OPAC - Pencarian Artikel Jurnal & Majalah Library USD
Menampilkan semua artikel (Halaman 406 dari 34170, Total: 341698 data)
ParlemenASEAN: SebuahReflekeike Depan
klik untuk membaca file PDF
| Pengarang | : | Bandoro, Bantarto |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 34 (No. 2) |
| Halaman | : | 198-205 |
| Abstrak | : | Gagasan parlemen regional ASEAN pertama kali diusulkan oleh Filipina pada awal dasawarsa 7980-an, ketika kawasan Asia Tenggara dianggap be lum mencapai tahap menentukan ilalam integrasi regional. Ketika ASEAN kini memasuki era baru dalam kerja sama regional, gagasafl itu tetap hiilup. Dalam perspektif Filipina, ?roses integrasi Eropa dan eoolusi parlemen Ero pa merupakan sebuah pelajaran positif yang bisa diambil oleh Asia Tenggara, meskipun kondisi sosial ilan politik di Asialenggara sangat berbeda ilari apa yang terjaili tli Eropa. Meski parlemen aSEAN masih merupakan se buah gagasan, Latnufl ketika saatnya nanti luwasan Asia Tenggara menerima parlemen ASEAN sebagai sebuah kenyataan, ASEAN tidak akan kehilangan identitasnya, tetapi justru akan menjadi sebuah organisasi regional yang memi liki kekuatan ekstra dalam mengelola isu-isu baru kawasan sehingga mam pu ttuttuittktn Wan xcara regbtul |
PILKADA Langsung: Beberapa Catatan Kritis
| Pengarang | : | Agustino, Leo |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 34 (No. 2) |
| Halaman | : | 185-197 |
| Abstrak | : | Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan fenomena baru bagi politik kontemporer ili lndonesia. Bila fenomena ini ilikelola dengan baik, niscaya akan terwujud kemungkinan penguatan demokrasi ili pelbagai ting kat. Mulai ilari tinglat daerah hingga tinglat nasional. Knrena, ilalam sebuah teori politik, keberadaan ilan kemapanan demokrasi di tingkat nasional sangat diten tukan oleh keberadaan dan kemapanan ilemokrasi ili tingkat lokql, maka penge lolaan-Pitkada secara langsung perlu mendapat perhatian penting ilalam tiig kat praktis. Tip O'Neill menyebutkan bahwa 'all Politics is local", yang ili maknai bahwa demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh berkembang dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai-nilai ilemokrasi berakar de ngan baik terlebih dahulu. Artinya, demokrasi ili tingkat nasional akan berge rak ke arah yang lebih baik apabila tatanan, instrumen, ilan konfigurasi kearifan lolal xrta lccsntunan politik lolal lebih dulu terbrntuk. |
Relasi Kadec-BPD di Era Desentralieasi dan Maea Depannya
| Pengarang | : | Cahyono, Heru |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 34 (No. 2) |
| Halaman | : | 167-184 |
| Abstrak | : | Pembaharuan desa setidaknya harus memperhatikan tiga isu besar, yakni: (L) bagaimana meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial desa; (2) member dayakan kelompok-kelompok marginal; dsn, (3) mendorong desentralisasi dan demokrasi lolul. Dalam lima tahun terakhir, menyusul lahirnya UU No. 22t7999, arus ilesentralisasi dan demokrasi lolul berlangsung relatif bergairah, walau ma sih iliperlukan banyak perbailun. Kelemahan itu terlihat misalnya paila kchailir an Badan Perwakilan Desa (BPD) yang kenyataannya lebih memperlihatknn se bagai **k yang elitis, walau tak dipungkiri bahwa lembaga ini telah mcmbuat se marak proxs demobasi-terutaru proxs kontrol4es. Adanya BPD sebagai lembaga yang mengawasi eksekutif sering serta merta pula dipandang sebagai gangguan atas kemapanan, lurena struktur desa tak lagi menempatlun kepala desa (Kades) sebagai kekuasan sentral. Dalam me nyilupinya, Kailes bisa memainlan beberapa strategi ilengan naksud "menjinak kan" BPD, sehingga BPD tiitak menjadi penghalang gerak bagi eksekutif (pola kolusi atau kohborasil yang melahirlun konsentrabi kekuasaan politik. Pada ku tub ekitrim lain, Kailes dan BPD dapat berada pada posisi yang saling berha dapan (pola konflik) secara antagonis dan nyaris tak terdamailun. Di antara ke dua kutub tadi, masih dimungkinlun terwujudnya pola kompromi, sehingga me lahirlun perilaruian antara piluk-piluk yang berkonfl*. Di tengah situasi yang mulai kondusif terhadap pengembangan demo krasi lokal, secara tiba-tiba teriadi perubahan dramatis melalui diterbitkannya IIU No.32/2004. UU ini berpotensi mengancam ilesentralisasi dan demokrati sasi karena telah menghapuskan BPD, serta menggantinya dengan Badan Per musyawaratan Desa (Bamusdes): sebuah lembaga yang tidak lagi memiliki fungsi pengawasan terhailap penyelenggaraan pemerintahan desa. Bamusdes memiliki keduilukan dan efektiaitas yang lemah secara politis. Di lain pihak, Kailes kembali memiliki posisi yang kuat-termasuk otoritasnya di bidang pe ngelolaan keuangan desa-lurena ia tiilak lagi bertanggung jawab kcpada rakyat ruehlui Bamuile* |
Pertumbuhan yang Relatif Tinggi dan Berkesinambungan
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 34 (No. 2) |
| Halaman | : | 153-166 |
| Abstrak | : | - |
Perpecahan Partai Politik, Pemberantasan Korupsi dan Berbagai Masalah Politik Lainnya
| Pengarang | : | Djawamaku, H. Anton |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 34 (No. 2) |
| Halaman | : | 123-152 |
| Abstrak | : | - |
Pilkada dan Prospek Demokrasi Lokal
| Pengarang | : | Sahdan, Gregorius |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 34 (No. 1) |
| Halaman | : | 97-116 |
| Abstrak | : | Pergantian UU No. 22/L999 dengan UU No. 32/2004 tentang Sistem Pe merintahan Daerah, membawa harapan baru bagi proses demokratisasi di ting kat lokal. Ruang ilemokratisasi terwujud melalui pemilihan kepala daerah secara langsung Qilkada). Tetapi aila sejumlah persoalan substansial yang neng ganjal proses demokratisasi itu untuk berjalan maksimal. Masalah pengajuan calon kepala daerah yang harus melalui pintu partai ilan titlak adanya ketegas an legal formal yang mengatur ketentuan pilkada berlangsung secara seren tak, menjadi persoalan yang mempersulit pilkaila untuk dapat menghasilkan demokrasi lokal yang paripurna. Tulisan ini ingin menyoroti bagaimana pilluda yang akan dilaksanakan di beberapa daerah berpeluang menghasilkan pemerin talun yang demokratis ili tingkat lolal. |
Komisi Yudisial dan Relevansinya dengan Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 34 (No. 1) |
| Halaman | : | 80-96 |
| Abstrak | : | Belum tegaknya hukum dan keadilan di dalam kehidupan masyarakat negeri nusantara ini ditentukan oleh banyak faktor yang saling terkait dan saling mem pengaruhi. Kegagalan untuk merealisasikan tegaknya hukum dan keadilan, antata lain disebabkan oleh belum ditemukannya bentuk pengawasan yang tepat terhadap sikap tindak hakim dalam menangani setiap perkara. Di satu sisi, tendensi atau interoensi eksekutif mempetgaruhi hakim masih belum surut dan ili sisi lain pengawasan ilari lembaga yudisial sendiri belum dapat diharapkan berbuat ba nyak. Oleh karena itu di tengah adanya keinginan dan tuntutan untuk merealisa sikan kehidupan yang bersandar paila hukum, keadilan dan kepatutan, penga wasan terhadap sikap tirulak hakim tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dalam kondisi yang sedemikian rupa, kehailiran Komisi Yuilisial yang bertugas untuk mela' kukan pengawasan terhadap pemegang palu keaililan diharapkan dapat memba wa perubahan ilan perbaikan hukum dalam setiap gerak langkah warga masya raknt secara lceseluruhan |
Revolusi Teknologi, Perang Informasi, dan Kebijakan Pertahanan
| Pengarang | : | Anggoro, Kusnanto |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 34 (No. 1) |
| Halaman | : | 60-79 |
| Abstrak | : | Merupakan sebuah lubang yang membahayakan bilamana di Indonesia perang informasi tidak cukup memperoleh perhatian dalam seluruh wacana tentang kebijakan pertahanan. Sebagian besar lujian lebih memperhatikan paila ilimensi teknis ilan kurang mengaitlun dengan politik dari perang informasi maupun strategi untuk menghadapinya. Oleh l,nrena itu, menjadi keharusan untuk memasukkan perang informasi, ilan segala sesuatu yang berkaitan dengan perang informasi, pada xluruh tatarun ?,cbijalun pertahanan dan strategi pertalwnan. lilu tlilihat dari segi kultur strategis, konilisi geografis dan berbagai karakter ancaman, maka doktrin perang informasi bagi Indonesia cukup bersifat difensif tetapi disangga oleh strategi dominance dan dilaksanakan menurut prinsip operasi yang fleksibel dengan kombinasi taktik penyanggah, distorsi dan penangkalan. Karakteristik matra pertahanan darat, laut, dan udara dan kedudukan relatil masing-masing matra dalam zona penangkalan, pertahanan, dan perlawanan dalam konsepsi pertahanan berlapis, mengharuskan perufiusan operasi secara spesifik sekaligus integratif. Pengelolaan integratif tlilakukan dengan perumusan doktrin dan strategi yang lebih operasional dan penyesuaian organisnsi untuk mengehh anglutan berxniata. Dalam kaitan dengan perkembangan teknologi informasi, kendali yang semakin terpusat justru bertentangan dengan keharusan maksimalisasi pendayagunaan informasi itu seruliri. Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang lebih sigap dengan melakukan dekonsentrasi komando, dalam membentuk Kepala Staf Gabungan, misalnya, dapat mengatasi l<cxnjangan yang membahayal,an operasi. |
Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 34 (No. 1) |
| Halaman | : | 47-59 |
| Abstrak | : | Keragaman atau multikulturalisme merupakan satu realitas utama yang ilialami masyaralut dan kcbudayaan di mnsa silam, rusa kini ilan di waktu-waktu mendatang. Multikulturalisme secara sederhana dapat ilipahami sebagai penga kuan bahwa suatu negara atau masyaralut adalah_beragam dan majemuk. Seba liknya, tidak ada satu negara pun yang mengandung hanya kcbuilayaan nasional tunggal. Komitmen untuk mengakui keberagaman sebagai salah satu ciri dan karakter utama masyaralut dan megara-bangsa tidak berurti ketercerabutafl, rela tioisme kultural, disrupsi sosial atau konflik berkepanjangan Wda sethp lamunitas, masyarakat dan kelompok etnis dan rasia!. Sebab pada saat yang sama sesung guhnya juga terdapat berbagai simbol, nilai, struktur dan lembaga dalam lehfulup an bersama yang mengilut berbagai keragaman. Dalam tulisan ini elaborasi ten tang releoansi Pancasila sebagai identitas nasional Indonesia di tengah berbagai tantangan yang dihadapi negara-bangsa lndonesia dan kepemimpinan nasional pasca-Pemilu 2004 tliuraikan, terutama d.alam kaitan dengan tantangan krisis identitas tusiotul dalam perspektif mult*ulturalisme dan pendidilun multihrltural. |
Kineria Perekonomian Indonesia: Beberapa Sinyal Positif
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 34 (No. 1) |
| Halaman | : | 32-46 |
| Abstrak | : | - |