained professionals
| Pengarang | : | Kimberly A. Walker |
| Nama Majalah/Jurnal | : | International Journal of Science Education |
| Volume / Edisi | : | 29 (No. 11) |
| Halaman | : | 1411-1433 |
| Abstrak | : | This paper reports a study of science graduates who are employed in positions outside their discipline specialisation. The research was designed to uncover the reasons for them choosing to study science at university, the competencies they utilise in their work and their lives, and how these relate to their undergraduate education in science. The study is seen as important in that already about one?half of science graduates are in such positions and it is argued that there is a need in scientific and technologically based societies to have a greater representation of such people in decision?making positions in government and industry. The directions for the science degree that can be drawn from the data gathered are congruent with those arising from other relevant studies. That is, attention should be paid to widely used skills, such as communication and problem?solving, and to developing an understanding of science within its social and ethical context. An argument is mounted for considering the way the science degree is presented to potential students and to the general public. |