OPAC - Pencarian Artikel Jurnal & Majalah Library USD
Menampilkan semua artikel (Halaman 413 dari 34170, Total: 341698 data)
Diplomasi Tingkat Tinggi Asia Pasifik 2007: KTT ASEAN KE-13 dan KTT APEC KE-15
klik untuk membaca file PDF
| Pengarang | : | Andrea, Faustinus |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 36-4, DESEMBER (No. 4) |
| Halaman | : | 454-467 |
| Abstrak | : | - |
MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI MELALUI PENDIDIKAN KOPERASI
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata |
| Volume / Edisi | : | X-4, JULI-SEPTEMBER (No. 0) |
| Halaman | : | 49-53 |
| Abstrak | : | Cooperative education 1s on(' of the varwus kinds of educatwn Thi<: education 1s hastcallv the a mam knowledgement needed for society who will e<:tabbsh coopct attvc It ts through this knowledge, 1oc1ety can prepare everything mcludmg coope,alive law<: m planmng and o,gamzmg cooper alive more accurately As for membe, <: of cooperatives, thev will be able to parhc1rate more acflvelv m advancing cooperahves Thev can also eastly manage cooperat1ves bmed on both the rules of business and coope,aflve when they become runners Those will sustain cooperatlves to grow not only m quantity but also m quality that spreads e/sewhe,e Therefore, coope,allves play the strategic roles to change the economll life of the low and middle class towards the helter quality It means that cooper at1ves can cnntnhutc md1rectly to the actuailzatwn nf the economic /U?t1ce for all Indonesian citizens In thn regard, the forms of coope, ative educatwn given to society and members of coope1at1ves are theoretical and reabvllc |
Menuju Pembentukan Parlemen ASEAN
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 36-4, DESEMBER (No. 4) |
| Halaman | : | 440-453 |
| Abstrak | : | Sampai menjelang usianya yang ke-40, perhimpunan parlemen negara anggota ASEAN, yang semula bernama AIPO dan kemudian berubah menjadi AIPA, masih bimbang untuk memutuskan masa depannya, apaknh benar-benar ingin mentransformasikan dirinya menjadi Parlemen ASEAN. Paling sedikit terdapat tigafaktor mendasar yang menghalangi terbentuknya sebuah parlemen regional di Asia Tenggara. Pertama, heterogenitas yang tinggi; kedua, saratnya masalah domestikyang dihadapi masing-masing negara; ketiga, persoalan antar-negara anggota yang terkait dengan kedaulatan nasional. Ketiga faktor tersebut, terutama yang terakhir, meng halangi negara anggota untuk dapat menerima berlakunya prinsip supranasional yang aknn mengintroduksinilai-nilaidemokrasi danmembentuksebuah "legal personality" ,yang sekaligus aknn menghapus kultur fleksibel ASEAN selama empat dasawarsa. Keniscayaan pada demokrasi harus muncul, dan reformasi sistem pendukung harus dilakukan, jika keinginan mewujudkan Parlemen ASEAN bukan hanya wacana. |
Aspek Soft Power dalam Hubungan Indonesia - Pasifik Selatan
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 36-4, DESEMBER (No. 4) |
| Halaman | : | 429-439 |
| Abstrak | : | Penerapan kekuatan lunak Indonesia terhadap Pasifik Selatan sebagai pendekatan untuk mendukung diplomasi Inilonesiabisa dilakukan secarabilateral maupun regional. Kalau dahulu kepentingan Indonesia adalah menjagakestabilankawasan Pasifik Selatan dari ancamankehadiran super power dikawasan,kini spektrumkepentinganlndonesia diknwasan jauhlebihluas.Tidak sajaterbataspadamasalahkonflik-konflikinternal, aknntetapikegiatan-kegiatannonmiliter yang bukan saja mengancamkedaualatan negara dan rejim pemerintah, aknn tetapi juga stabilitas dan keamanan kawasan. Munculnya sentimen anti lndonesia di kawasan Pasifik Selatan merupakan salah satu contoh itu dan lahirnya kebijakan look east Indonesia menjadi dasar penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan |
KETIDAKBEBASAN PERAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ORGANISASI PEREMPUAN
| Pengarang | : | MFY. Liza Dwi Ardhiyanti |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata |
| Volume / Edisi | : | X-4, JULI-SEPTEMBER (No. 0) |
| Halaman | : | 42-48 |
| Abstrak | : | In the polit1cal a1cna, th!! 1wmen a<11v1tles we,e m01e affluent and s1gnifiumt m the revo/utwnan, and Japanfi<' age? fn the New Order Era, there was domc?llcatwn of women th10ugh mgamzatwns ilke Dharma Wamta and Dha,ma Pertlw1 (as w11·ei\ commumt1e1) Women is ,ale 1? only ahout child educatwn, house affain, and h11\hand asmtancc The women fighter? sec the women development (not margwalizatwn) 1n the rnmelevel with men, and vannh the d1cotomv or subordmatwn of women'.,, 10/c and double burder |
Pengelolaan dan Pengembangan Daerah Perbatasan Maritim Indonesia
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 36-4, DESEMBER (No. 4) |
| Halaman | : | 412-428 |
| Abstrak | : | Masalah perbatasan merupakan hal yang sangat penting bagi negara manapun di dunia. Wilayah perbatasan perlu ditentuknn batas-batasnya dan dijaga dengan baik keamanannya, khususnya di daerah yang berbatasan dengan negara lain. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak daerah perbatasan laut. l.lntuk itu lndonesin harus memusatkan perhatian nya untuk menentukan batas wilayah lautnya, menjaga keamanannya dan merencanakan penge lolaannya dengan seksama. Tanpa adanya kebijakan yang tepat, daerah perbatasan laut ini, khu susnya pulau-pulau terluar, akan sangat rentan terhadap pengaruh dari negara tetangga yang berbatasan dengannya. Hukum internasional memiliki aturan tersendiri mengenai penanganan perolehanwilayah danpenentuanperbatasan. Ketentuaninternasional tersebut perlu diperhatikan dan dikaii dengan baik agar dapat dipergunakan untukkepentingan nasional lndonesia. |
STRIVING FOR LEANER'S AUTHORITY FOR "AUTOBOMY": A CALL FOR EDUCATIONAL REFORM
| Pengarang | : | Anton Suratno |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata |
| Volume / Edisi | : | X-4, JULI-SEPTEMBER (No. 0) |
| Halaman | : | 33-41 |
| Abstrak | : | The Outen' of the economV, politic, and legal refm ms has heen ou, day to dav dm ow ?e. for two years however, very little l? made with regard to edulatwn whuh has rn (a, chmmated leame,s 'parllc1p(lf10n and heated them ma,gma!IJ Lea,nmg have heen putm submdmate positions vnd even ha,d[yheen involved m decmon and poluy ma!tmg p10cesses so that thev pla1 onlv a mmo, 1ole m those pwcesses The pwceH oj cwnculum design md1cated J,,a,nc, s 'd1rndmntageous pM1t10n Learning pom atfltudc to lea,mng nught have 1eml1Ld {,om unme11t01wus ,oles they hm•e so fa, played Due to all the above situations, educational reform should be made hy way of g1vmg them more authm1tv which 1? etpccted to lead them to be autonomous learnen and which can, m turn, prepare them to he more an autonomous generatwn |
Perbankan Indonesia 10 Tahun Setelah Krisis
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 36-4, DESEMBER (No. 4) |
| Halaman | : | 394-411 |
| Abstrak | : | Sejak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, yang secnra cepat menular ke hampir seluruh negaru di Asia dan beberapa negara di dunia, krisis ini ilianggap sebagai pemicu kehancuran sendi-sendi ekonomi Indonesia. Sektor keuangan dan perbankan merupakan salah satu sektor yang secara habis-habisan diterpa oleh gelombang krisis tersebut. Bukan hanya karena ketidaksiapan sektor ini dalam menghadapi krisis, akan tetapi juga karena sistem di sektor ini, diyakini oleh beberapa pengamat telah rapuh sejak awal. Seiring dengan berjalannya waktu,pemerintah dan otoritas moneter di Indonesia telahmengeluarkanbeberapakebijaknnyang bersifat komprehensif, namun cenderungberhati-hati guna menciptakan suatu sistemkeuangan dan perbankan yang kuat dan berkesinambungan |
KEBEBASAN BERUSAHA DAN HAK-HAK KONSUMEN
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata |
| Volume / Edisi | : | X-4, JULI-SEPTEMBER (No. 0) |
| Halaman | : | 24-32 |
| Abstrak | : | Freedom in business does not mean free business praches in achieve maumum profit Business practices. to he lasing long. should be in the moral and ethics gudance They concern with ethics, honesti, and envonmental care for the cummon goods Right theory and ulilitarianism usually become the justification for business practices which are in differnt side Nowadays. the prima facie dutes are the common ground to judge conficts in lulfilling in consumenr's and producer's rights and duties |
Reformasi Politik dan Kepemimpinan Politik
| Pengarang | : | Sugiarto, Bima Arya |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 36-4, DESEMBER (No. 4) |
| Halaman | : | 379-393 |
| Abstrak | : | Studi yang itilakuknn oteh Liddle dan Mujani terhadap kecenderungan pemilih pada pemilu pertama di era reformasi, yaitu pemilu 1999 memberikan landasan ilmiah mengenai kemunculan figur-figur karismatik di awal periode tefotmasi ini. Studi ini memaparknn temuan yang sangat menatrik yaitu bahwa pemilih di lndonesia masih sangat dipengaruhi oleh sosok pemimpin partai dalammenentukanpilihanpolitiknya. Studiinimenyimpulkanbahwafaktorpemimpinpartailebih pentingbagipemilihuntukmenentuknnpartai apayang dipilihketimbang alasan-alasanlainnya sepertikeyakinan agama, ideologi, etnis dan geografis. Sementara itu hasil penelitian ini juga m,engkonfirmasiknn pendapat yang berkembang selama ini bahwa masyaraknt lndonesia bercorak paternalistik dengankultur patron-clientyang sangatkental, danpadafase-fase awal reformasi, kultur tersebut masih sangat mempengaruhi proses konsolidasi demokrasi di lndonesia. |