OPAC - Pencarian Artikel Jurnal & Majalah Library USD
Menampilkan semua artikel (Halaman 416 dari 34170, Total: 341698 data)
Demokratisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum
klik untuk membaca file PDF
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 36-2, JUNI (No. 3) |
| Halaman | : | 218-226 |
| Abstrak | : | Artikel ini pada intinya beragumen bahwa seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, makn tepat kiranya apabila penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dipisahknn berdasarknn tingkntan, yaitu pemilu nasional dan pemilu daerah, agar aspirasi daerah tidak tercrosi oleh aspirasi nasional. Sementara itu, apabila pemisahan jadroal pemilu diterapknn berdasarknn sifat lembaganya,yaitu pemilu eksekutif danpemilulegislatif makn aknnberpotensimengancam demokrasi di tingknt daerah, karena pemilu nasional aknn cenderung lebih dominan dibandingknn dengan pemilu daerah. Dalampada itu, demokrasi tidakcukup hanya denganpemenuhan ukuranprosedural semnta, melainkan harus didukung oleh pemenuhan substansial, utamanya pada ranah kebebasan anggota masyaraknt dalam menentuknn kedaulatannya. |
Pemilu Presiden Untuk Mengefektifkan Pemerintahan Presidensial
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 36-2, JUNI (No. 3) |
| Halaman | : | 199-217 |
| Abstrak | : | Sistem presidensial yang diterapknn di bawah UUD 1.945 seknrang ini sifatnya tidak murni. Oleh karena sistun yang dinnut itu bercampur dengan elemen-elemen sistem pailementer. Antara lain tercermin dalam konsep pertanggungjawaban Presiden kepada MPR, yang termasuk dalam pengutian lembagaparlemen, dengankemungkinanpemberiankewenangankepadalembagaituuntukmember hentiknn Presiden dari jabatannya, meskipun buknn knrena alasan hukum. Aknn tetapi hnl itu hanya sebuah pengecualian yang berlaku dalam kondisi tertentu saja. Sebab dengan diadopsinya sistem Pemilihan Presiden secara langsung dan dilakukannya perubahan, baik secara struktural maupun fungsional terhadap lelembagann MPR, makn secara lebih tegas yang kita anut adalah sistem peme rintahan Presidensinl. Selanjutnya dengan sistem pemilihan Prcsiden secara langsung oleh rakyat, makn konsep dan sistem pertanggungjnwaban Presiden tidak lagi dilakuknn kepada MPR, tetapi langsung kEada rakyat. Pemilihnn Presiden secara langsung oleh rakyat telah dilakuknn pada tahun 2004. Baik sistem Presidensial maupun pemilihan Presiden secara langsung, masih menyertakan beberapalcckurangan yang perlu diatasi demi memperkuat sistem. |
Fraksi, Recalling dan Performance Wakil Rakyat
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 36-2, JUNI (No. 3) |
| Halaman | : | 182-198 |
| Abstrak | : | Pemilu Legislatif 2004 memang diikuti oleh Partai Politik, akan tetapi tidak dimaksudknn untuk memilih wakil Parpol, melainknn untuk memilih wakil rakyat. Namun, berdasarknn aturan hukum yang berlaku, para anggota legislatif justru diposisiknn sebagai wakil Parpol. Hal tersebut tercermin dalam bentuk dihnruskannya setiap anggota DPR/DPRD menjadi anggota salah satu fraksi, dan diberiknnnya hak kepada Parpol untuk me-recall anggota legislatif tanpa melibatknn konstituen.Tujuan dibentuknyaFralcsi danhakrecall,yang antaralainuntukmendisiplinknn anggota legislatif dalam menjalankantugas dankeuajibannyamemang cukup ideal,namundnlamprakteknya, adanya Fraksi dan recall DPR tetap tidak ffiampu menjalankan tugas dengan baik, tetapi malah menjadikanperformanceDPRdalammelakuknnfungsipengawasankepada eksekutif meniadimnndul. Sementara,kinerjaDPRdalammenyusun undang-undangpunbanyakmenimbulkan mnsalah,yaitu pelanggaran terhadap llllD L945, sEerti yang tercermin dari banyaknya undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, untuk meningkatknn performance DPR di masa men datang, Fraksi dan hak recall harus dihapus |
Demokratisasi Partai Melalui Iuran Anggota
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 36-2, JUNI (No. 3) |
| Halaman | : | 167-181 |
| Abstrak | : | Sebagai salah satu pilar demokrasi, maka partai politik sesungguhnya harus demokratis terlebih dahulu. Artinya partai politik juga menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dnlam segala aspek tccgiat annya. Salah satu prinsip dcmokrasi yang utama adalah bahwa kednulatan partai berada di tangan anggota. Namun,selamninibelumtampakadnnyapartaiyangsecarasungguh-sungguhmemposisikan diri sebagai partai yang demokratis, melainknn sebagai partai oligarkis, di mana setiap keputusan hanya ditentukan oleh kelompokkecil elite dan mengabaikan suara anggota. Lemahnya posisi tawar (bargaining position) anggota disebabknn oleh sistem keuangan yang tidak transparan dan bertang gungiawab, serta rendahnya partisipasi anggota dalam pendannan partai. Oleh knrena itu, perlu meningkatlan efektiaitas iuran anggota sebagai salah satu sumber pendanaan partai sehinggakeuangan partai tidak lagi bergantung pada kelompok kecil elite yang berduit. Selain itu, posisi tawar anggota aknn semakinkuat dan tidak dapat diabaikanbegitu saja dalam setiap pengambilankeputusan. |
Paradigma Arah Penyempurnaan Undang-undang Politik
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 36-2, JUNI (No. 3) |
| Halaman | : | 157-166 |
| Abstrak | : | Selama ini banyak peraturan perundang-undangan dibuat tanpa paradigma yang jelas serta dasar-dasar pemikiran yang jernih dan mendalam, sehingga sering terjadi tumpang tindih atau bahknn bertentangan antara undang-undang yang satu dan undang-undang lainnya. Oleh karena itu, upaya pembenahan UU bidang Politik sekarang ini menjadi momentum yang strategis untuk memulai pembentukan peraturan perundang-undangan dengan paradigma. Dasar-dasar pemikiran tersebut antara lain proses demokratisasi yang sedang beilangsung daaasa ini perlu dipertahanknn, bahkan secara gradual proses demolvatisasi juga harus dapat melembaga dan terkonsolidasi. Sanentara itu, pada saat yang sama diperluknn pemerintahan yang efektif agar rakyat dapat menikmati secara konkrit hasil dari proses demokrasi dalam wujud kesejahteraan masyaraknt yang semakin baik. |
PENDIDIKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN DAN KEADILAN MELALUI SIKAP DAN PERILAKU
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata |
| Volume / Edisi | : | X-3, APRIL-JUNI (No. 0) |
| Halaman | : | 10-18 |
| Abstrak | : | Nowadays, every person needs to be assertive. By being assertive, every individual can speakji'ee?v and at the same time responsibly. ln other words, he/she is able to have his/ her rights without violatinJ.; others' rights. Assertive attitude and behavior can he developed in many ways, one of which is developed through parents' rearing patterns. |
Ekonomi Indonesia: Meningkat, Meski Perlahan
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 36-2, JUNI (No. 3) |
| Halaman | : | 145-156 |
| Abstrak | : | - |
Degradasi Reputasi SBY-IK Pembangunan Citra dan Upaya Mempertahankan Ketertiban Sosial
| Pengarang | : | - |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 36-2, JUNI (No. 3) |
| Halaman | : | 130-144 |
| Abstrak | : | - |
PENDIDIKAN YANG BERASAS KEMERDEKAAN, PERDAMAMAIAN DAN KEADILAN MELALUI METODE AMONG
| Pengarang | : | Kristiana |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Pranata |
| Volume / Edisi | : | X-3, APRIL-JUNI (No. 0) |
| Halaman | : | 1-9 |
| Abstrak | : | Not only is education a process of transferring new information to students hut it is also a teachinR process that should implement a ngemong system to provide them with ROOd guidance for their psychological development and physical growth. This process will not only develop their cognitive aspects but also implement what they acquirefrom education in their daily lives without losing their good characters and morality. It is through this process that a peaceful society can be created. In an educating process, an educator m11st have a sense o/ngemong, in which he/she gives full love and affection to his/her students by giving models of good conducts and advice. In order for the students' personalities to totally develop, the educational principles of the Among Method, in which education is based on the principles of freedom, peace, and justice, are needed. |
Diplomasi Tingkat Tinggi Asia Pasifik: KTT ASEAN KTT APEC dan KTT ASEM 2OO5
| Pengarang | : | Andrea, Faustinus |
| Nama Majalah/Jurnal | : | Analisis CSIS |
| Volume / Edisi | : | 36-1, MARET (No. 1) |
| Halaman | : | 113-127 |
| Abstrak | : | - |